Connect with us

Politik

“Lengser” September,  Pengganti Tuasikal-Leleury  Ramai Dibahas

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Usai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menunjuk empat Penjabat Bupati dan Walikota, publik mulai ramai membahas siapa pejabat tinggi pratama yang bakal menggantikan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah,  Tuasikal Abua-Marlatu Leleury, yang masa jabatanya medio, September 2022 mendatang.

Pasalnya, penunjukan empat Penjabat Bupati Buru, Seram Bagian Barat, Kepulauan Tanimbar, dan Kota Ambon,  terjadi tarik menarik antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi. Meski begitu, usulan Pemprov di kabupaten dan kota minus Seram Bagian Barat disetujui Mendagri.

Lantas, siapa pejabat tinggi pratama yang bakal ditunjuk menjabat di Maluku Tengah dengan jumlah pemilih terbesar di Maluku. “Nama Kadis PUPR Maluku, Muhamat Marasabessy, Kadis Perhubungan Maluku, Muhammad Malawat, Kepala SUPM Ambon, Jais Ely, memang santer disebut-sebut,”kata berbagai sumber DINAMIKAMALUKU. COM, Kamis (2/6/2022).

Meski begitu, mereka mengaku, siapa yang bakal diusulkan merupakan kewenangan Gubenrur Maluku, Murad Ismail, yang mengusulkan nama-nama calon Penkabat yang mendapat persetujuan Presiden lewat Mendagri.”Kita tunggu saja siapa uang bakal diusulkan. Setidaknya nama-nama yang disebut-sebut  bisa saja diusulkan. Apalagi, Kadis PUPR Provinsi Maluku ikut diusulkan jadi Penjabat Bupati SBB, “terang mereka.

SALEH WATTIHELUW

Terpisah, pemerhati pembangunan, Saleh Wattiheluw mengatakan, saat ini kurang lebih tiga bulan, Tuasikal-Leleury, lengser dari jabatannya mereka setelah dua periode mereka memimpin bumi Pamahanusa.”Kita tahu bersama bahwa  Malteng adalah kabupaten besar di Maluku dengan jumlah pemilih atau elektoral sangat banyak. Maka mau tak mau menjadi perhatian tersendiri  jika dilihat dalam prespektif politik, apalagi menjelang even politik tahun 2024 dan kondisi ini sudah menjadi rahasia umum,”kata Wattiheluw, kepada DINAMIKAMALUKU.COM, Kamis (2/6/2022).

Dia mengaku, pengusulan Penjabat Bupati Malteng, kewenangan Gubernur Maluku  untuk mengusulkan tiga nama bakal calon Penjabat Bupati Malteng. Akademisi Universitas Said Perintah Masohi ini mengigatkan,  dengan pengalaman empat daerah sebelumnya (Kota Ambon, Kab SBB, Kab KKT, Kab Buru) sudah pasti Gubernur sangat hati-hati untuk mengusulkan 3 nama bakal calon penjabat Bupati Malteng, dengan memperhitungkan soal kepangkatan dan ketepatan waktu pengajuan usulan ke Kemendagri agar tidak terlambat lagi.”Artinya, pengalaman sebelumnya tidak akan terulang lagi,”ingatnya.

Namun, mantan anggota DPRD Provinsi Maluku ini memprediksikan  akan terjadi  gesekan-gesekan terkait dengan kepentingan politik menuju pemilu legislatif dan Pilkada 2024 mendatang.” Apakah itu berasal dari perorangan maupun dari peserta pemilu (parpol-parpol) adalah satu keniscayaan dalam dunia politik,”sebutnya.

Soal siapa Penjabat birokrat  bakal  diusulkan,  menurut dia, adalah kewenangan Gubernur Maluku.  Yang pasti, kata dia, sudah pasti penuh dengan pertimbangan. Dia mencontohkan, dari aspek politik, keamanan, pemerintah, birokrasi, keuangan, dan pembangunan serta sosial budaya.

“Karena itu sangat diyakini bahwa Gubernur akan mengajukan tiga nama bakal calon penjabat Bupati Malteng,  selain memenuhui syarat kepengkatan,  tetapi juga memiliki kemampuan yang mumpuni untuk membaca aspek-aspek yang disebutkan diatas dan mampu mengeksekusi dalam melanjutkan pembangunan di Malteng,”pungkasnya.(DM-02)



Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *