Ragam
Penandatanganan Kinerja Pejabat Esalon dan Pakta Integritas Pengelola Aset, Ini Harapan Kadis PUPR Maluku
DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Dinas PUPR Maluku, terus berupaya meningkatkan kinerja aparaturnya untuk membangun daerah ini kearah yang lebih baik. Salah satunya, melakukan penandatanganan kinerja dan fakta integritas bagi pejabat di dinas yang membidangi infrastruktur itu.
Penandatangan kinerja esalon III dan IV dan penandatanganan fakta integritas pengelola aset di lingkungan Dinas PUPR Maluku, Rabu (3/2).
Kadis PUPR Maluku, Dr Muhamat Marasabessy, ST. M. Tech menuturkan, medio Januari 2021 lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, telah melaksanakan penandatanganan kinerja atau Momerandum of Understanding (MoU) antara Gubernur Maluku dan pejabat esalon II ( kepala dinas, biro dan badan) untuk komitmen melaksanakan program atau kegiatan menunjang visi dan misi gubernur dan wakil gubernur.
Dikatakan, sebagai tindaklanjut yang dilakukan Pemprov, maka dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja, dan penandatanganan pakta integritas pengelolaan aset.”Acara ini sebagai perwujudan dari Dinas PUPR Maluku, sebagai bagian perangkat dari Pemprov. Tentu kita harus berjanji dan memberikan apa saja, kepada masyarakat dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan matang dan segera dilaksanakan,” terang mantan pejabat Kementerian PUPR itu dalam sambutanya.
Mantan Kepala Balai Sungai (BWS) Maluku ini menegaskan, pembangunan yang akan dikerjakan perlu direncanakan dengan baik dan matang. “Untuk itu, perlu komitmen kita untuk mewujudkan yang sudah kita rencanakan. Oleh sebab itu, bentuk komitmen kita akan tujuan pembangunan yang kita capai adalah perjanjian kinerja yang akan kita tandatangani bersama,”papar Matt, sapaan akrab Marasabessy.
Dia mengakui, pembangunan di Maluku tahun 2021, merupakan aktualisasi dari visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Maluku, dalam lima tahun yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk diimplementasikan melalui program atau kegiatan prioritas pembangunan daerah.”Kita harus memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis, baik global, nasional, dan kondisi objektif daerah,”terangnya.
Menurut dia, pencapaian pembangunan jangka menengah daerah, perlu dipastikan adalah terwujudnya birokrasi yang kapabel, dan berdaya saing, memiliki integritas yang dapat menggerakan roda pemerintahan serta, menjalankan program-program pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel.”Penandatanganan pakta integritas pengelola aset di Dinas PUPR Maluku, penting dilakukan,”ingatnya.
Matt melanjutkan, diawal memulai program kegiatan di 2021, di PUPR Maluku, perlu diingatkan bahwa penting direncanakan dengan matang dengan apa yang kita kerjakan.”Harus dapat menetapkan dan menghitung, output, outcome, benefit, impact yang akan dirasakan masyarakat,”ingatnya.
Dia mengigatkan, melibatkan dan memberikan ruang kepada masyarakat, dalam mengawasi dan memberi penilaian terhadap apa yang dikerjakan.” Penting juga apa yang dikerjakan harus dipertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan,”pungkasnya.(DM-01)