Connect with us

Ragam

Penataan Kawasan & Rehabilitasi Islamic Centre Sesuai Aturan Main

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Kepala Dinas PUPR Maluku, Dr Muhammat Marasabessy, ST. M. Tech menegaskan, pekerjaan penataan kawasan dan rehabilitasi Islamic Center, sesuai peruntukan dan sesuai aturan main, sehingga aset pemerintah provinsi itu tidak terbengkalai dan menghasilkan oendapatan bagi daerah.

“Jadi tujuan kita merehab Islamic Center, sesuai perencanaan dan fungsi bangunan Islamic Center itu sendiri, yaitu disewakan untuk pihak kedua dan hasil uang sewanya bisa menjadi pendapatan untuk daerah sekaligus bisa membiayai pemeliharaan gedung Islamic Center, dalam keberlangsungannya. Kalau tidak bangunan akan terbengkalai dan rusak, “jelas Mat sapaan akrab Marasabessy, kepada DINAMIKAMALUKU.COM, Minggu (21/3).

Penjelasan Mat, sekaligus menepis pemberitaan sejumlah media lokal seolah-olah penataan kawasan dan rehabilitasi Islamic Center, terjadi tindak pidana korupsi.”Aset Pemda harus dipelihara agar bisa mendapat in came (pendapatan) masuk sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus untuk membiayai pemeliharaan gedung itu sendiri,”tandasnya.

Soal pembuatan cefe, tegas mantan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku ini, merupakan strategi untuk menghidupkan kembali ruangan-ruangan yang sudah tidak terpakai selama ini, termasuk lahan tidur.”Kita beruntung. Saat ini langsung di pakai atau di sewa oleh Tim penggerak PKK Maluku dan sekarang sudah mulai rame pengunjung,”terangnya.

PUPR Maluku, ingat mantan pejabat di Kementerian PUPR itu, pihaknya bertanggung jawab menata dan memelihara aser Pemda termasuk merehabilitasi Islamic Center, agar menghasilkan serta mendatangkan pendapatan untuk gedung Islamic Center itu sendiri.”Kita rehab kemudian kita serahkan ke PD Panca Karya yang kelola. Jadi sama dengan selama ini orang sewa gedung untuk acara nikahan dan lain-lain, sehingga biaya sewa digunakan untuk pemeliharaan gedung itu sendiri dan juga jadi PAD untuk daerah, “bebernya.

SESUAI PERUNTUKAN

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Kasrul Selang, menegaskan, proyek penataan kawasan dan rehabilitasi gedung Islamic Centre yang dikerjakan PT Erloom Anugerah Jaya, sudah sesuai peruntukannya.

Hal ini disampaikan Kasrul menyikapi adanya pemberitaan bahwa proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku itu salah sasaran.

Dikatakannya, gedung Islamic Centre adalah aset milik Pemerintah Provinsi Maluku yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda) Panca Karya melalui ikatan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

“Islamic Centre itu aset Pemda, dan ada PKS dengan Panca Karya sebagai pengelola,” kata Kasrul di ruang kerjanya, Kamis (18/3).

Dia menjelaskan, selain ruang serbaguna Islamic Centre di lantai dua yang selama ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial-keagamaan, termasuk sering disewa oleh masyarakat untuk acara resepsi pernikahan, pada lantai satu gedung yang berlokasi di Pantai Waihaong, selama ini juga sudah sering disewakan ke pihak ketiga, baik instansi pemerintah maupun organisasi masyarakat sebagai kantor atau sekretariat.

“Sewa menyewa ini sudah berlangsung lama sejak gedung Islamic Centre selesai dibangun. Dan, ini menjadi sumber PAD buat daerah,” ujarnya.

Sekda menambahkan, saat ini yang tengah direhab adalah sejumlah ruangan yang telah disewa sebagai kantor oleh PT. Maluku Energi Abadi, BUMD yang didirikan Pemprov Maluku untuk pengelolaan gas abadi Masela.

Selain Kantor PT. Maluku Energi Abadi, sebagian ruangan juga direhab karena telah disewa oleh Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku sebagai ruang publik dan warung untuk pemberdayaan pengurus dan anggotanya.

“Jadi keberadaan PT Maluku Energi Abadi dan Warung Katong yang dikelola ibu-ibu PKK itu juga penggunaannya disewa dari Panca Karya sebagai pengelola. Kebetulan karena mau dipakai, sehingga rehabilitasinya dibuat sesuai dengan peruntukannya saja,” katanya.

Sebelumnya, lanjut dia, ruang yang digunakan ini juga pernah disewa oleh sejumlah organisasi masyarakat. Karena kondisinya sudah tidak layak lagi digunakan, dan karena ini adalah aset Pemda, maka perlu dirahabilitasi sebelum pihak lain menggunakannya.

“Jadi, sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu. Bangunan ini masih tetap milik Pemda, dan mereka yang mau gunakan juga harus sewa ke Panca Karya selaku pengelola,” tandasnya.

Selain itu, lanjut Sekda, sebagian besar ruangan di lantai satu gedung ini sementara disewakan kepada Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku, karena kantor di kawasan Talake sementara dibangun. Ruangan ini belum rehab karena sementara masih dipakai sebagai kantor.

“Jadi persepsinya jangan disalah-artikan. Penataan kawasan dan rehabilitasi gedung yang dilakukan, kebetulan di ruangan yang tidak lagi terpakai dan sudah tidak layak lagi. Sekali lagi, gedung Islamic Centre ini masih aset milik Pemda yang kebetulan dikelola oleh Panca Karya,” katanya.(DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *