Lapor Bencana Maluku, Komisi III “Ngamuk” di BNPB, PUPR Diapresiasi

AMBON, DM,-Komisi III DPRD Provinsi Maluku, “ngamuk” di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, karena tidak direspon terkait bencana di Provinsi Maluku. Sementara Kementerian PUPR diapresiasi karena disambut “hangat” dan siap bangun infrastruktur yang rusak.

Ini setelah kehadiran Komisi III DPRD Provinsi Maluku, di BNPB bersama Kadis PUPR Provinsi dan kabupaten/kota, Kadis Pemukiman dan perumahan Provinsi dan kabupaten/kota, serta Kepala BPBD Provinsi dan kabupaten/kota, melapor bencana di Provinsi Maluku, lembaga yang menangani khusus bencana itu, Kamis (28/7/2022).

Para anggota Komisi III ”ngamuk” pukul meja ketika bertemu dengan salah satu Kepala Bagian di BNPB. Namun, ketika rombongan di Kementerian PUPR direspon positif dengan seluruh pejabat terkait yang hadir di Kementerian yang membidangi infrastruktur itu, Kamis (28/7/2022).

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Frangkois Orno mengatakan, kehadiran pihaknya bersama Dinas PUPR Provinsi, kabupaten/kota dan BPBD, menindaklanjuti pertemuan sebelumnya dengan BNPB RI, terkait bencana di Maluku.”Ketika penyampaian aspirasi saat itu kami bertemu denga Direktur Darurat Bencana BNPB. Katanya ada dana siap pakai, namun harus ada pernyataan darurat bencana dari Kepala daerah dan tim reaksi cepat melakukan identifikasi, “kata Orno, ketika dihubungi DINAMIKAMALUKU.COM, Kamis (28/7/2022).

Dia mengaku, setelah kembali di Jakarta, pihaknya menggelar rapat koordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Maluku, kabupaten/kota, BPBD dan Dinas Pemukiman provinsi dan kabupaten/kota. “Nah, ketika kita rakor itu semua persyaratan yang diminta BNPB sudah dipenuhi,”terangnya.

Hanya saja, kesal dia, ketika Komisi III kembali bersama Kepala Dinas PUPR Provinsi, kabupaten/Kota, BPBD Provinsi, kabupaten/kota, dan Dinas perumahan provinsi dan kabupaten/kota, mendatangi BNPB, ternyata diterima salah satu Kepala Bagian di BNPB. ”Jadi memang Kepala Bagian itu dalam pertemuan menyampaikan soal administrasi yang harus disiapkan untuk mendapatkan dana siap pakai dari Kementerian Keuangan untuk bangun infrastruktur yang rusak akibat bencana sesuai regulasi di BNPB,”terangnya.

Politisi PDIP dari daerah pemilihan KKT-MBD ini mengakui, hasil penjelasan Kepala Bagian tersebut mendapat reaksi dari hampir seluruh anggota Komisi III dengan memukul meja. ”Jadi memang ada respon dari teman-teman Komisi III. Saya katakan bahwa kita bawa dokumen lengkap. Bahkan, kita bawa SK Gubernur. Nah, kalau ada dokumen belum lengkap kami Lengkapi,”tegasnya.

Orno menegaskan, kehadiran pihaknya bersama instansi teknis terkait karena di Maluku darurat bencana yang masif akibat curah hujan tinggi.”Banjir dan longsor terjadi di Kabupaten/kota. Infrastruktur jalan dan jembatan serta tanggul rusak. Tapi, BNPB seolah-olah tutup mata bagi Maluku,”kesalnya.

Kandidat anggota DPD RI periode 2024-2029 ini membandingkan, jika terjadi di bencana di Pulau Jawa, dan diberitakan secara masif oleh media mendapat perhatian serius BNPB.”Bahkan Kepala BPNB dan direkturnya turun langsung. Tapi kami di Maluku bencana sering terjadi, tapi tidak ada perhatian serius dari BNPB,”tegasnya.

Kendati begitu, dia mengaku, Kepala BPBD Provinsi dan kabupaten/kota ditahan BNPB.”Mereka ditahan untuk melengkapi administrasi. Mudah-mudahan kita dapat bantuan dana siap pakai,”bebernya.

Soal pertemuan Komisi III bersama Dinas PUPR Provinsi, kabupaten/ Kota dan Dinas terkait di Kementerian PUPR, dia mengapresiasi karena mereka diterima seluruh pejabat terkait.”Kalau di Kementerian PUPR kami apresiasi karena diterima seluruh pejabat terkait. Ada bina marga, cipta Karya dilengkapi tim teknis. Bahkan kami siap dibantu,”sebutnya.

