Ini Keluhan Warga Malteng Ketika Wakil Rakyat Asal PKB Reses

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Banyal aspirasi atau keluhan masyarakat ketika anggota DPRD Provinsi Maluku, reses atau serap aapirasi masyarakat. Salah satunya, Ruslan Hurasan.

Anggota DPRD Provinsi Maluku, dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari daerah pemilihan Maluku Tengah ini mengaku,  infrastruktur dan program, kegiatan pemberdayaan masyarakat dikeluhkan masyarakat.

“Kemarin saya meninjau beberapa infrastruktur yang menjadi keluh kesah masyarakat terutama jembatan Ureng, diminta Pemda untuk mempercepat proses perbaikan,”ujar Hurasan, kepada DINAMIKAMALUKU.COM, Jumat  (21/5/2021).

Infrastruktur lainnya, kata Hurasan jembatan Mamua yang sudah mulai tender dalam tahun ini untuk dipercepat, mengingat musim penghujaan saat ini.

“Masyarakat meminta mempercepat sehingga pekerjaan bisa dilaksanakan dan selesai supaya bisa mempelancar proes transportasi,”ucapnya.

Dikatakan, hal lain yang dikeluhkan masyarakat yaitu program pemberdayaan ditengah pandemi Covid-19.

Dirinya berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, dalam hal bantuan usaha kecil menengah bagi kelompok masyarakat, nelayan sebagai modal, pertanian dan lain sebagainya.

Selain itu, ungkapnya masyarakat mengeluhkan pelayanan di Dinas Catatan Sipil dalam hal pembuatan KTP. Untuk itu, pemerintah kabupaten harus membuat pos capik di beberapa kecamatan untuk dilakukan perekamanan dalam melayani masyarakat.

“Itu yang disampaikan masyarakat, karena mereka menyampaikan belum dapat bantuan, setelah ditanya ada belum punya KTP, NIK bermasalah ada yang belum terkoneksi itu yang di dapat,”cetusnya.

Menurutnya, semua usulan yang disampaikan masyarakat di masa reses di beberapa kecamatan semua sudah terakomdir dalam aspirasinya di tahun 2021

“Usulan ini akan segera dibantu dan nanti ditampung untuk kemudian di usulkan lewat aspirasi kemudian diusulkan oleh OPD terakit. miasalnya dinas koperasi untuk UMKM pemberdayaan masyarakat, Dinas PUPR untuk infrastruktur akan di dorong di tahun anggaran 2022,” jelas Hurasan. (DM-01)