Kunker di Malra Raya, Kabarnya Presiden Cek Kesiapan Pemekaran Provinsi MTR

AMBON, DM. COM,-Presiden Joko Widodo, kembali mengagendakan mengunjungi sejumlah kabupaten dan kota di wilayah Maluku Tenggara Raya. Sebelumnya, orang pertama didaerah ini mengungjungi Kota Saumlaki, ibukota Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).

Kini, Presiden dua periode  dijadwalkan Kunker ke Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Rabu (14/9/2022) hingga Kamis (15/9/2022). Sebelumnya, Jokowi berkunjung di KKT. Lima kabupaten dan Kota ini masuk MTR yang diusulkan menjadi Provinsi pisah dari Provinsi Maluku.

Belum diketahui agenda atau roundown kunker Presiden di 4 Kabupaten dan kota tersebut. Namun, warga di 5 daerah itu (KKT, MBD, Tual, Malra, dan Aru) mulai  ramai megaitkan kunker Presiden mengecek kesiapan pemekaran Provinsi MTR. Sebab, usai Kunker ke Saumlaki, orang pertama dinegara ini kembali mengunjungi 4 kabupaten dan Kota di MTR.

Tak hanya itu, informasi yang diperoleh untuk meyakinkan Jokowi agar MTR jadi Provinsi, anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Wattubun, saat ini tengah berada di Kota Tual dan Malra, menunggu Presiden. Kabarnya politisi PDIP dari daerah pemilihan Papua, selama ini kawal pemekaran Provonsi MTR di senayan, meyakinkan Presiden kalau MTR layak dimekarkan menjadi Provinsi.

Ketua Tim Pemekaran Provinsi MTR, Joseph Sikteubun mengaku, belum mengetahui agenda khusus Jokowi kembali ke  Kabupaten dan Kota di MTR, setelah sebelumnya mengunjungi Saumlaki.”Minimal kunjungi Pak Presiden di seluruh kabupaten dan Kota mengetahui jelas kondisi riel di wilayah  MTR,”kata Sikteubun, ketika dihubungi DINAMIKAMALUKU.COM, Selasa (13/9/2022).

Untuk itu, Sikteubun yang mengaku, tengah berada di Kota Semarang, Jawa Tengah, telah membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat di MTR agar bertemu Jokowi menyampaikan usulan pemekaran Provinsi MTR.” Saya akan kondisikan beberapa orang bertemu Pak Jokowi,”terangnya.

Apalagi, ingat dia, usulan pemekaran Provinsi MTR, disetujui Gubernur Maluku, Murad Ismail, Kemendagri, Komite 1 DPD RI, Komisi II DPR RI. Bahkan, telah direstui Presiden Jokowi. “Jadi semua sudah oke. Pempus oke, Pemprov juga oke. Sekarang kita tinggal melengkapi administrasi,”terangnya.

Meski begitu, diakui masih ada moratorium DOB. Namun, ingat dia, pihaknya sementara berjuang agar ada moratorium terbatas bagi 325 calon DOB.”Nanti dibagi antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kalau Indonesia Timur, hanya Provinsi MTR yang lolos,”terangnya.

Apalagi, lanjut dia, MBD, Tual, dan Malra sudah ada keputusan bersama.”Tinggal KKT dan Aru. Memang kita saat ini kendala anggaran. Tapi kita terus bergerak berjuang. Tual dan Malra nanti anggarkan perjuangan provinsi  MTR di APBD perubahan. Kabupaten lain menyusul. Kajian akademik di Universitas Kristen Indonesia (UKI) juga sudah selesai. Kita optimis MTR mekar jadi Provinsi,pungkasnya.(DM-02)