Ini Permasalahan & Isu Strategis yang Menjadi Perhatian Serius 2M Jika Terpilih

AMBON,DM.COM,-Irjen Pol (Purn) Drs Murad Ismail, Gubernur Maluku, Periode 2019-1024, telah membangun daerah ini diberbagai sektor dan menunjukan progres positif dimasa kepemimpinanya. Dia, kali ini, kembali mencalonkan diri merebut kursi Gubernur Maluku, Periode 2024-2029 menggandeng Dr Michael Wattimena, SE, SH, MM, sebagai Wakil Gubernur Maluku.

Visi Murad-Michael, yakni “Maluku Maju, Berbudaya, Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kepulauan” dan misi adalah “ Maluku Bakukele Maju Bertransformasi 2025 – 2029.”

Lantas, Murad-Michael, diakronim 2M, yang diusung PAN, Demokrat, PKB, PKS, Golkar, PBB, dan Ummat, jika terpilih apa yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 pada periode kepemimpinan Murad akrab disapa MI ?

Sesuai hasil kajian dan uraian yang diperoleh 2M bahwa permasalahan
pembangunan Provinsi Maluku untuk 5 tahun kedepan (2025 – 2029), sebagaimana diterima DINAMIKAMALUKU.COM, Jumat (27/9/2024) berada pada sejumlah sektor, yakni Pembangunan sosial, Pembangunan ekonomi hijau/biru, TIK, IPTEK dan Inovasi, Kemandirian pangan lokal, Lingkungan hidup dan kebencanaan, Tata Kelola dan kepemimpinan, Kondusifitas keamanan dan ketahanan sosial budaya,Sarana-prasarana/infrastruktur, Keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan.

Terkait Pembangunan sosial, Paslon 2M fokus Pembangunan bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, kedepanan akan menjadi perhatian penting.

“Nilai daya saing Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan semaksimal mungkin agar berbagai potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah ini dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga tingkat pendapat per kapita masyarakat Maluku dapat ditingkatkan menjadi diatas upper midlle income,”kata 2M.

2M juga berusaha untuk menaikan usia harapan hidup, menurunkan angka kematian anak dan
ibu serta mendurong angka partisipasi pendidikan dan layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang berkualitas perlu mendapat perhatian.

“Selain itu, angka kemiskinan dan stunting yang masih tinggi perlu mendapat perhatian melalui kegiatan perlindungan sosial yang konprehensif dan adaptif serta
jangkauannya perlu diperluas ke seluruh pelosok daerah. Pembangunan sosial perlu dilaksanakan dalam bentuk transformasi sosial,”jelas 2M.

Teekait, Pembangunan Ekonomi Hijau/Biru, 2M mengaku, selaras dengan pembangunan nasional yang telah dicanangkan dalam RPJPN 2025 –2045 bahwa kedepan pembangunan ekonomi hijau perlu mendapat perhatian penting.

“Untuk Maluku, menggalakan pembangunan ekonomi hijau dan biru menjadi satu keharusan, karena saat ini pendekatan tersebut masih sangat terbatas, sehingga jika tidak dilakukan secara dini akan berpotensi merusak sumber daya alam darat dan laut serta ekosistem secara keseluruhan,’ingat 2M.

Sementara, TIK, IPTEK dan Inovasi, diakuai bahwa permasalahan teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi Maluku masih perlu terus mendapat perhatian. Dikatakan, masih terdapat cukup banyak area perdesaan
yang masih sulit mendapat akses TIK.

“Selain itu, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong pembangunan ekonomi masih sangat terbatas sehingga, hal ini juga berpengaruh pada penguatan daya saing daerah. Kedepan hilirasis SDA
pertanian/perkebunan, kelautan dan pemanfaatan potensi pariwisata perlu
diintensifkan agar nilai tambah yang diperoleh bisa maksimal. Pengembangan sincepark dan techno park didukungan dengan pemanfaatan IPTEK disektor ini perlu dilakukan,”paparnya.

Yang berikut adalah, kemandirian pangan Lokal,,Berdasarkan data yang tersaji bahwa privalensi ketidak cukupan pangan
Maluku cukup tinggi, yaitu seputar 30 persen.

” Ini menjadi permasalahan yang perlu
diselesaikan kedepan melalui pendekatan peningkatan produksi pangan lokal. TPID
akan menjadi bagian terdepan dalam merumuskan langka-langka peningkatan neraca pangan yang komprehensif, mulai dari koordinasi dan komunikasi untuk sub sistem
produksi, sub sistem stok, neraca kebutuhan, sub sistem distribusi, sub sistem Kerjasama Antar Daerah, satgas pangan, operasi pasar dan lainnya,”beber 2M.

Sedangkan, lingkungan Hidup dan Kebencanaan Lingkungan hidup masih menjadi permasalahan yang perlu terus dibenahi, erosi, lonsor, kerusakan ekosistem darat dan laut masih terus terjadi.

” Pencemaran lingkungan akibat sampah dan limba juga masih tinggi, diperlukan penanganan yang konprehensif dengan melibatkan semua stakeholder dan semua lapisan masyarakat. Selain itu Maluku termasuk wilayah yang dikategorikan rawan bencana gempah bumi,
abrasi pantai dan lainnya. Untuk itu, kedepan ini perlu mendapat perhatian penting,”tandas 2M.

