Jelang Nataru, Gubernur  Instruksikan Satabilisasi “Bapok” Kendalikan Inflasi

AMBON,DM.COM,-Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs Murad Ismail, selalu mengigatkan bawahanya lewat instruksinya agar pimpinan Organisasi  Perangkat Daerah (OPD)  teknis terkait, selalu mengantisipasi hal-hal yang berdampak luas terhadap masyarakat didaerah ini.

Apalagi, menjelang hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru), orang nomor satu didaerah ini, menginstruksikan agar OPD terkait menjaga kelancaran distribusi, ketersediaan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok (Bapok) dan barang penting di
Provinsi Maluku, sekaligus mengantisipasi melonjaknya permintaan masyarakat menjelang hari Nataru.

Dikuatirkan,  akan berdampak terhadap inflasi di Provinsi Maluku, maka sesuai arahan dan instruksi mantan Dankor Brimob Polri itu, agar perlu dilakukan langkah-langkah cepat dan komprehensip.

“Sebagai tindak lanjut dari arahan dan instruksi Bapak Gubernur
tersebut, saya selaku Ketua TGPP bersama Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Maluku melaksanakan Rapat Koordinasi
Daerah Barang Kebutuhan Pokok di Provinsi Maluku,”kata Ketua TGPP, Hadi Basalama, kepada DINAMIKAMALUKU.COM, Sabtu (12/11/2022).

Rapat yang dibuka Penjabat Sekda Maluku, Sadali Ie, dipimpin Ketua TGPP dan Kadis Perindag Maluku, Yahya Kotta, di lantai 6 Kantor Gubenrur Maluku, Jumat (11/11/2022).”Rapat digelar guna
mengetahui kondisi barang kebutuhan pokok, barang penting dan
permasalahan krusial yang dihadapi di masing-masing
kabupaten/kota, yang tentu membutuhkan peran Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait lain dalam
upaya penyelesaiannya, “terangnya.

Rakor juga  dihadiri oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian Perdagangan, yang diwakili oleh Direktur Barang
Pokok dan Barang Penting (secara zoom meeting), para
Bupti/walikota se Provinsi Maluku, Pimpinan Bank Indonesia
(selaku wakil Ketua TPID Provinsi Maluku, pimpinan OPD lingkup
Pemerintah Provinsi Maluku yang tergabung dalam Tim
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang terdiri dari : Kepala Dinas
Perhubungan Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pertanian Provinsi
Maluku, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Biro Ekonomi
Setda Maluku. Selain itu pula yang hadir, Satgas Pangan Polda
Maluku, BUMN (PLN, BULOG, PELNI, PELINDO), Kepala BPS
Provinsi Maluku, pimpinan Perusahaan Pelayaran (PT. Tanto Intim
Line, PT. Meratus Lines dan PT. Tempuran Mas Lines) dan para
Distributor/pelaku usaha barang kebutuhan pokok (CV. Gema
Rejeki, PT. Tri Samudera, CV. Makmur Abadi, PT. Indogrosir,
Hypermart MCM dan Foodmart).

Dia mengatakan, berdasarkan hasil Rakor daerah tersebut, dapat dilaporkan sebagai berikut.” Secara umum situasi/kondisi barang kebutuhan pokok dan
barang penting termasuk minyak tanah di Provinsi Maluku,
relatif stabil dan terkendali yang dapat dijangkau oleh daya beli
masyarakat,”paparnya.

Diakui, belum ada indikasi pembelian yang berlebihan yang memicu kepada kenaikan harga dan berdampak kepadainflasi.” Secara khusus pimpinan Bulog Maluku melaporkan
posisi stok beras di gudang sebanyak 3.600 ton dengan ketahanan 4 bulan ke depan (rencana masuk akhir november 1000 ton), minyak goreng 35.000 liter dan gula pasir sebanyak
9,5 ton, dengan masing-masing ketahanan 2 bulan ke depan,”jelasnya.

Sementara itu,   laporan dari kabupaten/kota bahwa rata-rata stok barang pokok (beras, tepung terigu, minyak goreng, susu kental manis, gula pasir, telur ayam ras, bawang, dagingayam broiler dan daging sapi cukup tersedia dan dapat
bertahan rata-rata 2 – 4 bulan ke depan.

” Sehingga, dipastikan
cukup untuk memenuhi kebutuhan pada Nataru. Selain stok tersebut, juga ada rencanamasuk. Khusus untuk cabe, stok juga cukup untuk kebutuhan saat Nataru, karena selain
produksi memadai, juga dipasok dari Sulawesi guna memenuhi
kebutuhan masyarakat Maluku,”senutnya.

