Konflik Kariu-Pelauw, Rumra : Pemerintah Segera Lakukan Tanggap Darurat !!

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Komisi I DPRD Provinsi Maluku, kembali melakukan rapat mediasi bentrok antar warga dua desa bertetangga Pelauw-Kariu, Kecamatan Haruku Kabupaten Maluku Tenggah (Malteng).

Sebelumnya, Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan itu menggelar rapat dengan Kapolda, Pangdam, dan pihak terkait menyikapi aksi bentrok antara Kariu dan Pelauw, 29 Januari 2022 lalu.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra menegaskan, sesuai hasil rapat menyepakati Pemerintah Provinsi dan Pemda Malteng segera melakukan tanggap darurat.”Kesimpulan pertama adalah Pemda Malteng dan Provinsi harus segera melakukan langkah-langkah penanganan tanggap darurat yang menyangkut dengan makan minum bagi mereka,  tempat hunian, sanitasi dan persoalan pendidikan serta kesehatan, warga Kariu korban yang saat ini berada di Negeri Aboru,”kata Rumra usai memimpin rapat di ruang Paripurna, Kamis(10/3/2022).

Politisi PKS yang dikenal kritis ini mengatakan, khusus pembangunan hunian sementara akan segera dikerjakan. Hal ini karena dalam satu rumah terdapat tujuh Kepala Keluarga (KK) yang mendiami, dan kondisinya sangat tidak layak secara kemanusiaan.

“Ada laporan kalau ada 7 KK yang tinggal satu rumah. Ini kondisi yang tidak bagus, apalagi kalau masak mereka juga harus antri, sehingga harus ada langkah cepat dari pemerintah,”tegasnya.

Menyangkut kondisi keamanan paskah konflik dua desa itu, Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Tual, Maluku Tenggara, dan Kepulauan Aru itu, sesuai hasil rapat tetap menjadi tanggungjawab pihak Kepolisian dan TNI yang selama ini tetap terjaga dan situasinya sudah kondusif dan membaik.

“Penegakan hukum tetap ditegakan dan dilakukan, walaupun dengan ada kendala-kendala, seperti yang disampaikan pak Kapolda, itu tetap dilakukan sehingga masyarakat merasa betul mendapat keadilan,”ujarnya.

Bahkan, kandidat calon anggota DPR RI periode 2024-2029 ini, untuk lebih memperjelas peran pemerintah, rencana komisi juga akan melakukan rapat khusus antara  DPRD dan Gubernur Maluku, Sekda Maluku, Bupati Malteng dan Sekdanya, bahkan Kapolda Maluku termasuk Pangdam/ XVI Pattimura untuk merumuskan  dua persoalan, terhadap aksi nyata terkait pemulihan dan aksi pengembalian pengungsi.

Kapolda Maluku, Irjen Pol Drs Lotharia Latif, SH. M.Hum, menyampaikan, apresiasi atas rapat mediasi yang dilakukam Komisi I DPRD Provinsi Maluku.”Rapat ini merupakan tindak lanjuti hasil rapat pertama dan terima kasih  buat warga khususnya Pelauw-Kariu yang saat ini juga masih bisa menahan diri dan ingin persoalannya bisa segera dapat diselesaikan dengan jalan damai,”ujarnya.

Dikatakan, dalam penanganan kondisi keamanan selama ini, pihaknya selalu dibackup TNI dalam berbagai kegiatan.”Dalam rapat kami dan Kodam menyarankan dua hal yakni, melakukan pemulihan paska konflik baik rehabilitasi maupun rekonstruksi dan aksi nyata proses pengembalian warga korban pengungsi kembali ke Kariu,”ucapnya.(DM-01)