Soal, Tata Kelola dan Kepemimpinan
Pelaksanaan Good Givernment di Pemda Provinsi Maluku, 2M akui, belum berjalan secara maksimal, untuk itu tata kelola pemerintahan perlu terus diperkuat.

“Pemanfaatan teknonogi digitalisasi untuk memperkuat jalannya roda pemerintahan perlu dimasifkan. Untuk itu berbagai sistem aplikasi yang diperlukan akan disiapkan secara optimal, berbagai regulasi akan dinormalisasikan serta pimpinan instansi/lembaga
perlu ditingkatkan responsifnya serta kelicahan dalam berdiplomasi,”ingag 2M.

Persoalan Kondusifitas Keamanan, Ketahanan Sosial dan Budaya
Keamanan Maluku, 2M memandang masih perlu mendapat perhatian untuk dijaga dengan baik, sehingga bisa tercipta iklim yang kondusif untuk menumbuhkan ekosistem ekonomi
diberbagai aspek, terutama investasi dibidang perikanan, perkebunan, pariwisata dan
pertambangan serta sektor jasa.

“Ketahanan sosial masih perlu terus ditingkatkan danpemanfaatan budaya lokal dalam berbagai aspek pembangunan perlu dilakukan,”sebut 2M.

Terkait,Sarana-Prasarana/Infrastruktur
Maluku, lanjut 2M, masih membutuhkan sarana-prasarana/infrastruktur di bidang sosial dan ekonomi. Peningkatan kualitas layanan sosial perlu didukung dengan ketersedian infrastruktur yang juga berkualitas, demikian halnya untuk layanan dibidang ekonomi.

“Kebutuhan fnfrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah masih sangat dibutukan, sentra-sentra produksi perlu mendapat perhatian, demikian pula akses untuk daerah yang tergolong 3 T serta usaha untuk menurunkan cost
distribusi yang didaerah Maluku masih tergolong tinggi,”terang 2M.

Untuk itu, lanjut 2M, Keberlanjutan dan Kesinambungan Pembangunan
Pembangunan Maluku harus berkelanjutan dan berkesinambungan, setiap investasi pembangunan yang telah dilakukan perlu dilanjutkan. Untuk itu kerjasama dengan daerah Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan.

“Usaha untuk menintegrasikan dan
mensinkronkan pembangunan dengan dukungan sharing pembiayaan perlu dilakukanmelalui mekanisme koordinasi dan komunikasi serta diimplementasikan dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran yang secara reguler mekanismenya sudah
tersedia,”ujar 2M.

Sementara,terkait Isu Strategis sesuai
permasalahan yang dihadapi, maka melalui analisis yang mendalam
diperoleh isu strategis pembangunan Maluku yang perlu ditangani kedepan, terutama periode 5 tahun, 2025 – 2029 adalah, Tingkat perekonomian daerah rendah, SDM berdaya saing terbatas, Infrastruktur dan literasi digital rendah, Pelestarian budaya belum optimal dan potensi instabilitas sosial, Masih rendahnya tingkat kemandirian pangan daerah, IPTEKIN dan riset lemahKemitraan dalam pembangunan belum optimal, Resiko bencana, ancaman perubahan iklim dan kerentanan daya dukung
wilayah.

“Tingkat perekonomian daerah masih rendah, demikian pula SDM berdaya saing
terbatas, untuk itu isu ini perlu diselesaikan melalui pelaksanaan transformasi ekonomi
yang didukung pelaksanaan transformasi sosial yang merata dan adaptif,”papar 2M.

Karenanya, penyelesaian kedua isu tersebut perlu diperkuat melalui penyelesaian isu infrastruktur
dan literasi digital yang masih tergolong rendah. Pelaksanaannya kedepan perlu
dilandaskan pada usaha untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang merata danberkeadilan.

“Isu pelestarian budaya belum optimal dan potensi intabilitas sosial serta isu masih
rendahnya tingkat kemandirian pangan daerah perlu terus di perkuat karena
penyelesaian isu ini akan memperkuat landasan transformasi pembangunan Maluku, yaitu terkait dengan usaha untuk mewujudkan ketahan sosial, budaya dan ekologi,”lanjit 2M.

Karenanya, Isu IPTEKIN dan riset lemah serta isu kemitraan dalam pembangunan belum optimal merupakan isu penting yang juga perlu diselesaikan karena isu tersebut selain sangat berpengaruh dalam mendukung pembangunan hilirisasi sumber daya alam, juga secara keseluruhan mempengaruhi kegiatan kerjasama investasi dan peningkatan
pertumbuhan ekonomi daerah.

“Disadari bahwa Maluku merupakan daerah yang tergolong rawan bencana alam. Untuk itu, isu resiko bencana, ancaman perubahan iklim dan kerentanan daya dukung wilayah menjadi isu yang sangat penting untuk diperhatikan penanganannya. Penyelesaian isu-isu ini menjadi landasan penting untuk mewujudkan ketahan ekologi
yang menjamin kerangka pelaksanaan pembangunan Maluku yang
berkesinambungan,”pungkas 2M.(DM-04)