Connect with us

Hukum

Pakar Hukum Pidana : Laporan Ridwan Kabur

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Laporan Ridwan, tidak jelas dalam pembuktian hukum karena tidak ada yang dirugikan dalam guyonan Gubernur Maluku, Murad Ismail. Sebaliknya, Ridwan dilaporan balik ke pihak Kepolisian terkait pencemaran nama baik mantan Kakor Brimob Polri itu, memenuhi unsur pidana.

Ini setelah Ridwan Marasabessy lapor Gubernur Maluku, Murad Ismai, ke Polda Maluku, terkait pernyataan goyonan orang pertama di daerah ini. Namun, Murad yang juga Ketua DPD PDIP Maluku itu, melalui kader partai adukan balil Ridwan, yang juga kader Partai Golkar, ke Polda Maluku, karena telah mencemarkan nama baiknya.

Pakar Hukum Pidana, Juan Titahelu mengaku, pernyataan mantan Kapolda Maluku lagi viral di masyarakat. “Tentu selaku pejabat publik, pernyataan itu ada pro dan kontra dari sisi etika. Tapi laporan beliau (Ridwan) ke Polisi kepada siapa dulu. Apakah, pernyataan guyonan (makian) Pak Murad itu ditujukan ke Pak Ridwan atau tidak ? Jadi tidak ada yang dirugikan dalam pernyataan itu,”kata Titahelu, kepada DINAMIKAMALUKU.COM, Selasa (29/12).

Meski masyarakat Maluku, mengetahui pernyataan mantan Kapolda Maluku itu, namun belum jelas siapa yang dirugikan. “Kalau masyarakat Maluku lapor Pak Gubernur, harus ditelusuri lagi. Ini memang soal pidana, tapi kepada siapa. Ini yang kabur,”ingatnya.

Soal laporan Ridwan, unsur politik ketimbang hukum, akademisi fakultas hukum Unpatti Ambon bergelar Doktor ini menepisnya. “Bukan. Nah, tujuan pernyataan itu khan tidak jelas. Apakah itu candaan atau guyonan, tapi ditujukan kepada siapa, ?”tanya dia.

Apalagi, buktinya lewat rekaman audio. Kecuali, kata dia, bukti rekaman itu live atau langsung lewat video yang disebar luaskan. “Nah, dari bukti itu, pernyataan Pak Gubernur tujukan kepada pelapor. Khan tidak. Kalau Pak Gubernur bilang tidak ditujukan kepada siapa, itu yang tidak jelas pembuktiannya,”tandasnya.

Kendati begitu, ingat dia, selaku pejabat publik tidak selayaknya mengeluarkan kata-kata seperti itu. “Nah, kalau Pak Gubernur lapor balik, siapa yang menyebarkan rekaman video itu. Tapi ada yang setuju dengan pernyataan Pak Gubernur, karena blak-blakan. Hanya saja, beliau sebagai pejabat publik,”terangnya.

Dia kemudian mempertanyakan dasar laporan Ridwan, ke pihak Kepolisian. “Lapor Polisi dengan dasar apa. Dari sisi hukum pidana Pak Ridwan, lapor dengan dasar apa. Memang ada rekaman, tapi Pak Gubernur keluarkan pernyataan kepada siapa itu yang tidak jelas,”tegasnya.

Sebaliknya, lapor balik Ridwan ke pihak Kepilisoan oleh PDIP, menurut dia, sangat tepat. “Ini aduan terkait pencemaran nama baik Pak Gubernur. Karena pernyataan itu tidak kepada Pak Ridwan, sebagai pelapor,”ingatnya.

Apalagi, ingat dia, Murad bekas anggota Polisi, pasti paham hukum .”Beliau punya tranck record sebagai mantan penegak hukum, saya kira Pak Gubernur, pasti tahu. Sudah pasti, beliau mempertanyakan siapa yang menyebarkan rekaman audio. Jadi Pak Gubernur tahu itu dan punya saksi,”sebutnya.(DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *