Connect with us

Ragam

Kemantapan Infrastruktur Jalan di Maluku 50 Persen, Mualim : Butuh Intervensi Anggaran

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Kemantapan infrastruktur jalan di Provinsi Maluku, baru 50 persen. Karenanya, butuh sinergitas dan intervensi anggaran agar bangun ruas jalan didaerah ini. Tujuanya, membuka keterisolasian dan buka akses ekonomi masyarakat Maluku.

Demikian disampaikan Koordinator Gerakan Kalesang Negeri Sebelas September Murad Ismail, Mus Mualim, kepada DINAMIKAMALUKU.COM, Jumat (9/4). Peryataan Mualim, sekaligus menyikapi pernyataan Kadis PUPR Maluku, DR Muhamat Marasabessy, ST. M.Tech, Rabu (7/4) usai mendampingi Komisi III DPRD Maluku, mendatangi Ditjen Bina Marga, terkait pembangunan infrastruktur jalan di Maluku.”Kami sangat mengapresiasi keinginan kuat Pak Murad Ismail sebagai Gubernur Maluku, melalui Dinas PUPR Maluku, agar bangun infrastruktur jalan dan jembatan untuk buka keterisolasian untuk tingkatkan ekonomi masyarakat,”kata Mualiam.

Dia juga mengapresiasi langkah Pak Mat sapaan Marasabessy, yang juga mantan pejabat di Kementerian PUPR mendampingi komisi III DPRD Maluku, agar ada penambahan anggaran untuk bangun jalan.” Kami juga apresiasi Pak Mat (Kadis PUPR Maluku) yang mendampingi Komisi III DPRD Maluku, menyampaikan aspirasi di Kementerian PUPR. Selama ini ketika dewan sampaikan aspirasi di pusat jarang didampingi para Kadis, “sebut Mualim.

Soal anggaran pembangunan jalan yang diperjuangkan, dia mengaku, banyak akses jalan di kabupaten/ kota belum dibangun secara baik.”Jalan yang sudah mempunyai status di Maluku kurang lebih 10 kilo meter tersebar di 11 kabupaten/kota. Kewenangan pemerintah pusat 1.700 kilo meter, kewenangan provinsi 1.080 kilo meter. Sedangkan sisanya lebih 700 kilo meter merupakan kewenangan kabupaten/kota dengan tingkat kemantapan baru mencapai rata 50 persen,”papar Mualim.

Untuk itu, menurut dia, jika tidak ada sinergitas, koordinasi antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR dab pemeritah provinsi, semua akses jalan rampung dibangun bukan 5 tahun, tapi butuh waktu 75 tahun. “Jadi bangun jalan tidak hanya dari dana reguler baik APBN lewat DAK maupun APBD, sehingga perlu intervensi pinjaman dana seperti melalui Loan seperti dana bantuan dari World Bank, ADB dan sumber dana lainya,”paparnya.

Dia meyakini semua infrastruktur jalan dibangun, buka keterisolasian dan buka akses ekonomi masyarakat sebagaimana diinstruksikan Gubernur Maluku, Murad Ismail.”Visi dan misi Pak Gubernur, yakni bangun Maluku kearah yang lebih baik dengan pembangunan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat,”jelasnya.

Mus Mualim

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas PU Provinsi Maluku, DR  Muhammad Marasabessy, ST. M.Tech mengakui, mendampingi Komisi III DPRD Maluku, melakukan pertemuan bersama di Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, bahas program jalan didaerah ini

” Pada prinsipnya, tadi kita bertemu dengan Kepala Sub Direktorat Jalan Daerah beserta stafnya, guna mengusulkan supaya bagaimana koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, dalam hal ini Balai Jalan Nasional, agar sama-sama menyelesaikan program kerja jalan ke depan,” ungkap Marasabessy, Rabu (7/4).

Mantan pejabat di Kementerian PUPR ini mengaku, pendanaan yang terbatas, menjadi latar belakang usulan ke Kementerian, karena program kerja jalan melalui Balai dengan DAK, membutuhkan waktu hingga 5 tahun pengerjaannya, sehingga diminta agar dana untuk program kerja itu dapat dinaikkan.

” Selain itu, program kerja ke depan, kita bersama upayakan agar pelaksanaan pembangunan jalan maupun jembatan yang sudah menjadi prioritas, dapat dikerjakan untuk tembus dahulu, misalnya jalan, sekalipun belum di hotmiks kita upayakan untuk tembus, kemudian jembatan tidak perlu resmi yang penting sudah layak untuk dimanfaatkan,” jelas Marasabessy.

“Kedepan kita mintakan, sisi perencanaan jalan agar lebih bagus, kemudian level statusnya juga harus jelas.” Respon dari Kementerian terhadap usulan baik oleh pemerintah provinsi bersama DPRD Maluku, Kementerian sangat merespon baik,” ujar Marasabessy.

Ketika disinggung daerah yang menjadi fokus prioritas jalan dan jembatan, Marasabessy yang akrab disapa Pak Matt menekankan, hampir semua daerah di Maluku membutuhkan jalan dan jembatan, namun Pemda lebih mengutamakan daerah-daerah yang terkebelakang, misalnya, daerah di pegunungan maupun di wilayah perbatasan.(DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *