Pemkab Malteng Kerjasama dengan SCU, Salah Satunya Penanganan Konflik

AMBON,DM.COM,-Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Pemkab Malteng) dibawah kendali, Penjabat (Pj) Bupati Malteng, Dr Rakib Sahubawa, terus bergerak membangun daerah itu kearah yang lebih baik.

Buktinya, Pemkab Malteng bekerjasama dengan Soegijapranata Catholic University (SCU) melakukan program Pengembangan Sistem Peringatan dan Tanggal Dini untuk Penanganan Konflik Wilayah Kepulauan berbasis Budaya dan Kearifan Lokal.” Kerjasama yang dilakukan ini merupakan salah satu bentuk pengabdian yang dilakukan oleh SCU ke daerah Timur Indonesia,”kata Dr. Trihoni Nalesti Dewi SH, Ketua LPM Universitas Katolik Soegijapranata, ketika melakukan diskusi kelompok terarah di Hotel Amaris Ambon, Selasa (10/10/2023).

Dia mengaku, kedekatan SCU dengan Maluku, sudah menjadi harmoni sejak 2012, banyak kegiatan SCU yang sudah dilakukan di Kota Ambon, dan sekarang bergerak ke Maluku Tengah yang berjarak lebih dari 2000 kilo meter dengan keyakinan bahwa SCU harus mengembangkan talentanya untuk membantu masyarakat di wilayah kepulauan Maluku dalam penanganan konflik.

“Pembangunan di Maluku Tengah harus didorong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu setiap potensi konflik yang ada harus segera mungkin ditangani,”harapnya.

Apalagi, ingat dia,Kabupaten Maluku Tengah mengelola 49 pulau dan kendala koneksi intra dan antar-pulau dapat menghambat penanganan konflik, maka perlu penguatan desa sebagai sub- sistem pemerintahan terkecil yang sangat dekat dengan masyarakat dalam pencegahan konflik sebaiknya dilakukan secara maksimal. “Regulasi sebagai pedoman aturan tindakan penanganan konflik di tingkat desa juga perlu diperjelas,”ingatnya.

Program penanganan konflik berbasis desa ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah mengatasi potensi konflik terutama karena kendala jangkauan geografis.” Pengalaman negara-negara lain membuktikan bahwa sistem peringatan dan tanggap dini akurasinya mencapai 80 persen dalam pencegahan konflik,”terangnya.

Untuk itu, harap dia, dengan program yang dijalankan ini maka kebijakan dalam pengembangan sistem peringatan dan tanggap dini dengan menekankan basis kelembagaan desa dengan menggunakan teknologi informasi dibuat oleh Universitas Katolik Soegijapranata, yang nantinya akan dibahas bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan mendengarkan aspirasi masyarakat di tingkat desa/ negeri/ kelurahan.

“Basis desa menjadi pilihan, karena desa yang merupakan kesatuan wilayah terkecil dalam sistem pemerintahan menyimpan potensi damai dengan membangun harmoni memanfaatkan komunikasi dan relasi kemasyarakatan melalui kearifan lokal sebagai modal utama,”jelasnya.

Dia mengaku, tradisi kultural masyarakat yang berbasis sistem kekeluargaan-kekerabatan menjadi pilar hubungan persaudaraan ‘pela gandong.”Konflik Maluku mengajarkan bahwa pendekatan keamanan tidak cukup, maka perlu pendekatan kultural dengan penguatan desa,”tandasnya.

Program ini juga akan mengembangkan sistem peringatan dini dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial yang memungkinkan kecepatan dalam pengumpulan dan berbagi informasi.

“Teknik analisis menggunakan metode machine learning yang bersifat realtime dan otomatis untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik di tingkat lokal,”bebernya.

Program ini diharapkan juga dapat mengusulkan kebijakan publik dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Peraturan Bupati sebagai landasan regulasi, kelembagaan, maupun penganggaran untuk sistem peringatan dan tanggap dini berbasis desa dan teknologi informasi.

Program yang diketuai oleh Dr. Trihoni Nalesti Dewi ini juga merekomendasikan system jaringan antara institusi Pemerintah Daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), masyarakat, dan organisasi masyarakat.

“Dengan jaringan yang terpelihara secara solid, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan konflik dapat dilakukan secara efektif dan efisien, dengan melibatkan semua unsur yang ada di dalam masyarakat,”tegasnya.

Sementara Pj Bupati Malteng, di wakili oleh Kepala Kesbangpol Malteng, S.J.Noya mengucapkan terima kasih kepada pihak UNIKA atas terselenggaranya kegiatan ini yang besar manfaatnya bagi daerah Malteng,”harapnya.

Untuk itu, ingat dia, perlu peningkatan peran pemerintah Negeri, perangkat adat, Tokoh masyarakat tokoh agama, dalam upaya pencegahan konflik. “Peranan Latupaty perlu ditingkatkan dengan cara melakukan pertemuan rutin dalam upaya lakukan pencegahan konflik 4. Deteksi dini dan lapor dini harus tetap dilakukan,”pungkasnya.

Hadir pada kesempatan itu, Guru Besar Fisip Unpatti Ambon, Prof Toni Pariela, mewakili Dandim 1502, Kadis Kominfo, Kadis Perpustakaan, Kadis Ketahanan Pangan, Kabag Hukum dan Kabag Pemerintahan, Camat Salahutu, Leihitu, Leihitu Barat, Kepala Pemerintahan Negeri, dan Ketua Saniri dari ketiga kecatan tersebut.(DM-02)