Pj Bupati Malteng Kunjungi KKP Paparkan Potensi Kelautan & Perikanan Serta Usul Program

JAKARTA, DM.COM,-Penjabat Bupati Maluku Tengah (Malteng), Dr Rakib Sahubawa, kunjungi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kehadiran orang pertama di bumi “Pamahanunusa” memaparkan potensi perikanan dan pengusulan program Kelautan dan Perikanan di KKP RI di Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Pj Bupati Malteng di dampingi para kadis diantaranya, Kadis Perikanan Malteng, Kadis Sosial Malteng, Kepala BPBD Malteng, Kadis Infokom Malteng, Kadis Perumahan dan Prmukiman Malteng, dan Kadis Koperasi Malteng.
Pj Bupati Malteng diterima oleh Dr.Andy Artha Donny Oktapura, Kepala Bidang Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Daerah KKP.

Pj Bupati Malteng dalam pertemuan itu mengatakan, Malteng adalah daerah Perikanan terbesar di Maluku. Namun, kata dia, sejumlah fasilitas perikanan bum memadai. Pj Bupati Malteng mencontohkan, kebutuhan Klostor kecamatan Telutih, Kebutuhan alat transportasi pengangkut ikan Pelabuhan perikanan Telutih, Pelabuhan Perikanan Seram Utara.

“Masalah akses jalan untuk mendukung pengembangan perusahan, gugus pulau kecil yang belum terakses, dukungan nelayan perikanan Saparua, Saparua Timur, Pulau Haruku, Nusa Laut,
Transfirmasi ekonomi biru,
Ina poros maritim dunia, luasan kawasn konservasi wilayah resost,”kata Pj Bupati Malteng.

Tak hanya itu, jumlah kapal tangkap,
Mendorong pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi kampung nelayan maju, menjamin kualitas mutu.”Jadi harus hirilisasi
Pembangunan selter rumah nelayan PU-PR, memenuhi kaidah administrasi, dan kaidah teknis
Industri perdagangan karbon,”jelasnya.

Kepala Bidang Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Daerah KKP Artha Dony Oktapura mengatakan, tiga pilar utama ekonomi biru, yaitu ekologi, ekonomi dan sosial.Kepala biro perencanaan Perikanan dan Kelautan juga memaparkan lima implementasi dalam kebijakan ekonomi biru, yakni penangkapan ikan terukur berbasis kuota, perluasan wilayah konservasi laut, pengembangan budi daya laut, pesisir, dan tawar, pengelolaan sampah laut, dan pengelolaan berkelanjutan pesisir serta pulau kecil.

“Pada penangkapan ikan terukur berbasis kuota, dibagi dalam tiga distribusi kuota penangkapan, yaitu 35 persen kuota untuk nelayan melalui koperasi, 64,90 persen kuota untuk industri dan 0,10 persen dan kuota untuk hobi,”kata Oktapura.

Dia mengatakan, perluasan wilayah konservasi laut seluas tiga puluh persen akan ditetapkan di zona Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang dibagi menjadi enam zona wilayah Indonesia.” Targetnya adalah populasi ikan akan meningkat di setiap zona PIT,”sebutnya

Terkait meningkatnya jumlah sampah yang mencemari laut, Oktapura mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki program yang dimulai pada tahun 2022 dengan nama “Bulan Cinta Laut”.

“Pada program tersebut, satu bulan dalam satu tahun nelayan tidak mengambil ikan, melainkan mengambil dan mengumpulkan sampah. Sampah tersebut akan dibayar sesuai harga ikan terendah dan diolah untuk mendapatkan nilai ekonomi. Target dari program ini adalah dapat mengurangi sampah laut hingga tujuh puluh persen pada tahun 2030 mendatang,”paparnya.

Selanjutnya, terkait pemanfaatan ruang laut dan pulau kecil yang tidak sesuai aturan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, memiliki kebijakan dalam pengelolaan aktif pesisir dan pulau kecil berbasis keberlanjutan.

“Kebijakan tersebut meliputi, penerapan rencana tata ruang laut yang komprehensif, lalu semua kegiatan yang memanfaatkan ruang laut harus sesuai dengan alokasi ruang laut, daya dukung, dan mitigasi dampak, serta setiap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut wajib memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Target dalam hal ini adalah menjaga pesisir dan pulau kecil agar tidak rusak akibat aktivitas ekonomi,”jelasnya.

Tak hanya ity, Oktapura menyampaikan, harapannya agar dapat mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penerapan kebijakan yang disampaikan sesuai tugas dan fungsinya

“Siap mendukung dan membantu Pemkab Malteng, saat pengusulan program dan kegiatan di tahun 2024 sesuai dengan RPJMD Kabupaten dan bersenergi dengan kementrian KKP,”terangnya.

Untuk itu, Pj Bupati Malteng kembali menyampaikan gambaran umum tentabg potensi perikanan serta hambatan di Kabupaten Malteng di Bidang Perikanan dan mengharapkan dukungan kementerian kelautan dannperikanan.

Karena itu, Kepala Bidang Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Daerah KKP menyampaikan terima kasih atas kunjungan Pj Bupati dan staf di kementetian tersebut.”Kabupaten Malteng memiliki potensi perikanan yang luar biasa karena sebagian besarnya ada dilaut. Perlu adanya sinergitas program untuk mendukung kebijakan ekonomi biru oleh kementerian,”ingatnya.

Untuk itu diharapkan agar memperluas kawasan konservasi laut,
penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya dilaut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengendalian sampah plastik dilaut.

Disamping itu Kepala Biro Perencanaan berharap, Pj Bupati Malteng, dapat menginventarisir jumlah kapal yg berakrifitas di zona 1 dan 3, serta potensi hutan bakau di Kabupaten Malteng.

Sementara itu, Pj Bupati Malteng, sangat berterima kasih kepada kepala biro perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah membuka ruang bagi Pemda Maluku Tengah, menyampaikan program-program guna mendukung kebijakan ekonomi biru.(DM-02)