Connect with us

Pendidikan

Kundre : Saya Sudah Jalani Hukuman dan Berprestasi Ditunjuk Jabat PLT Kepsek

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Paulus Ariteus Kundre menegaskan, dirinya telah menjalani hukuman penjara akibat tindak pidana pencabulan anak dibawah umur, sehingga dirinya kembali menjalani tugas sebagai pendidik dan ditunjuk sebagai pelaksana tugas (PLT) Kepala Sekolah ( Kepsek) karena berprestasi.

“Terkait dengan kasus yang dituliskan, secara jujur saya sudah menjalankan dengan baik dari tahun 2006 sampai
tahun 2009 lalu,”kata Kundre melalui rilis yang diterima DINAMIKAMALUKU. COM, Minggu (5/12/2021).

Keterangan Kundre sekaligus menepis pernyataan sejumlah warga Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) soal dia pernah dipenjara terjadi kasus pencabutan anak dibawah umur dan tidak pantas jabat PLT Kepsek SMA 10 KKT dan tidak layak lolos seleksi Kepsek di Dinas Pendidikan Provinsi Maluku.

“Ketika saya kembali pada lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan saya benar-benar menjalankan tugas saya sebagai guru secara baik hingga di tahun 2018 lalu saya dipercayakan “TUHAN” melalui
Pemerintah sebagai PLT Kepala Sekolah di SMA Negeri 7 Kepulauan Tanimbar kurang lebih tiga tahun setengah,
karena saya mempunyai prestasi yang luar biasa saya dipercayakan lagi sebagai PLT Kepala Sekolah di SMA
Negeri 10 Kepulauan Tanimbar,”tutur Kundre.

Dia mengaku, selama menjabat tidak ada permasalahan dan gubrisan tentang masa lalu dirinya.
Namun, ketika di SMA Negeri 10 Kepulauan Tanimbar ada temuan utang yang saya sampaikan di atas maka mereka
tidak puas dan mulai menuliskan saya dan melaporkan saya kepada anggota DPRD Maluku.

Dia menjelaskan, 24 Agustus 2021 lalu, oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
berdasarkan surat perintah pelaksana tugas Nomor: 421.3/353/2021 Gubernur Maluku.

Dia mengaku, saat seraterima jabatan tersebut tidak ada memori seraterima yang menyatakan bahwa ada utang yang
ditinggalkan oleh Drs. Rudolf Lamers sebagai mantan PLT Kepala Sekolah SMA 10 yang sudah pensiun.

“Setelah selang beberapa hari barulah mantan Kepala Sekolah Drs. Rudolf Lamers bersama bendahara BOPP Foni Monika Ulmasembun, S.Pd dan Bendahara BOS (BOSNAS) saudara Yulian Frangky Masela, S.Pd bertemu saya di ruang kepala sekolah untuk menyampaikan bahwa utang sekolah yang mereka tinggalkan sebanyak
kurang lebih Rp 300 juta,”bebernya.

Dia kemudian meminta mantan Kepala Sekolah Drs. Rudolf Lamers bersama bendahara BOPP Foni Monika Ulmasembun, S.Pd dan Bendahara BOS
(BOSNAS) Yulian Frangky Masela, S.Pd agar bekerjasama dengan Bendahara BOS (BOSNAS)
Yulian Frangky Masela, S.Pd agar bisa menyelesaikan tuntutan mereka, sebab dana BOS Tahap I tahun 2021 yang sudah dicairkan oleh Mantan Kepala Sekolah Drs. Rudolf Lamers bersama bendahara BOS saudara Yulian
Frangky Masela, S.Pd sebesar Rp. 528.024.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta dua puluh empat ribu
rupiah) ditambah pencairan dana BOS tahap II 2021 di bulan Mei sebesar Rp. 704.032.000,- (tujuh ratus empat
juta tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga uang yang ada di Bendahara BOS terhitung dari Januari hingga Agustus
2021 sebesar Rp. 1.232.056,000,- (satu milliard dua ratus tiga puluh dua juta lima puluh enam ribu rupiah) sehingga biasa membayar utang tersebut bahkan uang sisa masihbanyak.

“Namun mantan Kepala Sekolah Drs. Rudolf Lamers bersikeras untuk utang itu dibayarkan oleh saya sebagai PLT Kepala Sekolah yang baru dengan menggunakan Dana Bos Tahap III tahun2021 yang besarnya Rp. 487.452.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai sekolah dari bulan September hingga Desember 2021 sehingga tidak mungkin digunakan untuk
membayar utang mereka, karena penggunaan Dana BOS harus mengikuti Juknis Dana BOS Permen Dikbud RI
Nomor : 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler,”paparnya.

Tak hanya disitu, sesuai pengakuan para guru honorer bahwa ada lima orang guru honor yang belum dibayarkan beberapa bulan
di tahun 2019 dengan POS anggaran Dana BOSDA yang sekarang disebut BOPP yang kala itu ditangani oleh
bendahara Foni Monika Ulmasembun, S.Pd, dan dua bulan gaji di tahun 2020 dan dua bulan gaji di tahun 2021 dengan POS anggaran dana BOS (BOSNAS) oleh bendahara Yulian Frangky Masela, S.Pd.

“Ditambah juga
dengan utang luar yaitu dari Koperasi Kasih Saumlaki, Toko Keagungan Saumlaki, warung makan.Dengan dasar utang di atas dan memperhatikan himbauan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Maluku agar Bendahara tidak boleh dari Guru PNS dan harus dari Tata Usaha (TU) yang berstatus PNS, maka saya menggantikan kedua bendahara yang namanya di atas dengan bendahara yang dari TU yang berstatus PNS,”jelasnya.

Akibatnya, dirinya diteror oleh mantan bendahara dengan mengancam melaporkan saya ke DPRD Provinsi Maluku,
dan menuliskan saya di media.” Ternyata ketika Guru Honorer Menuntut hak mereka yang tertunda maka langsung saya ditulis di media DINAMIKAMALUKU.COM,”pungkasnya.(DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *