Connect with us

Politik

Petahana “Terpaksa” Jadi Warga Biasa Akibat Pilkada Digelar 2024

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-DPR RI dan Pemerintah sepakat menarik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Itu berarti pelaksanaan Pemilu Legislatif, Presiden, dan Pilkada di gelar 2024 mendatang.

Ditariknya RUU Pemilu dan tidak menormalisasi waktu pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 memupus keinginan kuat sejumlah petahana Gubernur dan Bupati serta Walikota di Maluku, kembali merebut kursi panas yang didudukinya saat ini.

Mereka dengan terpaksa melepas jabatanya diakhir periodisasi dan menjadi warga biasa. Setidaknya mereka “nganggur” dalam kurun waktu dua tahun dan satu tahun untuk berlaga kembali di Pilkada 2024.

Akibatnya, untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di sejumlah kabupaten dan kota serta provinsi, pemerintah pusat dan provinsi menunjuk pelaksana tugas gubernur, bupati dan walikota.

Di Maluku, kabupaten dan kota yang diisi PLT Bupati dan Walikota, di 2022 yakni Seram Bagian Barat, Buru, Kepulauan Tanimbar, Maluku Tengah, Kota Ambon. Sementara kabupaten dan kota hingga provinsi diisi PLT Bupati, Walikota, dan gubernur di 2023, yakni Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Provinsi Maluku.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa tugasnya berakhir 2022 dan 2023, yakni Bupati dan Wakil Bupati SBB, Yasin Payapo-Thimotius Akerina, masa tugas berakhir 2022. Payapo-Akerina, baru memimpin SBB baru satu periode. Bupati dan Wakil Bupati Buru, Ramli Umasugy-Amus Besan, masa tugas berakhir 2022. Umasugy, dua kali memimpin daerah itu. Di Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon-Agustinus Utuwaly, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, masa tugas berakhir 2022. Fatlolon-Utuwaly, baru satu periode memimpin bumi “Duan Lolat” . Sementara di Kota Ambon, Richard Louhenapessy- Syarif Hadler, sebagai Walikota dan Wakil Walikota Ambon, masa tugas berakhir 2022. Louhenapessy, dua kali menjabat Walikota Ambon. Dari limit waktu 2022 hingga 2024, sejumlah daerah itu PLT Bupati dan Walikota, bakal memimpin dua tahun.

Sedangkan, Walikota Tual, Adam Rahayaan-Usman Tamnge, masa tugas sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tual, berakhir 2023 mendatang. Rahayaan dua kali memimpin Kota Tual. Begitu juga Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Taher Hanubun-Petrus Beruatwarin, masa jabatan berakhir 2023 mendatang. Hanubun dan Beruatwarin, baru satu periode memimpin Malra. Dari limit waktu 2023 hingga 2024, PLT Bupati Malra dan Walikota Tual, memimpin di dua daerah bertetangga itu selama satu tahun.

Tak hanya itu, masa jabatan Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno berakhir 2024. Jika Pilkada 2024, Ismail dan Orno, harus rela meletakan jabatan beberapa bulan sebelum pelaksanaan Pilkada medio November 2024.

Semuel Putnarubun, salah satu pegiat anti korupsi menilai, petahana yang bekerja baik dan tidak menyalahgunakan kewenangan untuk korupsi, berpeluang terpilih pada Pilkada 2024.”Namun, petahana yang kinerjanya buruk dan dikaitkan dengan dugaan tindak pidana korupsi, sulit terpilih kembali,”terangnya kepada DINAMIKAMALUKU.COM, Rabu (10/3).

Apalagi, ingat dia, masyarakat sudah jenuh dengan gaya kepemimpinan petahana yang berkinerja buruk dan diduga menyalahgunakam uang rakyat.”Sudah pasti masyarakat jenuh dan kritis,”ingatnya.

Soal figur baru yang ingin merebut kursi Gubernur, Bupati dan Walikota, dia menilai, peluang pendatang baru memiliki peluang terpilih.”Ini karena mereka tidak tersandera dugaan tindak pidana korupsi. Kalau visi dan misi baik serta kerja tim yang kuat figur baru punya peluang menang di Pilkada,”jelasnya.

Sebelumnua, Pakar Hukum Tata Negara, Sherlok Lekipiouw mengatakan, penunjukan PLT Bupati dan Walikota tidak berpengaruh didaerah yang dipimpin.”Kalau soal pengaruh secara hukum tidak karena siapapun penjabatnya akan bekerja sesuai dgn UU,”kata Lekipiouw, kepada DINAMIKAMALUKU.COM, belum lama ini.

Dia mengaku, penunjukan PLT Gubernur, Bupati, dan Walikota, kosekuensi hukum dan politik akibat penundaan Pilkada.” Sehinga mau tidak mau PLT adalaah kosekuensi yang harus diterima,”sebutnya.

Namun, ingat akademisi Fakultas Hukum Unpatti Ambon, bergelar Doktor itu, untuk mencegah adanya abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan).” Maka itu, DPRD Provinsi, kabupaten, dan kota, perlu memperkuat fungsi pengawasan termasuk pengawasan melekat dari pemerintah melalui isntrumen hukum yang ada,”ingat Lekipiouw.
(DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *