Connect with us

Ragam

Perpres LIN Segera Terbit, Haris: Maluku Memenuhi Syarat

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, JAKARTA-Peraturan Presiden (Perpres) tentang Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) tidak terlalu lama akan diterbitkan. Ini setelah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengundang Pemerintah Provinsi Maluku, bahas rancangan Perpres Maluku sebagai LIN, di Hotel Arya Duta, Selasa (17/5/2022).

Rapat itu, dipimpin Asisten Deputi Perikanan Tangkap dari Deputi II Bidang Kordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Ir Ikram Sangadji, MSI. Selain itu, turut diundang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP, yakni Biro Perencanaan KKP, Biro Hukum KKP, dan juga hadir Direktorat Jenderal terkait di KKP. Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara, diundang dalam rapat itu.

Sementara perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku, yang diundang yakni, Pj Sekda Maluku, Sadali Ie, Asisten I Pemprov, Semi Huwae, Kepala Bappeda Maluku, Anthon Lailosa, Kadis Kelautan dan Perikanan Maluku, Abdul Haris, Kepala Biro Hukum Pemprov, Alawiyah Alydrus, dan Direktur Pasca Sarjana Unpatti, Alex Retraubun.

Kadis Kelautan dan Perikanan Maluku, Abdul Haris mengatakan, rapat tersebut digelar untuk menindaklanjuti rancangan Perpres tentang LIN yang pernah dibahas bersama tahun 2016 lalu, namun mengalami kemandekan.” Hanya saja saat itu tidak berlanjut ketika Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti,”kata Haris, ketika dihubungi, Rabu (18/5/2022).

Dia melanjutkan, tahun 2020 lalu, memasuki pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode kedua, Gubernur Maluku, Murad Ismail, meminta agar menindaklanjuti rancangan Perpres tentang LIN yang pernah dibahas tahun 2016 lalu, sehingga ditindaklanjuti dan ditetapkan menjadi Perpres.

“Jadi pernah ditahun tahun 2020 lalu, rancangan Perpres yang pernah dibahas 2016 lalu, kemudian diangkat kembali dibahas di Pempus khusus di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Setelah mereka melakukan rapat pembahasan ada penyempurnaan-penyempurnaan isi rancangan Perpres tahun 2016 lalu,”tuturnya.

Dia melanjutkan, setelah dibahas rancangan Perpres, dari masukan-masukan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian bersurat yang ditandatangani oleh Sekjen KKP, Antam Novambar. Surat itu diberi nomor B-779/SJ/XI/2020 perihal penyampaian usulan rancangan Perpres tentang LIN, 11 November 2020.

“Jadi KKP menyurat ke Deputi Sumber Daya Manusia di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Tapi perkembangan terakhir dari surat 11 November 2020 belum ada kemajuan. Sehingga Pak Gubernur menyurat kembali kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Nomor 523/3476, 25 Oktober 2021, perihalnya permohonan penetapan kebijakan LIN melalui Perpres ,”jelasnya.

Hal ini, sebut dia, Gubernur Maluku, melihat rancangan Perpres yang sempat dibahas di Pempus melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, belum ditindaklanjuti.”Pak Gubernur merasa penting menyurati Menteri KKP, agar prosesnya diteruskan. Apalagi, rancangan Perpres tentang LIN telah dibahas berulang-ulang. Sehingga Pak Gubernur meminta hasil pembahasan segera ditetapkan melalui Perpres,”jelasnya.

Untuk itu, lanjut dia, berdasarkan surat Gubernur Maluku, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, mengundang pihaknya rapat di Hotel Arya Duta.”Rapat itu untuk menyesuaikan antara rancangan Perpres tahun 2016 lalu dengan usulan penyempurnaan yang dilakukan Kementerian Keluatan dan Perikanan tahun 2020 lalu. Jadi sudah disepakati, rancangan Perpres ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi,”paparnya.

Selanjutnya, disampaikan ke Presiden Jokowi untuk menjadi Perpres. Soal tidak lama lagi Perpres terkait LIN terbit, Haris mengatakan.”Insya Allah. Mudah-mudahan. Kita berharap seperti itu (Perpres tentang LIN Segera terbit). Apalagi, saat rapat Pak Ikram sudah menyampaikan bahwa setelah rapat ini beliau akan membuat hasil laporan rapat, untik diteruskan ke Pak Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan, agar diproses lebih lanjut ke Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara, untuk ditandatangani oleh Pak Presiden,”ujarnya.

Tak hanya itu, ketika disinggung Perpres tentang LIN selangkah lagi untuk diterbitkan, dia mengku. “Kita berharap seperti itu. Apalagi, saat rapat ada beberapa masukan-masukan untuk penyempurnaan terkait rancangan Perpres tahun 2016 dan tahun 2020. Jadi kita akan lihat kembali bersama-sama. Diantaranya ada beberapa hal yang dirasa sangat penting untuk diangkat adalah terkait dengan tujuan LIN,”terangnya.

Dia menambahkan, tujuan LIN ada 4 syarat, yakni pendukung ketersediaan stok Sumber Daya ikan yang berkelanjutan. Yang kedua mengoptimalkan produksi penangkapan dan budidaya serta pasca panen Perikanan. Ketiga mendukung ketahanan pangan dan gizi nasional. Dan keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Jadi masyarakat ini seluruh. Jadi masyarakat di Maluku maupun masyarakat secara nasional,”sebutnya.

Tak hanya disitu, tambah dia, ada kriteria yang mesti dipertajam. Disebutkan, dalam rancangan sebelumnya itu kriteria satu daerah ditetapkan LIN, hanya 4 kriteria.”Ini ada satu tambahan. Kalau 4 syarat yang lama itu minimal memiliki 2 wilayah pengelolaan perikanan. Kalau di Maluku ada 3 wilayah pengelolaan perikanan. Wilayah pengelolaan perikanan 714 laut Banda. 715 laut Seram dan 718 laut Arafura. Jadi Maluku memenuhi syarat pertama,”rincinya.

Yang kedua, lanjut dia, memiliki potensi sumber daya ikan minimal 20 persen. Kalau di Maluku potensi sumber daya ikan lebih dari 20 persen.”Ini kalau menurut Permen KKP Nomor 19 Tahun 2022 itu potensi sumber ikan di 3 wilayah pengelolaan perikanan 36, 51. Jadi lebih dari 20 persen. Jadi syarat kedua juga terpenuhi,”tandasnya.

Sementara syarat ketiga, tambah dia, kontribusi potensi perikanan harus lebih dari 6 persen. “Kitap punya di Maluku, lebih dari 6 persen. Kalau rata-rata 500 ribu ton per tahun dibandingkan dengan kita punya standing stok 4,3 juta itu. Itu berarti lebih dari 6 persen. Jadi syarat ketiga juga terpenuhi,”tegasnya.

Syarat berikutnya adalah memiliki kawasan produksi secara nasional. Kalau di Maluku ada 2, yakni PPN Ambon di Tantui dan PPN di Dumar Kota Tual. Begitu juga ada tambahan kriteria baru, menyangkut kawasan konservasi. “Ini agar menjaga keberlanjutan stok Sumber Daya ikan dan menjaga pelestarian perairan, ekosistim terumbu karang, dan ekosistim Mangrove dan lain-lain,”bebernya.

Tak hanya disitu, kawasan konservasi minimal, 10 persen. Sementara di Maluku, lebih dari 10 persen. “Kalau kawasan konservasi kita yang sudah di inisiasi ada 3, 5 juta hektar. Itu berarti sudah 23 persen. Padahal dipersyaratkan cuma 10 persen dari kita punya luas wilayah kelola. Jadi smeua syarat ini terpenuhi. Itu yang kita bahas di rancangan Perpres,”paparnya.

Dengan begitu, Maluku layak karena memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan. Sedangkan yang penting dibahas adalah penganggaran. “Anggaran LIN ini bersumber dari APBN dan APBD. Yang berikut kerjasama Pemerintah dengan badan usaha. Dan yang satu lagi, sumber pembiayaan yang sah yang sesuai Peraturan perundangan. Ini memang subtansi yang penting di rancangan Perpres, sehingga kita punya payung hukum yang kuat, sehingga pemerintah pusat segera mengimplementasikan LIN di Maluku,”pungkasnya. (DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *