Marasabessy Datangi BNPB, Korban Bencana & Konflik Bakal Terima Bantuan di Malteng

AMBON, DM. COM,-Penjabat Bupati Maluku Tengah (Malteng), DR Muhamat Marasabessy, SP, ST, M.Tech, kembali mendatangi Badan Nasional  Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Jumat (30/9/2022).

Di BNPB, Marasabessy yang juga Kadis PUPR Maluku itu diterima langsung oleh Kepala BNPB RI, Letjen Suharyanto. Saat itu, Kepala BNPB RI memerintahkan Deputi, dan  Direktur di lembaga yang khusus menangani bencana alam itu agar segera menindaklanjuti permohonan Pemda Malteng.” Sementara Sestama dan beberapa Deputi yang lain, tidak hadir sedang karena bertugas,” kata kepala BNPB RI Letjen Suharyanto.

“Terima kasih atas kesediaan waktu Bapak berkenan menerima permohonan kami untuk pertemuan sore ini. Apresiasi yang setinggi-tingginya atas perhatian dan dukungan bapak dalam upaya penanggulangan becana di daerah kami,”kata Marasabessy yang juga  mantan pejabat di Kementerian PUPR itu.

Dia mengaku, kehadirannya di BNPB melalui restu dan arahan serta akses yang dibangun Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs  Murad Ismail, SH.MH di pemerintah pusat selama ini.”Kami menyampaikan salam hormat Pak Gubernur kepada pimpinan BNPB. Beliau sangat berharap ada perhatian dan bantuan untuk penanggulangan bencana dan konflik antar warga di Maluku khususnya di Malteng,”terangnya.

Koordinator Balai-Balai Kementerian PUPR di Provinsi Maluku itu memaparkan, potensi bencana baik bencana alam maupun bencana non alam di Malteng cukup eskalatif.”Sampai hari ini jumlah kerusakan fisik dan non fisik akibat bencana belum tuntas tertangani,”bebernya.

Mantan Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku ini mengaku, kerusakan akibat bencana di Pulau Haruku, sangat memprihatinkan.”Kami butuh dukungan dana untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana. Program mitigasi bencana akan kami lakukan dan akan melibatkan stakholder masyarakat. Bahwa untuk mendukung tugas-tugas kebencanaan di daerah, maka kami mohon bantuan dana dan peralatan yang proporsional,”jelasnya.

 Usai mendengar paparan Marasabessy yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Pattimura ini, Deputi dan Direktur memerintahkan, Ibu Evy, salah satu direktur di BNPB,  untuk mencatat dan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait agar menyalurkan bantuan. “Jadi setelah pertemuan Kadis Dukcapil dan Kepala BPBD Malteng, langsung berkoordinasi dengan ibu Evy terkait administrasi dan data untuk kepentingan penyaluran bantuan seperti bantuan rumah yang rusak akibat bencana banjir dan longsor,”paparnya.

Kadis Dukcapil Malteng, Siti Soumena membenarkan masyarakat Malteng yang terdampak konflik sosial bakal mendapat bantuan dari BNPB.”
Saya memang mendampingi Pak Kepala BPBD Malteng. Saya hanya siapkan  data penerima bantuan untuk persiapan bantuan ke masyarakat konflik sosial. Selain masyarakat Kariu ada juga masyarakat yang terkena  bencana 2022 dan korban bencana dari 2019 lalu. Kami hanya siapkan data yang harus lengkapi sesuai arahan pimpinan BNPB, seperti  by name by adress,” kata Soumena, ketika dihubungi DINAMIKAMALUKU.COM, Sabtu (1/10/2022).

Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa)  BPBD Malteng, Abdullatif Kelly mengatakan, tindak lanjut dari hasil pertemuan  Penjabat Bupati Malteng dengan  Kepala BNPB,
Kepala BNPB RI Letjen Suharyanto, Kalaksa BPBD Malteng, melakukan pertemuan guna membahas hal-hal teknis di BNPB.

“Hadir dalam pertemuan tersebut, Pak Johny Sumbung ( Direktur Perencana Rehab Rekon ), Ibu Evi ( direktur peningkatan ekonomi dan sosbud) saya sendiri dan Ibu Siti.H. soumena ( Kadis Dukcapil Malteng),”kata Kelly, ketika dihubungi DINAMIKAMALUKU.COM, Sabtu (1/10/2022).

Dia mengaku, hasil pertemuan itu, BNPB meminta Pemda Malteng dapat menyampaikan proposal terkait dengan kerusakan infrastruktur akibat bencana di Malteng 2022 dan tahun-tahun sebelumnya.”Kita juga diminta melengkapi dengan data pendukung berupa keterangan kepemilikan atau aset Pemda ( KIB), SK tanggap darurat Bupati, kajian kerusakan pasca bencana ( jitupasna), dokumentasi ( foto) kerusakan.
Data dan dokumen-dokumen tersebut harus di bahas bersama dengan OPD teknik terkait ( Dinas PUPR Malteng) setelah itu disampaikan ke BNPB dan proses selanjutnya akan dilakukan di BNPB,”papar Kelly.(DM-01)