Kejati Terima Laporan Dugaan Penggunaan DD Fiktif di Rumeon SBT

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menerima laporan aduan indikasi fiktif penggunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2021 yang melibatkan Penjabat Desa Administratif Rumeon, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Ramla Tuhuteru.

Laporan diserahkan sekitar pukul 10.30 WIT, oleh Wakil Direktur bidang pengawasan Mollucas Corrupation Watch (MCD) Maluku, Maryani Tuhuterru dan diterima, Risma sebagai staf Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Maluku, Jumat(28/1)

Laporan tersebut setelah diterima PTSP Kejati, Risma menjelaskan, berkas laporan dugaan penyimpangan Penjabat Desa Administratif Rumeon, akan ditindaklanjuti bagian Tata Usaha (TU).

“Nanti setelah diserahkan ke bagian TU, selanjutnya mekanismenya akan diserahkan kembali ke bidang yang pas menangani persoalan laporan warga,”jelas Risma kepada warga yang melapor.

Sementara untuk pengembangan laporan lanjutnya, pihak pelapor dalam kurun waktu dua atau tiga hari, bisa datang untuk mengkonfirmasi laporannya.

Tarhadap laporan itu, Wakil Direktur bidang pengawasan Mollucas Corrupation Watch (MCD) Maluku, Maryani Tuhuterru mengakui, kalau pihaknya telah resmi melaporkan, Penjabat Desa Administratif Rumeon, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Ramla Tuhuteru yang diduga telah menyalah gunakan DD tahun 2021 dengan membuat lapora fiktif, terhadap sejumlah program pengembangan desa.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Penjabat Desa Administratif Rumeon, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Ramla Tuhuteru bakal dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon.
“Secepatnya, laporan akan segera kami sampaikan ke Kejari Ambon, beserta bukti program fiktif yang jumlahnya miliaran rupiah. Rencana besok (hari ini) laporannya sudah kami sampaikan,” tandas Ketua Pemuda Peduli Desa (PAPEDA) SBT, Maryani Tuhuteru, kepada media ini, Kamis (27/1).

Sebagai warga Desa Rumeon, kata dia, berdasarkan informasi dan data bukti realisasi DD di lapangan, dirinya melihat kalau ada dugaan penyalahgunaan DD tahap I tahun 2021.

“Yang mana ketika ditelusuri di lapangan, tidak ada realisasi di lapangan. Dan itu dinyatakan laporan fiktif. Dan itu meliputi sembilan poin program yang menggunakan DD,” beber Tuhuteru.
Bahkan tidak tanggung-tanggung, sambungnya, nilai dari DD program yang diduga disalahgunakan itu mencapai Rp 1 miliar lebih.
Ia merincikan, dari data program realisasi DD yang diduga fiktif sesuai bukti di lapangan, diantaranya operasional PAUD/TK/TPA/TPQ/madrasah, nonformal milik desa sebesar Rp 41.550.000.

Penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, pakaian, intensif, dll) sebesar Rp. 53.374.000.
Kemudian pelatihan survey pembuatan/pemutakhiran data IDM berbasis SDGs sebesar Rp. 27.135.800, dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak sebesar Rp. 540.695.000. Pengelolaan lingkungan hidup milik desa sebesar Rp. 25.400.000.

Pengadaan lampu solar cell sebesar Rp. 15.000.000, kegiatan penanggulangan bencana (penanganan Covid-19) sebesar Rp. 83.839.000, penyediaan bantuan langsung tunai (BLT) 65 KK sebesar Rp. 227.600.000, dan penyediaan sembako sebesar Rp. 45.300.000.

Dikatakan, kesembilan program itu merupakan kegiatan menggunakan DD yang tercatat dalam draf kegiatan di tahun 2021. Sayangnya semuanya tidak terealisasi alias fiktif. “Ada sembilan poin yang menjadi program desa tapi semuanya fiktif, tidak ada satupun yang terealisasi,” sebutnya.
Sementara alokasi dana desa (ADD) tahun 2021, untuk desa administratif Rumeon sebesar Rp 1.72.000.990.

Dimana menurutnya, semua itu merupakan bagian dari laporan fiktif yang dibuat pejabat desa tersebut. Sehingga tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, melainkan harus dilaporkan ke kejaksaan untuk bisa diproses sesuai hukum yang berlaku.
Ironisnya lagi, tambah Maryani, dalam penyaluran BLT telah terjadi nepotisme. Yakni warga yang berhak sebagai penerima BLT, justru dialihkan ke orang lain yang namanya tidak tercatat sebagai penerima BLT. Akibatnya terjadi keributan dan proses dari sejumlah warga yang tidak menerima bantuan.

Bukan hanya itu, sikap semena-mena pejabat dengan memindahkan aktivitas pemerintahan desa ke rumahnya, juga menimbulkan pertanyakan masyarakat.
“Yang kemarin itu, kisruhnya akibat kebijakan yang diambil penjabat yang bersikeras untuk tetap menyalurkan BLT ke warga dusun, yang sebelumnya nama-nama itu tidak tercantum,” bebernya lagi.

Dimana dengan kewenangan sebagai penjabat desa, Tuhuteru juga dinilai tidak pernah melakukan musrembang desa. Guna membahas apa-apa saja yang menjadi program desa dalam penggunaan DD maupun ADD. Sehingga pengelolaan program yang ada, dilakukan secara tidak transparan.

Bahkan sebagai Camat Pulau Gorom, Ramly Kaliobas, tambah Maryani, sudah berapa kali menegur penjabat tersebut. Bahwa kebijakan yang sering dilakukan telah menyalahi aturan.
“Menurut saya, ada indikasi yang sangat fatal dilakukan penjabat desa. Yakni laporan fiktif yang menyangkut pelatihan survey pemutakhiran data berbasis SDGs Desa. Yang mana sebelum dilakukan harus dibentuk tim pokja dan itu dianggarkan desa. Lagi-lagi, itu juga tidak pernah dilakukan. Tetapi dalam laporan anggaran itu ada sebesar 27 juta,” herannya.
“Jadi mau tidak mau, sebagai warga tidak bisa tinggal diam untuk melaporkan pejabat ke Kejaksaan,” tutupnya. (DM-01)