Perketat Pengawasan, Lewerissa : Kita Harap Program & Kegiatan Dinikmati Rakyat

AMBON,DM.COM,-Komisi-Komisi di DPRD Provinsi Maluku, pekan depan mulai turun ke Kabupaten dan kota melakukan pengawasan. Pengawasan dulakukan untuk  melihat langsung program dan kegiatan yang didanai APBD, APBN, serta sumber pembiayaan lain yang dianggarkan tahun 2022 lalu.

Untuk mengetahui program dan kegiatan yang didanai, 4 komisi di DPRD Provinsi Maluku, mulai memanggil mitra kerja, yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Maluku, untuk menyampaikan lokasi program dan kegiatan di kabupaten dan kota.

Komisi II misalnya, Rabu (15/2/2023) mengundang mitra Komisi yang membiayai energi dan sumber daya mineral dan alam untuk rapat sebelum turun melakukan pengawasan.”Kita rapat minta mitra punya program dan kegiatan. Semua mitra diminta program dan kegiatan. Ada Dinas ESDM, Lingkungan Hidup, Pertanian, Perikanan dan Kelautan, serta Kehutanan,”kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Johan Lewerissa, SH, MH, kepada awak media, Rabu (15/2/2023).

Politisi senior Partai Gerindra ini mengaku, pihaknya menggelar rapat dalam rangka pengawasan tahap pertama yang dilakukan Komisi II. “Pengawasan tahap pertama dimulai minggu depan. Kenapa kita minta mereka hadir di rapat, untuk meminta data keterangan terhadap program dan kegiatan yang didanai APBD dan APBN dan sumber dana lain di tahun 2022,”jelasnya.

Tujuanya, kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Ambon itu,  agar pihaknya mengetahui penyerapan anggaran di APBD dan APBN 2022 sejauh mana. “Nanti kita melihat secara langsung. Apakah program dan kegiatan itu realisasinya sesuai laporan atau tidak. Kita harus tahu dimana saja program dan kegiatan itu. Apakah program dan kegiatan itu bermanfaat bagi masyarakat atau tidak dari APBN dan APBD. Kira-kira berdampak positif terhadap masyarakat atau tidak,”ingatnya.

Dia kuatir, realisasi program dan kegiatan ditemukan ada persoalan.” Jangan sampai ada persoalan yang terjadi. Nah, disitu fungsi pengawasan yang dilakukan. Intinya, masyarakat harus menikmati program dan kegiatan di 11 kabupaten dan kota,”tandasnya.

Sejumlah kabupaten dan kota yang dikunjungi dalam tahap pertama, yakni Kota Tual, Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Seram Bagian Timur, dan Kepulauan Aru.”Minggu depan kita sudah lakukan pengawasan,”sebutnya.

Soal ada temuan dilapangan, dia menegaskan. “Kita akan rekomendasikan. Kita akan minta mereka punya penjelasan lagi. Nah, kalau ada persoalan dan temuan ya disampaikan. Kendalanya dimana. Kita bahas sama-sama dan mencari solusi. Kita juga tidak lepaskan mereka sendiri. Kita juga harus memberikan saran dan masukan kepada mereka agar supaya bisa menyelesaikan persoalan di masyarakat,”pungkasnya.(DM-01)