Kadis PUPR Provinsi Maluku, DR Muhamat Marasabessy, ST, SP, M.Tech mengatakan, rombongan Komisi III bersama pihaknya ditemui, Kepala Biro Perencanaa dan kerjasama luar negeri Kementerian PUPR, Edi Juarsa, M.Tech, Direktur Operasi dan Pemeliharan, Direktorat Jenderal SDA, Adenan Rasyid, didampingi kasubdit Direkforat lengkap. ”Jadi yang pimpin rapat Pak Edi Juarsa. Kalau Pak Adenan bawa semua Kasubdit,”kata Marasabessy, ketika dihubungi DINAMIKAMALUKU.COM, Kamis (28/7/2022).

Mantan pejabat di Kementerian PUPR ini mengaku, pejabat di Kementerian iti yang hadir dalam pertemuan itu adalah, Kepala Pusat Kebijakan Kementerian PUPR, Hariyono Utomo, Kepala Pusat PPID, Kresno.”Kalau Pak Kresno selama ini mengurus Dana Alokasi Khusus (DAK) di seluruh Indonesia. Sedangkan Pak Haryono itu mantan Kepala Balai Sungai Maluku,”terangnya.

Selain itu, tampak hadir dalam pertemuan itu, Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, Pandu, Dirjen Bina Marga, diwakili Kasubdit lengkap, Dirjen Sumber Daya Air, dan Direktur Jenderal Perumahan. “Kalau rombongan dari Maluku, selain anggota dan pimpinan Komisi III, Kadis PUPR kabupaten/kota, juga hadir Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut, Kadis Perhubungan, Muhammad Malawat, dan Kadis Perumahan Maluku, Megi Samson,”terangnya.

Ketika diberikan kesempatan berbicara, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Pattimura (IKAPATTI) ini mengapresiasi Kementerian PUPR.”Kami apresiasi karena disambut hangat. Seluruh pejabat terkait hadir. Salam hormat dari Pak Gubernur kepada pejabat yang hadir. Ini sangat luar biasa. Kami datang dengan rombongan besar, juga disambut juga dengan seluruh pejabat yang begitu banyak,”katanya.

Lantas, apa yang disampaikan dalam pertemuan dengan Kementerian PUPR, mantan Kepal Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, memaparkan banyak infrastruktur rusak akibat banjir dan longsor karena curah hujan tinggi. “Kita sudah kunjungi Lokasi Banjir di Kota Ambon, Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat. Kalau Kabupaten lain tim dari Dinas PUPR Maluku, turun langsung. Kita melihat langsung dan melakukan pengerjaan darurat,”paparnya.

Koordinator Balai-Balai Kementerian PUPR di Maluku ini menjelaskan, infrastruktur yang rusak, seperti jalan dan jembatan kewenangan Provinsi langsung ditangani.”Namun, kalau infrastruktur yang rusak kewenangan Balai Jalan dan Jembatan Nasional dan BWS kita koordinasi untuk mendapat penanganan. Jadi selama ini koordinasi cukup baik, “sebutnya.

Dia juga mengapresiasi Bina Marga dan SDA, untuk persoalan sungai, pengamanan badan jalan dan jembatan.”Kalau kita butuh rangka Besi langsung disiapkan teman-teman Bina Marga. Kalau jembatan rusak disiapkan Abutmen,”tandasnya.

Lantas, Kementerian PUPR bersedia kucurkan dana untuk pembangunan infrastruktur yang rusak, dia mengaku, Maluku mendapat DAK untuk rekonstruksi bencana alam.
Kita juga dijanjikan anggaran penanganan bencana. Penanganan dana darurat bencana. Mereka siapkan dananya,”bebernya

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaa dan kerjasama luar negeri Kementerian PUPR, Edi Juarsa, M.Tech, mengapresiasi kunjungan rombongan dari Maluku menyampaikan aspirasi terkait bencana alam.”Mereka bukan hanya tulis aspirasi yang kami sampaikan, tapi mereka rekam dan lapor ke Menteri PUPR. Masing-masing Direktur janji bantu. Mereka akan bantu Maluku kedepan. Bahkan ada bantuan perumahan,”paparnya.

Pertemuan itu diakhiri dengan penyerahan dokumen terkait pernyataan darurat bencana dari kepala daerah untuk menangani infrastruktur yang rusak akibat bencana kepada Kementerian PUPR.(DM-01)