Kata “Jangan Rakus” Bagi Nakes RSU Haulussy, Plt Kadis Kesehatan Disoroti

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Pernyataan pelaksana tugas (Plt) Kadis Kesehatan Maluku, dr Zulkarnain, menyebut pihak RSUD Haulussy Ambon, “jangan rakus” dinilai komunikasi birokrasi yang tidak terpuji.

Pemerhati RSUD Haulussy Ambon, dr Tommy Adoe, mengatakan, pandemi Covid-19 yang menimbulkan korban jiwa, mestinya menjadi fokus utama antara Dinkes Maluku dan RSUD dr M Haulussy Ambon. “Ini dilakukan untuk saling bersinergi menyelesaikan masalah pelayanan Covid-19 dan mendorong meningkatkan semangat juang para tenaga kesehatan (Nakes) untuk segera keluar dari wabah yang menguras habis sumberdaya,” kata Tommy, melalui rilis yang diterima DINAMIKAMALUKU. COM, Kamis (5/8/2021).

Namun, kesal Tommy yang diminta Gubernur Maluku Murad Ismail, sebagai tenaga advisor hingga medio Desember 2021 mendatang menilai, justeru terjadi benturan komunikasi birokrasi yang “tidak terpuji” dari pribadi dan pemangku jabatan terhadap RSUD dr M Haulussy, sebagai aset rumah sakit tertua dan kebanggaan masyarakat Maluku.

“Gotong Royong dan kerjasama dan baku sayang yang harus ditunjukan tidak tercermin antara Plt Kadinkes Provinsi Maluku dan pihak RSUD Haulussy,”hadap Tommy yang juga dokter anak di RSU Bekasi ini.

Menurut dia, tudingan Plt Kadinkes Maluku, sepihak menuduh pihak RSUD Haulussy dengan kata “Jangan Rakus” yang tak berdasar terkait data penerimaan insentif Nakes RSUD Haulussy.” Tugas Plt yang harusnya mengayomi dan menjadi contoh malah menuding dengan mengumbar ke publik menggambarkan arogansi dan tendesius,”sebutnya.

Permasalahan yang terjadi, ingatnya, harusnya bisa selesai melalui musyawarah. Namun, akhirnya membesar pada saat dimana harusnya semua pihak konsentrasi untuk penanganan covid dan percepatan vaksinasi covid.

“Kata ‘Rakus’ yang dituduhkan pun tak mempunyai korelasi dan cenderung mengelikan rasa karena pokok permasalahan adalah tentang data yang belum terkumpul,”terangnya.

Konsultan Neonatologi RUS Kota Bekasi Jawa Barat ini justeru menyebut, publik bisa menilai bahwa adanya misskomunikasi antara dinas terkait yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan tidak serta merta selesai dengan sebuah tudingan yang publikasikan melalui media lokal.

” Masyarakat akan bertanya ada apa dengan du lembaga garis depan penanganan covid-19 di Maluku?”ingatnya.

Bukankah seharusnya sebagai Plt Kadinkes bisa lebih bijak memberikan emosi, ekspresi dan persepsi yang positif dalam menyelesaikan suatu permasalah antar lembaga terkait dan tidak menunjukan sifat arogansi seorang petinggi atau bisa juga diartikan menjadi pamer kekuasaan. ” Hanya Pembaca dan masyarakat Maluku yang bisa menilainya,”pungkasnya.(DM-01)