Kepala BKD Ambon : Kita Tersandera Berkas karena Bocor & Over Kapasitas Pegawai

AMBON,DM.COM,-Curah hujan yang tinggi di Kota Ambon, tidak hanya membuat sebagian warga kota waspada terhadap bahaya cuaca ekstrim, namun hal serupa juga dialami Pemerintah Kota Ambon, dalam aktivitas melakukan pelayanan publik.

Betapa tidak, kantor orang nomor satu dan dua di kota ini berkantor mengalami kebocoran disejumlah ruangan. Salah satunya di ruang Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Ambon.

Kepala BKD Kota Ambon, Stieven Dominggus mengaku, terjadi kerusakan dimana-mana sebagaimana diakui Walikota Ambon, Bodewin Melkias Wattimena, beberapa waktu lalu.

“Kalau posisi BKD ada di lantai 3 dan dua Kepala Bidang meja kerjanya dipinggirkan karena terjadi kebocoran,”kata Dominggus, ketika memberikan keterangan pers kepada awak media di ruang Vlesingen, Senin (7/7/2025).

Dominggus, ketika memberikan keterangan pers terkait honorer guru dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang didampingi Plt Kadis Kominfo Kota Ambon, Ronald Lekransy dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Ferdinandus Taso.

“Jadi memang kita tersandera dengan berkas-berkas kepegawaian. Jadi selain berkas kepegawaian sudah digitalisasi, berkas fisiknya masih ada di kami,”terangnya.

Tak hanya itu, selain bocor, ruangan tidak mampu menampung para pegawai. Soal penataan Pegawai, menjadi atensi Pemkot Ambon, karena sudah over kapasitas.

” Kami sudah sampaikan kepada Pak Walikota Ambon, kira-kira dalam periode pertama ini, kita tidak lagi menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur umum. Hal ini karena over kapasiti. Tapi perhatian kita terhadap teman-teman PPPK yang masih ada kebijakan di tahun lalu. Jadi CPNS yang tidak lolos masuk statuta PPPK. Ini dalam rangka menyehatkan pertumbuhan pegawai. Nah, kalau kita buka lagi jalur umum, tidak mungkin lagi karena kapasitas ruangan dan kantor tidak bisa menampung,”jelasnya.

“Nah, bagaimana jalur mereka susut. Kita berpegang pada, stiap tahun kurang lebih 250 pegawai di Pemkot pensiun. Belum lagi jalur mutasi luar. Nah, kalau kita pending jalur umum. Posisi kita menurun. Tentu jumlah pegawai yang melonjak disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,”pungkasnya.(DM-04)