PI 10 Persen Blok Masela Diputuskan Milik Maluku, Gubernur Jenderal Diapresiasi

DINAMIKAMALUKU. COM, AMBON-Perjuangan Provinsi Maluku, mendapat Participating Interest (PI) 10 persen pengelolaan Blok Migas Maluku, sejak kepemimpinan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu hingga Gubernur Said Assagaff, namun tak kunjung direstui pemerintah pusat.

Kendati begitu, ketika kepemimpinan Gubernur Maluku, Murad Ismail, PI 10 persen langsung diputuskan pengelolaanya kepada masyarakat Maluku.”Kita patut apresiasi dan berterima kasih kepada Pak Gubernur Maluku, karena kegigihan dan akses yang dimiliki pusat, pemerintah pusat sudah memutuskan PI 10 persen pengelolaan Blok Migas milik Maluku,”kata Ketua DPRD Maluku, Lucki Wattimury, ketika berbincang-bincang dengan DINAMIKAMALUKU.COM, pekan kemarin.

Bahkan, ingat bendahara DPD PDIP Maluku itu, kepemimpinan Murad, baru seumur Jagung, Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM dan SKK Migas, memutuskan PI 10 persen pengelolaan Migas Blok Masela, milik Maluku.”Saya kira ini adalah bagian dari upaya dan kerja keras Pak Murad lobi dipusat. Coba bayangkan kepemimpinan Pak Ralahalu dua periode sampai kepemimpinan Pak Assagaff, perjuangan untuk mendapat PI belum mendapat keputusan dari pusat,”terangnya.

Untuk itu, dia berharap, semua pihak termasuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), yang menunutut 5,6 persen hingga 6 persen dari PI 10 persen agar bersabar.”Saya kira Pak Gubernur sudah mempertimbangkan KKT sebagai daerah penghasil dan terdampak untuk mendapat porsi lebih dari daerah lain,”sebutnya.

Namun, ingat dia, pembahasan PI 10 persen baru masuk tahap 5 dari 10 tahap. Dia kuatir, jika ada yang menuntut mendapat pembagian PI 10 persen lebih, bisa berpengaruh terhadap realisasi atau finalisasi PI.”Jangan sampai PI ditarik ke pusat. Yang rugi kita sendiri. Jadi mari kita bersabar hingga realisasi PI,”harapnya.

Apalagi, tambah dia, PI yang diperoleh dari pengelolaan Migas terbesar di Asia Tenggara itu, membawa dampak besar bagi pembangunan di berbagai segmen didaerah ini.”Sudah pasti angka kemiskinan ditekan. Kualitas pendidikan dan kesehatan ditingkatkan. Semua sektor dengan sendirinya tergerak dengan baik,”pungkasnya.(DM)-01)