Ragam
Ketum TP-PKK Pusat Bagi 1.000 Paket Sembako Buat Warga Maluku

AMBON,DM.COM, – Guna mendukung kebijakan prioritas pemerintah dalam penurunan angka kematian ibu dan anak lewat revitalisasi posyandu, penurunan prefelansi stunting dan memerangi buta aksara lewat literasi anak usia sekolah, Tim Penggerak (TP) PKK, hadir sebagai bagian dari Pemerintah untuk membantu masyarakat.
Demikian disampaikan Ketua Umum TP-PKK Pusat Tri Tito Karnavian disela-sela Kunker di Kota Ambon Kamis 10/11/2022. Menurutnya, Provinsi Maluku terletak di Indonesia Timur harus menjadi perhatian TP-PKK hadir karena PKK adalah kader-kader pembangunan yang beriringan dengan pemerintah.
Dikataknnya, upaya yang dilakukan oleh kader PKK di Kabupaten/Kota, sebagai bentuk inovatif seperti halnya melakukan revitalisasi kelompok dasa Wisma, Bursa Inovasi Desa yang mulai melakukan perubahan di Desa lewat PKK. Selain itu, lanjut Tri, pada peringatan hari Pahlawan, juga harus megimplementasi cita-cita para pahlawan untuk terus berbuat baik kepada Negara Republik Indonesia melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh TP-PKK.
Dalam Kunker ini ada beberapa agenda yang akan dilakukan meliputi: Pemberian bantuan akta Nikah, Kartu keluarga, Kartu Elektronik, bantuan sembako sebanyak 1.000 paket, peralatan usaha, pemberian rompi kader PKK dan Perlengkapan UKS yang bisa diberikan kepada masyarakat Maluku.
“Saat ini yang diperlukan masyarakat adalah program konkrit, mereka mungkin sudah sangat sering mendengar program hanya seremonial saja, misalnya topik stunting, tapi ternyata di tingkat konkrit tidak ada bahwa pendampingan terhadap anak-anak stunting masih kurang sehingga tingkat prevelensi stunting belum bisa mencapai target 14 persen, tetapi kami sangat menghargai bahwa provinsi maluku sudah mencapai penurunan yang signifikan dari 30 persen hingga 24 persen dan itu adalah sesuatu yang luar biasa karena peran ketua PKK sangat besar dalam mendampiungi anak-anak stunting ini,”pinta Tri.
Terkait anggaran, dia mengaku, didorong dari Permendagri, yang mendukung pemanfataan anggaran daerah dengan mencatumkan nomenklatur PKK.”Mudah-mudahan dengan adanya legalitas ini para ketua dan pengurus pkk bisa membuat p[rogram dan bisa bekerja.oleh sebab itu untuk para pengurus tp pkk agar mempunya program kerja, tidak usah muluk-muluk cukup memprioritaskan apa yang diinginkan di daerah tersebut, “kata Tri.
Diharapkan, 28 November 2022 mendatang, akan dilakukan Rakornas PKK se- Indonesia dapat diarahkan untuk membuat program kerja dan anggaran bisa didapatkan pada saat berlangsungnya Rakornas.
“Saya sangat berterima kasih kepada pemda, yang sudah banyak membantu selaku Pembina tim penggerak pkk, mudah-mudahan bisa dilaksanakan semaksimal mungkin agar bisa mendukung program pemerintah menuju Indonesia maju”, Tutup Tri. (DM-01)
