Komisi II DPRD Maluku Soroti Pengadaan Mesin Pancing Tonda di Bursel

AMBON, DM.COM,-Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, H. Ridwan Nurdin, menegaskan pentingnya pengadaan mesin kapal yang sesuai dengan kebutuhan riil nelayan, khususnya di Kabupaten Buru Selatan.

Pesan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku di ruang Komisi II, Selasa kemarin.

Ridwan mengkritisi mekanisme pengadaan melalui e-Katalog yang dinilainya belum menjawab kebutuhan lapangan. Ia menekankan bahwa mayoritas nelayan Buru Selatan mengandalkan mesin Yamaha Enduro 15 PK, karena irit bahan bakar, suku cadang mudah ditemukan, dan perawatannya dapat dilakukan secara mandiri.

“Masyarakat di Buru Selatan mayoritas pakai mesin Enduro 15 PK. Suku cadangnya lengkap di toko kelontong, dari dinamo sampai busi. Mereka bisa perbaiki sendiri. Kalau dipaksakan merek lain, pasti terjadi jual beli lagi karena tidak bermanfaat. Ini riskan, apalagi kalau terjadi kecelakaan di laut,”kata Ridwan, sebagaimana keterangan tertulis yang diterima DINAMIKAMALUKU.COM, Kamis (4/12/2025).

Politisi NasDem ini menegaskan, Komisi II tidak bermaksud mengintervensi merek tertentu, tetapi memastikan spesifikasi pengadaan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

“Ini bukan soal memaksa merek, tetapi kebutuhan di lapangan memang mesin Enduro. Yang penting masuk di e-Katalog Provinsi Maluku. Kalau itu terpenuhi, selesai,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi II, Suanty Jhon Laipeny, menyebut persoalan serupa juga terjadi pada dinas lain. Ia mencontohkan alat pertanian yang tidak dapat dimanfaatkan karena spesifikasi tidak sinkron dan belum terdaftar di e-Katalog.

“Kita sudah dapat benang merah. Barang harus di-entry dulu ke e-Katalog dengan spesifikasi jelas. Kalau tidak muncul di sistem, pengadaan pasti terhambat,” jelasnya.

Sementara itu Kepala DKP Maluku, Irawan Asikin, mengatakan pihaknya telah berulang kali mendorong PT Hasrat Abadi dealer resmi Yamaha untuk mendaftarkan mesin Enduro ke e-Katalog, namun hingga kini belum berhasil.

“Kami sudah berulang kali meminta PT Hasrat Abadi mendaftar di e-Katalog, tetapi tidak tembus. Dinas hanya bisa mengetahui ketika barang sudah muncul di sistem,” kata Irawan.

Rapat tersebut diharapkan menjadi titik terang untuk memperbaiki sistem pengadaan, sehingga kebutuhan nelayan dapat dipenuhi secara tepat, aman, dan efektif.(DM-04)