Connect with us

Ragam

PLN Diminta Jujur dan Transparan Listriki Tiga Kabupaten

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-PT PLN (Persero) diminta jujur dan transparan terkait persoalan kelistrikan di Maluku. Pasalnya, janji perusahaan plat merah itu menyanggupi pasokan listrik di sejumlah wilayah belum tereleasasi.

Sebagaimana terjadi di sejumlah daerah di Maluku, seperti Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), dan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra). Di tiga daerah itu, sejumlah wilayah listrik sering padam karena mesin PLN rusak.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Freddeck Rahakbauw menilai, pihak PT. PLN (Persero) selama ini tidak jujur dan transparan, terkait dengan kendala yang dihadapi, sehingga sejumlah kabupaten belum dialiri listrik secara baik.

Padahal, ingat politisi Partai Golkar itu,,daerah-daerah seperti di Kabupaten MBD, merupakan daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Timur Leste, dan Australia.

“Memang kalau mau dilihat, ada sejumlah daerah di Maluku seperti SBT dan MBD, jaringan listriknya sudah terpasang, tetapi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) tidak ada. Ini juga menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, kapan wilayah mereka bisa dialiri listrik,” tegas Rahakbauw kepada wartawan, Jumat (23/10).

Dia berharap, ada penjelasan dari PT PLN (Persero) terhadap penggunaan mesin-mesin PLTD. Sebab, mesin-mesin yang ada saat ini, hampir seluruhnya merupakan mesin sewaan.

Rahakbauw menegaskan, PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku-Malut harus segera memperhatikan kebutuhan yang sangat urgent, untuk masyarakat di MBD dan SBT.

Lebih jauh dikatakan, saat rapat kerja dengan PT PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Malut, berjanji untuk mendatangkan puluhan mesin PLTD, di MBD dan SBT, serta sejumlah daerah lain.

“Untuk itu, kami meminta General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku-Malut, untuk segera mendatangkan mesin-mesin PLTD ke Kabupaten MBD dan SBT seperti janji yang telah disampaikan. Jika tidak, kami akan menyurati Kementerian BUMN untuk menyikapi masalah ini,”ancam Rahakbauw.(DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *