Connect with us

Ragam

Ini Paparan Gubernur Saat Rapat dengan Menhub Soal Ambon New Port

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Gubernur Maluku, Murad Ismail, mengatakan, pihaknya telah menetapkan regulasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk menyambut program strategis nasional, termasuk Ambon New Port atau pelabuhan Ambon Baru.

“Pemprov telah siap menyambut pembangunan Ambon New Port, “kata Murad, saat
Virtual meeting koordinasi dengan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumardi, terkait tata ruang pembangunan pelabuhan Ambon Baru atau Ambon New Port dan pelabuhan Palembang Baru, Jumat (8/7/2021)..

Selain Gubernur Maluku dan Gubernur Sumatera Selatan, sejumlah Deputi dan Direktur Kementerian/lembaga, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, staf khusus Menteri Perhubungan, dan sejumlah kepala kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan turut hadir dalam rakor itu. Tak hanya itu, hadir dalam rakor itu, sejumlah direktur BUMN, antara lain Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Gubernur Jenderal mengatakan, pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku tahun 2013-2033.
“Sesuai Keputusan Gubernur Maluku Nomor 2.a Tahun 2019 Tentang rumusan hasil Peninjauan Kembali RTRW Provinsi, maka ,perlu dilakukan revisi RTRW Provinsi dan dilaksanakan pada 2020,”sebut Murad.

Mantan Kapolda Maluku ini menuturkan, pada tahun 2021, dengan adanya amanat Peraturan Pemerintah Nomor. 21 Tahun 2021, tanggal 2 Februari Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang mana telah mengatur pengintegrasian muatan teknis ruang laut menjadi satu produk Rencana Tata Ruang maka perlu pengintegrasian antara Rencana Tata Ruang pada ruang darat dan ruang laut.

Jangka waktu rencana Revisi Tata Ruang Wilayah (RTRW), terang dia, adalah 18 bulan terhitung sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan Agustus Tahun 2022.

Dikatakan, dalam revisi RTRW juga akan memuat rencana proyek strategis nasional lainya, baik itu pelabuhan terintegrasi atau LIN, Blok Masela, dan lain sebagainya.”Akibat adanya revisi RTRW Provinsi, maka revisi RTRW Kabupaten dan Kota di Maluku belum bisa dilaksanakan dan status penyusunan RTRW Kabupaten dan Kota ada yang sementara Revisi dan ada dalam status peninjauan kembali, “jelasnya.

“Untuk Kabupaten Maluku Tengah sementara melaksanakan revisi RTRW dan dalam muatan revisinya sudah termuat rencana Pembangunan Pelabuhan Ambon Baru,”papar mantan Kakor Brimob Polri itu.

Untuk itu, rencana Pembangunan Pelabuhan Ambon Baru , Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah c/q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah juga telah mengeluarkan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Kabupaten, dimana lokasi rencana Pembangunan Pelabuhan Ambon Baru berada dalam Area Penggunaan Lain ( APL)

Begitu juga progres revisi RTRW Provinsi Maluku sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor. 21 Tahun 2021 dalam proses pelelangan.”Tahapan penyusunan RTRW Provinsi ada beberapa tahap dimana perlunya asistensi peta dasar pada Badan Informasi Geospasial (sudah dilaksanakan) dan asistensi peta tematik dan peta rencana di Kementerian ATR/BPN dan konsultasi RTRW Provinsi direncanakan pada bulan Agustus hingga Oktober 2021,”tuturnya.

Dalam penyusunan revisi RTRW Provinsi Maluku, lanjut dia, sebagai implementasi Amanat Peraturan Pemerintah Nomor. 21 Tahun 2021 , kami juga melakukan Rapat Koordinasi dengaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah ( TKPRD) Provinsi Maluku, dan juga dengan kabupaten / Kota se Maluku.

“Direncanakan pada November 2021 Plpersetujuan subtansi dari Kementerian ATR/BPN selesai dilanjutkan dengan pengajuan dokumen tersebut ke DPRD Provinsi Maluku untuk dibahas dan hasilnya berupa Ranperda dan akan dievaluasi di Kemendagri untuk dikeluarkan Perda yang akan ditetapkan oleh saya sebagai Gubernur,”bebernya.

Soal lahan pembangunan pelabuhan Ambon Baru, dia memaparkan, terdapat 900 hektar, terdiri dari lahan 200 hektar terdapat 164 unit rumah, 29 pondasi rumah, 33 lahan, 2 kandang ayam, 2 Masjid, 1 Gereja, 1 TPQ, dan 2 kuburan, sementara lahan 700 hektar terdapat 174 rumah, 1 balai pertemuan, 2 pesantren, 1 kuburan, 1 bangunan toko.” Itu berarti lahan 200 hektar dan 700 hektar, terdapat 495 unit yang akan direlokasi diluar lahan 900 hektar pembangunan Pelabuhan Ambon Baru, sesuai kesepakatan dengan Pemerintah desa dan dusun setempat,”paparnya.

Selain itu, lanjut dia, lahan yang dibebaskan dibangun pembangkit listrik, di bangun jalan alitrase khusus mobil kontainer ke Bandara Pattimura, sekitar 40 sampai 60 kilo meter maupun rencana pembangunan bandara terdekat di Desa Liang.

Pihaknya, tambah dia, bakal membangun sarana air bersih dengan kapasitas rencana 69 Liter per detik untuk kebutuhan kapal-kapal serta kebutuhan lainya di pelabuhan Ambon baru.
“Tak hanya itu akan di bangun long storage atau bendung untuk air baku di sungai sekitar lokasi debit yang tersedia pada saat musim kemarau sekitar 154 Liter per detik,”jelasnya.

Tak hanya disitu, dia juga menambahkan, bakal membangun spam air regional, yang dibangun diluar lahan pembangunan pelabuhan Ambon Baru.”Kami siap bangun Infrastruktur utama dan penunjang Pelabuhan Ambon Baru, “pungkasnya.( DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *