Politik
Kembali Pimpin PKB Maluku, Protes Penunjukan Basri Damis
DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Basri Damis, kembali memimpin DPW PKB Maluku periode 2021-2026. Namun terpilihnya Damis memimpin partai besutan Muhaimin Iskandar itu terhitung hampir memasuki 25 tahun menuai protes.
Pasalnya, musyawarah wilayah PKB Maluku yang digelar di Swisbelhotel, Sabtu (9/1) tidak sesuai aturan main di partai itu dan tidak mengedepankan regenerasi. Ini setelah konsolidasi partai lima tahunan itu tidak melalui proses pengusulan siapa calon Ketua DPW PKB Maluku oleh DPC PKB, tiba-tiba diumumkan ketua, sekretaris DPW PKB Maluku.”Ini khan aneh. Masak tidak melalui proses pengusulan oleh DPC PKB, diam-diam nama ketua, sekretaris dan bendahara DPW PKB sudah diputuskan DPP PKB,”kata salah satu kader PKB Maluku, kepada Kabar Timur, Minggu (10/1).
Buktinya, kata dia, saat Muswil, Wakil Sekjen DPP PKB, Eem Enem Marhaman, yang mewakili Ketua Umum DPP PKB, ketika membuka amplop tertera nama Damis, Sekretaris DPW PKB Maluku, Hairudin Hayoto, dan bendahara DPW PKB Maluku.”Lebih baik tidak usah gelar Muswil lagi kalau seperti ini,”kesalnya.
Kader yang enggan namanya diwartakan mengaku, Muswil DPW PKB Maluku, kali ini sangat aneh dan melabrak aturan main.”Muswil ini formalitas saja. Yang ditunjuk Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPW PKB Maluku periode 2015-2020. Tidak ada perubahan dan regenerasi. Apalagi Pak Damis sudah 20 tahun memimpin PKB Maluku. Nah, sekarang ditunjuk lagi berarti dia (Damis) bakal 25 tahun pimpin PKB Maluku,”terangnya.
Sebelumnya, Damis mengatakan, sebagai petugas partai siap ditempatkan dimana saja. “Kita tunggu hasil. Kalau sebagaimana Pak Ketua Umum DPP PKB sampaikan saya ditarik ke pusat saya siap. Apalagi, Muswil evaluasi kepemimpinan yang ada,”kata Damis kepada wartawan, usai menghadiri pembukaan Muswil PKB Maluku, Sabtu (9/1).
Sementara itu, Cak Ami sapaan Muhaimin dalam sambutanya via zoom memberikan ucapan selamat kepada DPW PKB se-Indonesia yang telah menggelar Muswil.
Dia mengatakan, DPP telah mengantongi nama-nama ketua DPW yang menjalankan kehendak partai di daerah secara signifikan dan meraih hasil bagus pada pemilihan legislatif 2019 maupun Pilkada Serentak 2020.
“Bagi ketua-ketua DPW yang kita anggap tidak signifikan dalam memperjuangkan kiprah PKB di daerah, akan kita tarik untuk masuk ke DPP, yang nantinya dapat menjadi proses evaluasi yang baik bagi partai kedepan,” ungkap Cak Ami.(DM-01)
