Connect with us

Politik

KONDISI OBJEKTIF PARTAI GOLKAR KOTA AMBON SAAT INI

Published

on

Oleh: Moh. Fagi Fakaubun, SE.MM
(Koordinator Bidang Kepartain
DPD Partai Golkar Kota Ambon)

Partai Golkar Kota Ambon pada Tahun 2017 mencatatkan diri sebagai pemenang Pilkada Kota Ambon.
Kemudian pada Tahun 2019 keluar sebagai pemenang pada ajang Pemilu legeslatif tingkat Kota Ambon.
Artinya bahwa, Kota Ambon saat ini adalah kota yang penduduknya didominasi oleh konstituen Partai Golkar.
Sehingga menjadi kewajiban bagi partai Golkar untuk memberikan yang terbaik bagi warga kota Ambon. Dengan
demikian dipastikan kebijakan-kebijakan pemerintahan kota Ambon baik eksekutif maupun legeslatif yang positif dan
mensejahterakan adalah bagian dari rumusan visi dan misi partai Golkar. Alasannya, Walikota dan Ketua DPRD
Kota Ambon sebagai penentu kebijakan adalah Kader Partai Golkar Murni, sehingga segala sikap dan tindakan
mereka saat ini yang berkorelasi dengan kebijakan yang dihasilkan adalah pesan-pesan partai Golkar yang telah
diterjemahkan kedalam tataran aksi Pemerintahan Kota Ambon saat ini.
Secara filosofis, fakta tersebut menjadi alasan bagi pengurus Partai Golkar untuk menyapa dan membangun
komunikasi yang baik dengan masyarakat kota Ambon, termasuk didalamnya apa yang sedang terjadi di partai
Golkar Kota Ambon saat ini maupaun yang akan datang.
Komunikasi ini penting, karena Partai Golkar Kota Ambon adalah Partai terbuka yang dinamikanya tidak bisa
terlepas dari keterlibatan publik kota Ambon.
Publik Kota Ambon perlu mengetahui bahwa saat ini Partai Golkar telah melaksanakan beberapa agenda
penting dalam rangka memperkuat konsolidasi partai dalam menghadapi persaingan antar partai maupun berbagai
agenda politik dimasa-masa yang akan datang, baik pilkada, pilpres maupun Pileg 2024.
Secara formal, salah satu agenda organisasi Partai Golkar yang telah dilaksanakan adalah Musyawarah
Daerah (MUSDA IX) Tahun 2020. Agenda organisasi ini salah satu tujuannya untuk memilih dan menetapkan
kepengurusan masa Bakti 2020-2025.
Oleh karena MUSDA IX Tahun 2020 ini adalah starting point Partai Golkar Kota Ambon dalam memulai
berbagai agenda partai dimasa yang akang datang, dimana kesemuanya itu akan melibatkan masyarakat atau public
kota ambon dalam setiap kegiatan partai nantinya, maka sebagai pertanggungjawaban atas keterlibatan publik yang
telah menghantarkan Kader Partai Golkar sebagai Walikota dan Ketua DPRD Kota Ambon maka penting untuk
disampaikan kepada publik beberapa hal terkait Pelaksanaan Musda IX Kota Ambon Tahun 2020.
Pertama, bahwa pelaksanaan Musda IX Partai Golkar Tahun 2020 telah selesai dilaksanakan secara baik dan
benar sesuai ketentuan AD/ART Partai Golkar dan ketentuan lainnya yang berlaku didalam internal Partai Golkar.
Kedua, segala mekanisme dan proses yang terjadi di Forum Musda IX Partai Golkar Kota Ambon 2020
hingga Menghasilkan Ketua DPD Partai Golkar dan Kepengurusannya telah sesuai dengan aturan dan konstitusi
Partai Golkar yang mengatur tentang Musyawarah Daerah.
Ketiga, tidak ada pelanggaran prosedur dan aturan yang menghasilkan Formatur terpilih. Karena perdebatan
akan mekanisme dan prosedur telah melalui proses dialektika yang intens dalam sidang-sidang Musda sampai pada
ada sebuah keputusan, maka itu adalah keputusan yang sah dan mengikat. Karena Musda IX Partai Golkar ada
dalam semangat musyawarah mufakat yang diikat dengan aturan yang jelas dan mengikat .
Keempat, segala proses konstitusional yang dilaksanakan dalam Musda IX Partai Golkar Kota Ambon, telah
menghasilkan Sudara MAX M SIAHAY, S.AP, sebagai Ketua terpilih yang sah dan konstitusional.
Kelima, Partai Golkar sangat terbuka dan demokrtis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan internal partai
yang berkaiatan dengan Hasil Musda. Dan terhadap ini terdapat para pihak yang mengajukan keberatan atas hasil
musda ke Mahkamah Partai DPP Partai Golkar. Yang selanjutnya telah direspon oleh Mahkamah Partai dengan
Surat Nomor : B-83/MP-GOLKAR/III/2021 tertanggal 10 Maret 2021 tentang pelimpahan Perselisihan Internal Partai
Golkar kepada Ketua DPD Partai Golkar Maluku untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak ada perintah atau
larangan Mahkamah Partai Untuk membatalkan Hasil Musda IX Kota Ambon Tahun 2020.
Yang artinya bahwa tidak ada lagi persoalan Hukum yang dapat mengeliminasi keabsahan
Kepengurusan yang telah disahkan dan dikukuhkan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Maluku ditingkat
Mahkamah Partai.
Keenam, proses pelantikan kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Ambon yang dilakukan oleh DPD Partai
Golkar Provinsi Maluku adalah sah menurut tata aturan konstitusi partai Golkar sebagaimana ketentuan BAB X Pasal
83 JUKLAK-2/DPP/GOLKAR/II/2020. Artinya bahwa apa yang dilakukan DPD Partai Golkar Provinsi Maluku adalah
bagian dari pelaksanaan kewenangan yang diamanatkan Konstitusi Partai.
Ketujuh, perlu ditegaskan kepada Publik bahwa kepengurusan Partai Golkar Kota Ambon adalah Sah secara
Hukum. Bahwa, baik DPD Partai Golkar Provinsi Maluku maupun DPP Partai Golkar Telah mengakui secara sah
kepengurusan yang ada dan diperintahkan untuk segera melakukan konsolidasi-konsolidasi partai di Tingkat

