Connect with us

Politik

Minta Serapan Anggaran Maksimal, Ini Usulan Saulatu Kepada Pemprov

Published

on

DINAMIKAMALUKU. COM, AMBON-DPRD Provinsi Maluku dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) saat ini sementara membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Atas dasar itu, berbagai masukan dan usulan para wakil rakyat kepada eksekutif agar alokasi dana yang terbatas, sedianya dimanfaatkan secara baik, sehingga berdampak positif bagi masyarakat.

Salah satunya anggota DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu. Karenanya, politisi Partai Demokrat dari daerah pemilihan Maluku Tengah ini meminta Pemprov untuk merubah pola perencanaan yang terkesan selama ini mengejar anggaran.

“Maksudnya perencanaan yang selama ini mengejar anggaran di waktu terakhir harus di rubah, sehingga serapan anggaran betul-betul maksimal,” demikian penjelasan anggota DPRD Maluku, Halimun Saulatu kepada wartawan di Baileo Rakyat, Karang Panjang, Rabu (1/12/2021).

Dikatakan, dari pengalaman yang selama ini diikuti, serapan anggaran Pemprov Maluku setiap enam bulan baru mencapai 30 persen hingga 35 persen, nanti di enam bulan kemudian barulah Pemprov Maluku mengejar target.

Mantan anggota DPRD Maluku Tengah ini mengatakan, dalam setiap pembahasan di tingkat provinsi maupun badan anggaran (Banggar) harus merubah pola perencanaan.

“Semestinya tidak seperti itu, harusnya enam bulan awal sudah harus masuk 40 persen dan 50 persen, karena biar bagaimanapun serapan anggaran berpengaruh terhadap kebijakan dan kesejahteraan masyarakat,” jelas dia.

Untuk itu, Saulatu berharap apa yang disampaikannya dapat menjadi masukan untuk perencanaan di Pemda Maluku, agar lebih baik lagi kedepan.

Selain itu, dia meminta Pemprov Maluku untuk memperkecil perjalanan dinas dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga kedepan anggaran lebih banyak masuk kepada belanja yang bersentuhan dengan masyarakat.

“Ternyata saya melihat bahwa masih begitu banyak anggaran perjalanan dinas, walaupun memang fungsi provinsi adalah koordinasi, tapi kemudian bukan berarti kegiatan yang menekankan pada penurunan angka kemiskinan harus juga menjadi perhatian,” jelas dia. (DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *