Connect with us

Politik

Ini Balon Penjabat Bupati dan Walikota, Pemprov : Belum Ada Usulan

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Kurang lebih 33 hari kedepan 3 Bupati dan 1 Walikota di Provinsi Maluku, masa tugasnya berakhir 22 Mei 2022 mendatang. Sejumlah figur yang saat ini duduk di posisi penting di Pemerintah Provinsi Maluku, disebut-sebut berpeluang diusulkan menduduki kursi Penjabat Bupati dan Walikota.

Ini setelah 2022 dan 2023 tidak digelar Pilkada. Pilkada serentak digelar 2024 mendatang. 3 Bupati dan 1 Walikota bersama wakil mereka yang masa tugas berakhir yakni, Bupati dan Wakil Bupati Buru, Ramli Umasugy-Amus Besan, Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Thimotius Akerina, Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan  Tanimbar (KKT), Petrus Fatlolon-Agustinus Utuwaly dan Walikota dan Wakil Walikota Ambon, Richard Louhenapessy-Syarif Hadler.

Di Buru,  Ramli sudah dua periode memimpin di bumi Bupolo. Di SBB, Bupati  Thimotius Akerina, baru memimpin di bumi Saka Mese Nusa, setelah Moh Yasin Payapo, Bupati SBB sebelumnya meninggal dunia medio Agustus 2021 lalu.  Sedangkan di KKT, Fatlolon-Utuwaly baru satu periode memimpin daerah yang bertajuk Duan Lolat. Sementara di Kota Ambon, Louhenapessy sudah dua periode memimpin di Kota yang bertajuk Manise ini.

Lantas, Pemerintah Provinsi Maluku, telah mengusulkan nama-nama bakal calon (balon) Penjabat Bupati dan Walikota, Karo Pemerintahan Setda Provinsi Maluku, Boy Kaya mengaku, pihaknya belum mengusulkan siapa yang akan ditunjuk jadi Penjabat Bupati dan Walikota ke Mendagri.”Belum ada pengusulan,”kata Kaya, ketika dihubungi DINAMIKAMALUKU.COM, Selasa (19/4/2022).

Meski begitu, ditengah menghitung hari para kepala daerah dan wakil kepala daerah lengser, sejumlah nama mencuat bakal diusulkan menjabat posisi Penjabat Bupati dan Walikota. Di Buru, nama Kepala BKD Provinsi Maluku, Jasmano disebut-sebut berpeluang diusulkan. Bahkan, Jasmono mulai mendapat dukungan dari anggota Komisi I jadi Penjabat Bupati Buru. Di SBB, nama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Roy Siauta. Di KKT, nama Kadis PUPR Provinsi Maluku, DR Muhamat Marasabessy, ST, SP, M. Tech disebut berpeluang diusulkan jadi Penjabat Bupati. Ini setelah Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Maluku, dinilai sukses menggelar Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) di KKT, akhir medio Maret 2022 lalu. Selain Marasabessy, nama Sekda KKT, Ruben Morielkosu juga disebut-sebut bakal diusulkan balon Penjabat Bupati KKT.

Sementara di Kota Ambon, sejumlah nama birokrat di sebut-sebut bakal diusulkan menduduki kursi panas yang ditinggalkan Louhenapessy. Mereka adalah, Sekwan DPRD Provinsi Maluku, Bodewin Wattimena, Kadis Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku, Sandi Wattimena, dan Kadis PUPR Provinsi Maluku, DR Muhamat Marasabessy, ST, SP. M.Tech.

Sebelumnya, Mendagri, Tito Karnavian mengatakan,  mengisi kekosongan bupati dan walikota, Kemendagri menerima usulan dari gubernur kemudian akan ditelusuri kembali jejak calon ini agar tidak ada potensi konflik.”Saya juga menyampaikan ke Istana ke presiden,” kata Tito beberapa waktu lalu.

Sesuai aturan main, kekosongan kepala daerah akibat tidak diselenggarakannya Pilkada 2022 dan 2023 telah diatur dalam UU No.10 Tahun 2016.  Dalam Pasal 201 ayat (9) disebutkan penjabat gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota akan memimpin daerah hingga Pilkada serentak nasional pada tahun 2024 memilih kepala daerah definitif.

Pada ayat berikutnya dijelaskan untuk mengisi bupati/walikota akan diangkat penjabat dari pimpinan tinggi pratama. Dalam penjelasan, penjabat ini memiliki masa jabatan satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun dengan orang yang sama atau berbeda. Sementara mekanisme penunjukan penjabat kepala daerah itu tidak dijelaskan rigit dalam UU.

Namun, jika merujuk pengalaman sebelumnya, penunjukan penjabat sementara yang mengisi kekosongan kepala daerah diatur dalam Permendagri Nomor 1 tahun 2018. Aturan ini mengatur pengangkatan penjabat sementara karena cuti untuk Pilkada.

Pada pasal 5 dijelaskan,  untuk penjabat sementara bupati atau walikota, calonnya diusulkan gubernur. Namun, pada ayat (3) dijelaskan dalam melaksanakan kepentingan strategis nasional, penjabat sementara bupati/walikota bisa ditunjuk menteri tanpa usulan gubernur.

Dalam rapat dengan Komisi II DPR belum lama ini, Tito menjelaskan, rencana penunjukan penjabat gubernur atau bupati/walikota oleh Jokowi telah ia lakukan di Pilkada 2020. Berkaca pengalaman lalu, tidak ada masalah netralitas. Justru mendapat apresiasi.
“Karena itu dari instansi Kemendagri itu pertaruhan kalau taruh orang salah itu bawa nama institusi,” kata mantan Kapolri ini.

Secara terpisah, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menjelaskan, Pj gubernur atau bupati/walikota ini memiliki legitimasi. Legitimasi itu berupa perintah UU Pilkada. Penjabat ini juga bisa dievaluasi, bukan hanya tahunan tapi juga harian. Sehingga memungkinkan dicopot juga bermasalah.

“Di penjelasan pasal 201 ayat 10 dan ayat 11 juga diatur Pj itu menjabat selama satu tahun dapat dipilih kembali dengan orang yang sama atau orang berbeda. Jadi memungkin dievaluasi, jangankan dievaluasi tahunan evaluasi harian pun bisa. Jika ada pelayanan publik bermasalah hari ini dilantik besok bisa dicopot,” jelas Bahtiar.

Bahtiar juga menjamin penjabat gubernur, bupati dan walikota ini juga memiliki kewenangan penuh dan setara dengan kepala daerah definitif. (DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *