Connect with us

Politik

Ini Wakil Rakyat Paling Ngotot KKT-MBD Dapat Lebih Dari PI 10 Persen Blok Masela

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, boyong seluruh anggota DPRD dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat datangi DPRD Maluku, Senin (15/3).

Kedatangan mereka menuntut pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen pengelolaan Migas Blok Masela. Namun, kehadiran lembaga eksekutif dan legislatif didaerah itu mendapat tanggapan beragam dari anggota DPRD Maluku, saat rapat dengar pendapat.

Salah satunya Anos Yeremias. Wakil rakyat dari KKT dan MBD ini mengaku, kehadiran mereka di dewan sangat . “Ini langkah tepat. Jadi tidak ada alasan kita tidak memberi dukungan. Artinya bupati dan DPRD KKT sudah lima langkah kedepan,”ingatnya.

Namun, ingat Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku itu, beberapa waktu lalu sejumlah komponen perwakilan masyarakat MBD datangi lembaga politik itu.” Saya minta atensi pimpinan dewan. Perwakilan masyarakat MBD hadir di ruang paripurna ini. Kami juga minta perhatian pimpinan,”ingantya.

Untuk itu, tegas dia, harus dibicarakan khusus. Putra MBD ini menegaskan, bicara blok Masela bukan hanya KKT.”Bicara Tanimbar harus bicara MBD. Ini karena MBD lahir dari Tanimbar. Karena itu pertemuan ini sangat sttategis,”tandasnya.

Meskipun, sebut dia, sudah terlambat perjuangan pengelolaan PI 10 persen oleh KKT.”Ini sudah terlambat Pak Bupati. Lebih bail terlambat, tapi tidak melakukan sama sekali. Tapi gerakan seperti ini saya pasti dukung. Kalau berjuang di DPR RI pasti kami kawal. Karena fraksi kami besar di pusat. Kami akan sampaikan di rapat pimpinan fraksi ditingkat nasional,”terangnya.

Rujukannya sangat kelas. Kata dia, sesuai surat SKK Migas 20 Desember 2020. Yang jadi persoalan, terang dia, harus mendesak pemerintah pusat tinjau lagi peraturan Menteri ESDM nomor 37 tahun 2016 soal kewenangan Penentuan PI di daerah penghasil Migas.”Sebab kalau ini rujukannya pasti kita dirugikan,”sebutnya.

Untuk itu, perjuangan tersebut harus didukung. Kalau tidak Maluku diremehkan. “Kenapa orang Papua lebih dihargai ketimbang orang Maluku. Dan ini waktunya. Kalau hari ini Bupati dan DPRD KKT berjuang, sebagai ketua fraksi saya tegaskan tidak ada alasan memberikan dukungan,”tandasnya.

Apalagi, ingat dia, dimana saja eksploitasi Migas selalu berdampak tidak baik. “Semua punya referensi. Mana ada provinsi yang kaya dengan Migas rakyatnya makmur. Ini seperti di Provinsi Kepulauan Riau. Sekali-sekali jalan ke sana lalu lihat. Disana potensi alam sangat kaya tapi rakyatnya masih tertinggal ,”ujarnya.

Dia juga mengigatkan, punya referensi PI 10 persen di Subang, Indramayu. Namun, disana diperlakukan adil jauh dari Maluku.”Tadi Pak Bupati tidak jelaskan. Ini waktunya kita orang Maluku, berjuang bersama-sama. Ini artinya, kalau kita tidak memulai Maluku akan ditinggalkan,”sebutnya.

Dia juga mencontohkan kehadiran tambang di Pulau Wetar. Disana pekerja orang asli MBD sangat sedikit.”Kalau ada mereka hanya helper. Apakah kelas kita cuma helper. Makanya perjumpaan kita hari ini sangat strategis. Saya minta pertemuan ini segera ditindaklanjuti berjuang ke Jakarta,” pungkasnya.(DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *