Connect with us

Politik

Komisi III-PUPR “Kepung” Haruku & Aboru Bangun Infrastruktur

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM-AMBON-Komisi III DPRD Maluku dan balai Kementerian PUPR dan Dinas PUPR, mengunjungi Desa Haruku dan Desa Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (3/11).

Selain melihat langsung infrastruktur yang sementara di kerjakan di dua desa itu, tim komisi III bersama Balai Jalan dan Jembatan (BPJN) Maluku dan Maluku Utara, Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, dan Dinas PUPR Maluku, menyerap aspirasi dari pemerintah dua desa itu, sesuai surat masuk yang disampaikan ke komisi yang memnidangi infrastruktur itu. Setiap aspirasi yang disampaikan terkait infrastruktur jalan, jembatan, talud, dan air bersih, langsung ditinjau tim komisi III, diketuai Richard Rahakbauw, Ikram Umasugy, Fauzan Alkatiry, dan Julius Pattipeiluhu, serta pihak BPJN, BWS, dan Dinas PUPR Maluku, untuk didata. Berbagai kebutuhan dasar masyarakat di dua desa itu disanggupi instansi teknis untuk dialokasikan 2021 mendatang.

Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw mengapresiasi, BPJN, BWS, dan Dinas PUPR, menyikapi surat masuk dari Haruku dan Aboru.”Kami merasa koordinasi yang baik antara komisi dan mitra. Apa yang menjadi keinginan masyarakat langsung terakomodir,”kata Rahakbauw, kepada DINAMIKAMALUKU.COM, Selasa (3/11).

Dia menjelaskan, sarana dan prasarana infrastruktur yang menjadi aspirasi masyatakat langsung ditindaklanjuti.”Jadi kewenanhan Dinas PUPR Maluku, Kabid PUPR Maluku, kordinasi kepada pimpinan agar diakomodir APBD 2021. Kewenangan BPJN dan BWS, mereka samapaikan kepada pimpinan mereka. Ada yang ditangani 2020 dan 2021,”paparnya.

Untuk pembangunan infrastruktur jalan dari Haruku dan Oma, masyarakat setempat berharap ruas jalan menghubungkan dua desa itu agar segera dibangun.”Namun, kita berharap masyarakat tidak menghalangi pembangunan jalan. Tapi, pemerintah desa sudah menjamin,”terangnya.

Sementara, ruas jalan dari desa Oma ke desa Wasu, dan kemudian ke desa Aboru, terjadi tarik menarik masyarakat pemilik lahan.”Tadi Dinas PUPR Maluku, minta saya kordinasi dengan pemerintah Desa Wasu. Saya juga koordinasi dengan Pdt Timisela, agar komunikasi dengan masyarakat agar jalan dibangun. Anggaran sudah ada, jangan sampai mubazir dan dikembalikan anggaran ke negara. Padahal, akses jalan itu keliling pulau Haruku ,”ingatnya.

Sedangkan, sarana dan prasarana air bersih, talud penahan ombak, dan infrastruktur lain, pihaknya telah kooridnasi.”Tinggal bagaimana teman teman mitra kembali, masing masing satker tindaklanuti. Ada harapan Pemdes, agar BPJN dan Dinas PUPR Maluku, bangun jalan dan jemnatan di Hariki dan Aboru,”ingatnya.

Politisi Partai Golkar ini melanjutkan, pimponan dan anggota komisi kawal dan lakulakan pengawsan terhadap mitra kerja, agar diepkati setelah dua minggu kedepan panggil mitra diskusi.” Mereka berikan penjelasan hasil on the spot. Kita juga undang Pemdes Aboru dan Haruku, dapat penjelasan, soal aspirasi masyarakat agar infrastruktur di dua deaa itu segera dibangun,”jelasnya.

Komisi III, tidak tinggal diam akan terus kawal, sehingga harapan masyatakat diakomodir di APBN dan APBD. “Ada kewenangan Pemprov bisa diinterfensi balai. Tidak perlu kordinasi dengan Pemkab Malteng. Maka tentunya kita berharap apa yang menjadi keinginan masyatakat kita turun langsung apa yang menjadi harapan masyarakat terakomodir dengan baik,”tandansya.

Selain itu, tambah dia, pihaknya melanjutkan kunjungan lapangan di kota Ambon, Rabu (4/11).”Besok (hari ini) kita on the spot dengan mitra beberapa spot kita turun lihat langsung koordinasi apa uang menjadi kewenangan provonsi dan balai di Kota Ambon. Ini agar aspirasi masyarakat di Kota Ambon, dapat diperjuangkan,”pungkasnya.(DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *