Kantor BKD Dirusaki Honorer Paruh Waktu, Gilang Minta Bupati KKT Mundur

SAUMLAKI, DM.COM,-Sejumlah aksi massa yang memperjuangkan honorer yang tidak diakomodir sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu melampiaskan kekecewaan dengan merusak kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Rabu (1/9/2025).

Mereka melempari kaca kantor BKD dengan batu, setelah merasa dibohongi Bupati KKT, Ricky Jauwerissa, soal sejumlah tenaga honorer yang tidak mendapat jatah PPPK Paruh Waktu.

Sikap para pendemo dipicu tudingan kepada orang pertama dibumi Duanlolat, disikapi sejumlah kalangan didaerah penghasil Migas terbesar di Asia Tenggara itu. Salah satunya, aktivis muda KKT, Gilang Keliombar.

Gilang kemudian menuding kisruh honorer di daerah itu, karena ulah Bupati yang sering dituding hanya fokus bayar utang pihak ketiga, justeru memperjuangkan orang dekatnya lolos PPPK, ketimbang memperjuangkan honorer lainya.

Untuk itu, Gilang meminta Bupati mundur dari jabatanya karena selama ini mondar mandir di Jakarta, tapi tidak mampu memperjuangkan honorer di Pemerintah pusat serta tidak membawa perubahan didaerah itu.

Atas persoalan itu, Gilang meminta pimpinan DPRD KKT segera melanyangkan surat kepada Bupati untuk menggelar rapat menyikapi nasib 592 tenaga honor PPPK paruh waktu yang hingga kini belum terakomodir oleh pemerintah daerah.

“Saya meminta Ketua DPRD segera melayangkan surat undangan atau segera mungkin menyurati resmi Bupati dan Wakil Bupati untuk hadir di DPRD, sehingga bersama-sama DPRD untuk bisa mengambil serta memutuskan apakah tenaga paruh waktu ini akan diakomodir atau tidak,”kata Gilang melalui keterangan tertulis yang diterima DINAMIKAMALUKU.COM, Rabu (1/9/2025).

Soal anggaran, kata dia, akan di bicarakan ketika rapat, sehingga tidak mengulur waktu atau melempar tanggung jawab atas masalah yang telah terjadi.

Lebih lanjut, Gilang menerangkan, bahwa keberadaan 592 tenaga honorer paruh waktu wajib diakomodir. Ia merujuk pada penjelasan Kementerian PAN-RB yang membuka peluang penambahan kuota PPPK, sepanjang pemerintah daerah secara resmi mengajukan surat permohonan.

Namun, ingat dia, hal itu tetap bergantung pada kesanggupan daerah dalam menanggung beban gaji, serta memastikan seluruh proses administrasi, mulai dari pendaftaran hingga pemberkasan, berjalan tanpa kendala. “Jangan Bupati hanya loloskan kepentingannya dan tim pemenangan, sedangkan yang lain di korbankan,”kesalnya.

Dia mencontohkan, salah satu staf Bupati yang tidak pernah honor, namun lolos seleksi PPPK.”Ada apa dengan Bupati saat ini, begitu pun dengan Buce Turlel, yang sangat jelas sudah di pecat oleh Kementrian Desa akibat dugaan kasus yang di lakukannya, tapi karena kedekatan dengan sang Wakil Bupati, yang bersangkutan tetap dilantik,”kesalnya.

Untuk itu, dia berharap, Pemda KKT harus pro aktif, jika Bupati melayangkan surat pemberitahuan resmi untuk mengakomodir kuota tersisa 592 orang.

Gilang menambahkan bahwa terdapat dua indikator utama yang perlu menjadi landasan, yakni kemampuan keuangan daerah dan kesiapan pemerintah dalam menjalankan prosedur administrasi pendaftaran, yang menurutnya tidak menghadapi kendala berarti.

Gilang juga mengingatkan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyelesaikan persoalan ini. Untuk itu, dia meminta agar DPRD dan pemerintah daerah tidak saling menyalahkan satu dengan yang lainnya.

“Mari duduk bersama mencari solusi. Bukan sebaliknya mengakibatkan masa melakukan tindakan pengrusakan terhadap kantor BKD, ini karena masa sudah sangat merasa kecewa karena mereka merasa mereka sudah di bohongi oleh Bupati dan Wakil Bupati selama ini,”terangnya.

“Kalau memang tidak ada anggaran, ya di bicarakan dengan terbuka bersama DPR lalu mencari solusi atau ada anggaran tapi mau di pakai untuk bayar uatang pihak ke 3 lagi? jangan saling melempar kesalahan menyalahkan si A atau si B Yang terpenting, adalah kepastian bagi tenaga honorer ini,” tambah Gilang.

Lanjut Tokoh muda asal Tanimbar ini, peristiwa dan kejadian ini menandakan pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati kali ini sangat jauh dari apa yang selama ini sudah di gaungkan ke publik, makanya Bupati jangan kerja plesiran ke Jakarta, tapi tidak bisa berbuat apa apa untuk kemaslahatan rakyat.

“Hasinya dari jalan jalan pa Bupati selama ini apa? Kalau memang Bupati tidak sanggup maka turun dari jabatan itu kalau tidak sanggup,”desaknya.

Dia mengaku, ika masa kepemimpinanya tidal berbuat, maka dikuatirkan terjadi sesuatu yang tidak diiginkan kedepan.”Buktinya, hari ini belum sampai apa-apa kantor BKD sudah hancur. Jangan sampai belum selesai masa kepemimpinannya daerah ini sudah hancur berantakan di tangan Bupati dan Wakil Bupati,”ingatnyam

Dia juga menambahkan, aksi demo yang digelar bagian dari rangkaian panjang tuntutan tenaga honorer di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang menuntut kejelasan status mereka sejalan dengan kebijakan nasional penghapusan tenaga honorer pada tahun ini.(DM-04)