MCSP Masih Rendah, Sekda Malteng : OPD Tingkatkan Kinerja

AMBON,DM.COM, -Berdasarkan hasil survei Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP) yang dilajukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK), Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) masih berada di posisi terendah. Untuk itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta meningkatkan kinerja.

Demikian penyampaian dan harapan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malteng, Rakib Sahubawa, ketika Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, SP. M.AP, menghadiri kegiatan Penandatanganan Komitmen Pemenuhan Dokumen Kelengkapan Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP) 2025 dan Penandatangan Pemberian Akses Langsung dan Tak Terbatas Dalam Internal Audit Carter (IAC).

Kegiatan yang dilaksanakan di Operation Room Lantai 3 Kantor Bupati Maluku Tengah pada Rabu, (06/8/2025) dihadiri oleh Plt Asisten III Setda Irvan Rahmat dan pimpinan OPD dilingkup Pemda Malteng.

Sekda Malteng menjelaskan, dalam tata kelola pemerintahan, pengendalian dan pengawasan harus terus ditingkatkan. Salah satunya adalah pemenuhan dokumen kelengkapan MCSP.

“MCSP merupakan sistem yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi berbagai kinerja aspek pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik serta kinerja aparatur sipil negara,”kata Sekda.

Dikatakan, MCSP setiap tahunnya mendapatkan penilaian dari KPK dan Kementerian Dalam Negeri. berdasarkan survei integritas, Maluku Tengah saat ini berada di posisi 3 dari 11 Kabupaten kota di Propinsi Maluku dan posisi 200 secara nasional.

“Hal ini menunjukkan bahwa MCSP Maluku Tengah tergolong rendah. Diharapkan komitmen OPD untuk memperbaiki kinerjanya agar posisi bisa naik baik di level Provinsi Maluku maupun di level nasional.

“Penyetoran pajak yang tidak tepat waktu juga akan menjadi temuan KPK dan berimbas kepada penundaan penyaluran dana bagi hasil.,”ingatnya.

Diharapkan, kepada para pimpinan
OPD agar terus meningkatkan kinerjanya untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. “Peningkatan ini mencakup peningkatan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam berbagai aspek, termasuk pengelolaan anggaran, pelayanan publik, Penerapan sistem pelaporan yang terstruktur dan terstandarisasi serta terintegrasi,”pungkasnya.(DM-01)