Politik
Minus Incumbent, Pilkada Malteng Diharapkan Demokratis
DINAMIKAMALUKU. COM, AMBON-Konstestasi Pilkada Maluku Tengah, digelar 2024 mendatang. Meski masih menyisahkan kurang lebih dua tahun kedepan, namun suhu politik didaerah itu mulai memanas, setelah sejumlah figur ingin merebut kursi Bupati setempat.
Salah satu pengamat politik, M Saleh Wattiheluw mengatakan, Pilkada serentak tinggal 25 bulan lagi. Kata dia, Pilkada merupakan momen penting dan sangat strategi dalam sejarah perpolitikan di Indonesia.” Momentum Pilkada di tahun 2024 sangat strategi untuk menentukan arah dan masa depan daerah,”Kata Wattiheluw, melalui rilis yang diterima DINAMIKAMALUKU.COM, Kamis (13/1/2021)
Menurut akademisi STIA Said Perintah Masohi ini, sangat strategi karena terdapat berbagai dampak positif yang sangat menguntungkan dalam proses demokrasi langsung. Dia mencontohkan, tidak ada lagi istilah petahana atau incumbent. “Hampir semua daerah akan diisi pejabat Kepala Daerah, semua bakal calon Kepala Daerah star dari titik nol, ruang mobilisasi pemilih antar kabuoaten dab kota tertutup, setiap bakal calon memiliki peluang yang sama,”terangnya.
Wattiheluw akrab disapa MSW menilai, ada ruang kepada kepala daerah yang masa jabatan berakhir karena sudah dua periode memimpin, tapi masih ingin melanjutkan kekuasaan atau mewariskan kekuasaan. Demikian juga kepada bakal calon kepala daerah yang baru berusaha untuk meraih kekuasaan.
Dia mencontohkan, suhu perpolitikan Kabupaten Meluku Tengah, mulai hangat bahkan memanas menjelang berakhir masa jabatan Bupati Tuasikal Abua, pada tanggal 8 September 2022, setalah selama dua periode mereka memimpin Kabupaten terbesar di Maluku itu.
Dengan berakhirnya masa tugas Tuasikal Abua dab Marlatu Lelelury, sejumlah figur mulai mempersiapkan diri ingin meraih kursi Malteng 1 dan Maltebg 2. “Mereka adalah, Djar Wattiheluw Asisten Pemda Malteng & Ketua Sekolah Tinggi Said Perintah, Amin Ruati Tuasikal Ketua PKK Malteng, Ibrahim Ruhunusa anggota DPRD Kab Malteng, Mirati Dewaningsih Tuasikal anggota DPD RI, Rudy Lailosa anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah,”sebutnya.
Mantan anggota DPRD Maluku ini mengaku, dari hasil pantauan langsung dilapangan sejak pertengahan 2021 lalu hingga kini ternyata sudah beredar di masyarakat Malteng, soal beberapa nama figur yang ingin memimpin bumi Pamahanusa. ” Dengan tingkat segmentasi yang bervariasi, diserta kesan dan harapan yang sama dikalangan masyarakat agar Maluku Tengah harus lebih baik akan datang. Katong banyak masalah. Artinya bakal calon (balon) ada kesadaran dan tahu masalah daerahnya,”ingatnya menirukan keluhan warga.
Lantas, sikap masyarakat saat ini bisa konsisten? Ataukah paradoks pada saatnya manakala ada tim pasangan calon menggoda sebelum dan menjelang hari pemungutan suara dengan cara kasih “uang atau bingkisan”.”Dalam merespon kesan dan harapan masyarakat Maluku Tengah, maka kita butuh seorang pemimpin Bupati yang lahir dalam proses Demokrasi dimana rakyat memilih pemimpinnya diharapkan berjalan adil, jujur, objektif, hindari praktek politik transaksi jual beli suara rakyat dengan cara kasih “uang atau bingkisan” kepada masyarakat praktek ini ada dan sangat masif ;”ingatnya.
Diharapkan, masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai komoditi politik yang akhirnya akan menanggung beban berlanjut dikemudian hari, sebagai akibat dari proses politik yang selalu terdistorsi dengan “praktek-praktek manupulasi suara rakyat”. “Disinalah dituntut peranan lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu untuk berperan secara maksimal,”harapnya.
Ketika disinggung, figur balon Bupati dan Wakil Bupati seperti yang diharapkan masyarakat, menurut dia, dibutuh pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang lahir dari proses demokrasi yaitu pasangan dengan tingkat Elektabilitas yang mumpuni, kaya ide dab inovasi untuk membangun daerah dan bukan pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang hanya memiliki kapasitas kemampaun Finansial, tapi miskin ide dan gagasan membangun daerah.
“Karena itu, saatnya kaum cerdas pandai dari Maluku Tengah apakah akademisi, politisi, pengamat, aktivis kampus, aktivis LSM untuk ikut berperan memberikan pencerahan kepada masyarakat Maluku Tengah agar masyarakat merubah cara berpikir yang benar untuk menggunakan hak konstitusional memberikan suara dengan akal sehat, hindari berpikir pragmatis hanya karena Rp 100 ribu hingga Rp 300 ribu atau bingkisan lalu suara dijual/barter,” tandasnya.
Apalagi, tutur dua, proses Pemilu Legislatif, sehingga hasil Pemilu Legislatif 2024 yang direncanakan digelar Februari 2024 mendatang, akan menentukan Parpol-parpol mana saja yang berhasil meraih kursi di DPRD Malteng dan berhak mengusung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
“Pada titik ini arah dan kecendrungan peta politik yang diperankan oleh Parpol-Parpol pengusung bisa merubah peta balon figur Bupati bisa saja kemudian bertambah nama-nama balon baru, sehingga persaingan semakin menarik,” sebutnya.
Kendati begitu, ingat dia, hindari demokrasi “kotak kosong. Dia mengajak bangun konstruksi berpikir dengan cara yang benar dengan logika berpikir yang benar ; bahwa subjek pasangan calon adalah Manusia, maka pasangan calon harus lawan pasangan calon dan bukan pasangan calon lawan “kotak kosong”.” Neskipun itu dibolehkan, tapi tidak logis masyarakat akan tersesat dan prinsif demokrasi menjadi tidak bermakna dan kabur,”ingatnya.
Untuk itu, harap dia, pertarungan awal adalah upaya meraih dukungan politik parpol dan atau lewat jalur perseorangan (independen). “Kita akan lihat siapa saja pasangan balon Bupati dab Wakil Bupati yang lolos sebagai pasangan calon Bupati Maluku Tengah 2024, apakah lewat jalur Parpol atau jalur Perorangan (independen).
“Soal peluang tentunya semua figur yang maju memiliki peluang sama untuk meraih kursi Malteng 1 dan 2 . Faktor lain penentu kemenangan juga adalah calon Wakil Bupati, karena itu siapa calon Bupati yang cerdas membidik calon Wakil Bupati yang tepat, maka dipastikan akan meraih kemenangan,” pungkasnya. (DM-01)