Kondisi ini juga didukung oleh laporan dari pihak distributor bahwa kondisi stok barang kebutuhan pokok juga aman dalam Nataru, dan
laporan dari pimpinan perusahaan pelayaran bahwa transportasi laut (kapal kontainer) yang membawa barang kebutuhan pokok dan barang penting ke Maluku berjalan
dengan lancar.”Ini karena setiap minggu dipastikan kapal yang
masuk ke Maluku kurang lebih 2 – 3 kapal kontainer,”tandasnya.

Tak hanya disitu, kebutuhan pokok yang cenderung mulai membaik jika
dibandingkan dengan bulan sebelum Agustus atau September. “Hal ini disebabkan karena kerja-kerja koordinasi dan komunikasi yang sangat baik, yang dibangun oleh Pemerintah Daerah,”katanya..

Dikatakan, menurut pihak BPS, selain bahan makanan, bahan
bangunan dan transportasi udara juga perlu dijaga secara baik,
sehingga harga bisa tetap terjaga. 3. Sesuai laporan pihak Pertamina, stok minyak saat ini sebanyak
27.000 kiloliter, dengan ketahanan sampai dengan 340 hari,
dan dipastikan sangat aman dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat menjelang Nataru.

“Stok tetap terjaga di depot. Pertamina akan terus melakukan
pengawasan terhadap distribusi ke agen dan sampai ke
pangkalan. Khusus untuk minyak tanah, diperlukan langkah-langkah penanganan cepat (extra ordinaring) untuk ditangani
secara bersama-sama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/kota dan Satgas Pangan,”tegasnya

Untuk itu, Basalama  menyarankan Biro Ekonomi Setda Maluku, guna
menyiapkan undangan untuk pertemuan bersama pemerintah
Provinsi, Kabupaten/Kota, Satgas Pangan dan Pertamina guna
mencari “Peta Jalan, “permasalahan yang mungkin berkaitan
dengan alokasi, kebijakan, sistim, dan lainnya.

“Kebutuhan minyak tanah benar-benar harus dihitung sesuai angka-angka
yang pasti. 4. Khusus untuk kondisi listrik, sesuai laporan dari pimpinan PLN Wilayah Maluku, kondisi listrik di Maluku aman untuk
kebutuhan Nataru. PT. PLN siap
mengamankan program pemerintah, dan akan membentuk Tim
untuk melakukan pengawasan sekaligus memberikan jaminan
pasokan listrik di Provinsi Maluku tetap terjaga saat hari Nataru,”bebernya.

Sementara itu, pimpinan PT. PELINDO Ambon, juga melaporkan kapasitas pelabuhan masih memungkinkan (tidak penuh) untuk menampung jumlah kontainer barang kebutuhan
pokok dan barang penting/strategis yang masuk ke area
pelabuhan.

“Kondisi ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnyasebaran titik-titik tol laut di Maluku yang sangat berdampak terhadap berkurangnya kontainer yang masuk di pelabuhan yang diusahakan oleh PT. PELINDO Ambon,”lanjutnya.

  Sedangkan untuk Tol Laut, tambah dia, berdasarkan laporan dari
kabupaten/kota, kegiatan Tol Laut di sejumlah kabupaten/kota
(Buru, Buru Selatan, SBB, Maluku Tenggara, MBD dan KKT,
berjalan dengan lancar.

“Meskipun frekwensi kegiatan tol laut
masuk ke daerah Terpencil, Tertinggal dan Termiskin (daerah 3TP), rata-rata 1 bulan sekali, namun sangat membantu masyarakat di daerah-daerah tersebut,”terangnya.

Untuk titik tol laut di Maluku Tengah, lanjut dia,  Pemerintah ProvinsiMaluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan, agar Tahun 2023, Amahai ditetapkan sebagai salah satu titik singgah Tol
laut, namun oleh Kementerian Perhubungan, Kabupaten
Maluku Tengah bukan termasuk daerah 3TP, sehingga tidak
dapat mengakomodir permohonan Pemerintah Daerah. (ini
permasalahan tol laut di Maluku Tengah).

Karena itu,  dalam
rapat tersebut, Basalama, meminta kepada Direktur Barang
Pokok dan Barang Penting Ditjen Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian Perdagangan agar dapat membantu membicarakannya dengan Kementerian Perhubungan untuk
bagaimana langkah penyelesaiannya.(DM-02)