Politik
Pelantikan & Raker, Pejabat Negara Hadir, Ini yang Disuarakan PW IKA PMII


DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Pelantikan dan rapat kerja (Raker) Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PW IKA PMII) Provinsi Maluku periode 2021-2026, direncanakan digelar di Hotel Santika, Rabu (3/8/2022). Sejumlah pejabat negara bakal menghadiri kegiatan itu. Sebab, banyak kepentingan di masyarakat Maluku di pemerintah pusat akan disuarakan IKA PMII.

Ketua Umum PW IKA PMII Provinsi Maluku, Mumin Refra mengatakan, kegiatan pelantikan dan Raker IKA PMII, 2021 lalu, sementara disiapkan. ”Pidato pengantar oleh bapak Wakil Ketua DPR RI, DR Haji Abdul Muhaimin Iskandar, sekaligus sebagai ketua majelis pimpinan nasional Pengurus Besar (PB PMII). Hadir juga Wakil Ketua MPR RI, DR Jazilul Fawaid. Begitu juga Ketua Umum PB IKA PMII,
Akhmad Muqowam, “kata Refra, kepada awak media, Selasa (19/7/2022).
Tak hanya itu, kata dia, kegiatan pelantikan dan Raker PW IKA PMII Provinsi Maluku, dihadiri Gubernur Maluku, Irjen (Purn) Drs Murad Ismail. Ketua Fraksi Pembangunan Kebangsaan DPRD Provinsi Maluku ini mengaku, orang pertama didaerah ini menyampaikan sambutan. “Sekaligus Pak Gubernur membuka secara resmi
Raker PW IKA PMII Provinsi Maluku,”terangnya.
Politisi PKB dari daerah pemilihan Kota Tual, Maluku Tenggara, dan Kepulauan Aru ini mengaku, pelantikan dan Raker PW IKA PMII Provinsi Maluku, mengusung thema ” Meneguhkan Bangsa dan Memperkokoh Khebinekaan dan Sinergi Membangun Maluku”. “Ini thema yang kami percakapan dengan mempertimbangkan semua aspek dengan Meneguhkan Bangsa dan memperkokoh kebinekaan dan sinergi
membangun Maluku,”paparnya.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku ini Mengakui, Raker PW IKA PMII Provinsi Maluku, pihaknya akan menyampaikan berbagai hal dan tuntutan soal kepentingan masyarakat Maluku di pemerintah pusat yang belum direleasasikan. “Kita akan sampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI dan Wakil Ketua MPR RI. Kita sampaikan isu-isu ekonomi, kebijakan nasional terhadap Maluku,”jelasnya.
Begitu juga dengan isu kelautan dan Perikanan, pemekaran daerah otonom baru, dan RUU daerah Kepulauan, akan disuarakan dalam Raker.”Kami akan mengigatkan pemerintah pusat agar Maluku, sebagai daerah otorita. Geografis Maluku ini khan, didominasi oleh laut. Karena didominasi oleh laut, maka tuntutan kami adalah berikan otoritas pengelolaan laut, 60 persen kepada Maluku untuk mengelola kekayaan laut kita, “tegasnya.
Dia juga mengigatkan, pengelolaan wilayah laut 60 persen dengan mempertimbangkan geografis laut Maluku. “Luas laut kita khan 92,7 persen. Sementara sisanya daerah kontinental darat. Namun, PAD disektor perikanan hanya Rp 12 miliar. Jadi tidak seimbang dengan geografis kita di laut. Kami akan sampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI dan Wakil Ketua MPR RI. Tuntutan kami soal isu ekonomi dan proyek strategis nasional ,”paparnya.
Ini dilakukan, lanjut politisi vokal itu, untuk menjawab persoalan kemiskinan didaerah ini. “Nah, pemekaran daerah otonom baru di kabupaten/kota mesti dilakukan. Itu menjadi parameter penurunan angka kemiskinan oleh karena itu, pemekaran Kabupaten dan kota merupakan kebutuhan yang tidak bisa terelakan.
Untuk itu, ingat dia, pihaknya akan sampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI dan Wakil Ketua MPR RI. Dikatakan, tuntutan pihaknya soal isu ekonomi dan proyek strategis nasional. “Ucapan pejabat negara itu mesti diwujudkan dalam kebijakan formal itu paling utama. Kita bagian dari komunitas bangsa. Kita utamakan Maluku dalam konteks laut. Kita tawarkan gagasan dan konsep kepada negara pertimbangkan kita bagian dari NKRI. Kita berharap ada kebijakan yang bermartabat berkualitas dan bermutu demi kepentingan bangsa didaerah ini,”pungkasnya. (DM-01)