kecamatan dan Desa/kelurahan sebagai mana amanat Rapimnas untuk memastikan Kemenangan Partai Golkar.
Sehingga jika ada gerekan-gerakan Kader yang kontra produktif dengan amanat rapimnas maka akan menerima
konsekuensinya sesuai ketentuan yang berlaku.
Beberapa penjelasan ini, bisa menjadi informasi bagi publik untuk terus memberikan dukungan dan
kerjasamanya kepada partai Golkar Kota Ambon untuk selalu ada dalam setiap kebutuhan publik. Mampu
menterjemahkan kepentingan dan aspirasi public untuk bisa tereksekusi. Karena kami yakin bahwa kemenangan
Partai Golkar Ambon adalah kemenangan rakyat kota Ambon.
Dengan informasi ini juga public akan mendapatkan pemahaman yang baik dan benar terkait
kesimpangsiuran persoalan Partai Golkar Kota Ambon yang berkembang beberapa bulan terakhir oleh sebagian
Oknum yang tidak memiliki sense of belonging terhadap Partai.
Partai Golkar adalah partai yang sangat terbuka dan demokratis, segala praktek organisatorisnya diatur
secara baik dan ketat didalam mekanisme dan tata aturan yang jelas pada Konstitusi Partai atau AD/ART Partai dan
aturan lainnya. Sehingga sangat beresiko bagi kader siapapun untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan
terhadap mekanisme organisasi dalam mencapai tujuannya, pasti akan menjaadi common enemy didalam partai,
sebelum berhadapan dengan konsekuensi hukum yang berlaku dipartai.
Akhirnya kami mengajak semuanya untuk mari kita sama-sama membesarkan partai, maksimalkan
konsolidasi dengan kerja-kerja partai yang berkualitas dan produktif. Mari maknai dinamika adalah gesekan ide dan
gagasan untuk membesarkan partai serta memenangkan hati rakyat, jangan hanya dinamika sebatas konflik
stuktural yang berkpanjangan yang pada akhirnya hanya menciptakan perbedaan yang akan mengeliminasi soliditas
dalam Partai.(**)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *