Kapal Dilarang Berlayar, Warga MBD “Panik” Beras Langka, Warga : Anak Kecil Mulai Menangis

DINAMIKAMALUKU. COM, AMBON-Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM, dengan melarang kapal laut beroperasi, mulai berimbas bagi kebutuhan masyarakat di daerah terluar dan berbatasan dengan negara lain.

Buktinya, selain ratusan warga Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) terlantar di Kota Kupang dan Atapupu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), karena tidak ada kapal beroperasi, warga MBD yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste dan Australia itu, mulai panik karena stok beras habis.”Memang sejak kapal tidak beroperasi, selain warga MBD terlantar di NTT, sekarang warga disini mulai kesulitan mendapatkan beras,” Kata salah satu warga Desa Tomra, Kecamatan Letti, Kabupaten MBD, Beng Duparlira, ketika menghubungi DINAMIKAMALUKU.COM, Minggu (15/8/2021) malam.

Dia mengaku, biasanya stok beras tersedia, karena sejumlah kapal menyinggahi pelabuhan Tomra. Namun, ingat dia, sejak kapal dilarang berlayar karena PPKM, mulai berimbas.”Warga di Letti Timur, datang tanya beras di Letti Barat. Tapi stok habis. Pokoknya warga mulai panik kalau kapal dilarang berlayar. Jadi biasanya warga beli beras yang dikemas dalam karung. Tapi sekarang beli beras setiap kilo gram saja sudah tidak ada,”ingatnya.

Tak hanya itu, dia mengaku, jika orang dewasa bisa konsumsi hasil kebun, berupa Jagung dan Umbi-umbian serta hasil kebun lainya.”Tapi anak kecil yang biasanya konsumsi nasi dan bubur, mereka mulai menangis karena tidak mau makan hasil kebun. Kalau orang dewasa tidak masalah,”terangnya.

Ironisnya, lagi kesal dia, ditengah warga kesulitan mendapatkan beras, KM Sabuk Nusantara 104 yang melayari Kupang ke MBD terus ke Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tidak lagi beroperasi.”Kita dengar KM Sabuk Nusantara berangkat dari Kupang tidak menyinggahi MBD, karena langsung ke Saumlaki, kita sangat sesalkan. Nah, kalau kapal itu menyinggahi MBD termasuk sandar di Pelabuhan Tomra , warga tidak kesulitan mendapatkan beras,. Selama ini khan kebutuhan masyarakat kebanyakan didatangkan dari Kupang, karena dekat,”jelasnya.

Kendati begitu, dia kuatir jika pengoperasian kapal terus dilarang, akan berimbas. Biasanya, kata dia, hasil kebun tidak maksimal karena cuaca alam yang tidak menentu, sebagian warga tidak lagi berkebun dan hanya membeli beras untuk kebutuhan sehari-hari.”Nah, kalau terus begini, kita bisa kelaparan di tengah pandemi Covid-19. Tentu imun tubuh kita turun dan mudah terserang virus mematikan ini,”tegasnya.

Untuk itu, dia berharap, Presiden Jokowi, dalam pidato mengantar menjelang Hari Ulang Tahun Rai ke 76, Senin hari ini, segera memutuskan agar ada perlakukan khusus PPKM di pulau Jawa dengan provinsi kepulauan seperti di Maluku, itu berbeda.”Kalau di Jawa itu satu daratan. Kalau di Maluku itu ribuan pulau. Nah, biasanya aturan itu pukul rata, akibatnya wilayah kepulauan itu sangat terdampak dengan penerapan aturan. Jadi kami harap kapal tetap beroperasi agar kebutuhan warga terpenuhi,”harapnya.(DM-01)