Politik
KAHMI Rekomendasi Provinsi Malra Raya Pisah dari Maluku

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Meski moratorium Daerah Otonom Baru (DOB) belum dicabut pemerintah pusat, namun Korps Alummi Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menilai, pemekaran DOB sangat dibutuhkan untuk memperpendek pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“KAHMI juga mendorong DOB di Maluku, seperti Provinsi Tenggara Raya dan kabupaten/kota lainnya,”kata Salah satu Presidium KAHMI Maluku, DR Ruslan Tawary, ketika membacakan hasil rekomendasi organisasi itu usai menggelar rapat kerja di Hotel Pacifik, Minggu (20/2/2022).
Sejumlah kabupaten dan kota masuk Provinsi Maluku Tenggara Raya, yakni Kota Tual, kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

Salah satu Presidium KAHMI Maluku, Amir Rumra menambahkan, pemekaran DOB sangat penting meski pemerintah pusat belum cabut moratorium. Kata Rumra yang juga Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku itu, DPRD Provinsi Maluku dan Pemerintah Provinsi Maluku, telah menetapkan 13 calon DOB.”Makanya KAHMI selalu mendorong para alumni di parlemen agar berjuang agar DOB segera direleasasikan. Selama ini kita tidak tinggal diam. Kita terus berjuang agar sejumlah daerah itu dimekarkan,”tandasnya.
Apalagi, ingat dia, sesuai UU 23 tahun 2014 tentang Pemda dan turunanya melalui peraturan pemerintah dalam grand desain sudah dimekarkan Provinsi Maluku Utara.”Nah, kita mendorong agar ada satu provinsi lagi dan 13 calon DOB Kabupaten dan kota, tentu berbagai persoalan ekonomi dan kemiskinan bisa teratasi,”paparnya.
Apalagi, ingat politisi PKS dari daerah pemilihan Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kepulauan Aru itu, pemekaran DOB sangat penting untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengentaskan kemiskinan. “Nah, ini terkait persoalan ekonomi dan kemiskinan sebagai mana beberapa rekomendasi yang dihasilkan dalam Raker KAHMI.
Untuk itu, kandidat kuat anggota DPR RI periode 2024-2029 ini mengaku, pihaknya terus bergerak agar ada realisasi pemekaran di Maluku. Apalagi, ingat dia, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia adalah kader KAHMI. “Kita akan sampaikan terus menerus jadi tidak berhenti. Kita tidak tinggal diam. Potensi KAHMI di pusat kami akan mengkomunikasikan, “pungkasnya.(DM-01)
