PLN Tak Dukung Program Presiden, Listrik Padam di Letti

DINAMIKAMALUKU
COM,AMBON-Perusahaan Listrik Negara (PLN), belum maksimal melayani masyarakat khususnya daerah terjauh di Maluku.

Karenanya, Komisi II DPRD Maluku, menilai PLN tidak mendukung program Presiden, Joko Widodo, terkait pembangunan infrastruktur listrik di daerah Terdepan, Tertinggal, dan Terluar (3T).

Faktanya, masyarakat di kawasan 3T di Maluku, masih menjerit dan mengeluh karena daerahnya belum disentuh jaringan listrik atau masih gelap. Sementara sejumlah derah lain dikawasan 3T, meski sudah ada jaringan listrik, namun biaya pemasangan jaringan listrik “mencekik” warga. Tak hanya itu, sejumlah wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga, Timir Leste dan Australia, justeru listrik padam hingga bertahun-tahun karena mesin PLN sudah tua, sehingga tidak mampu melayani warga.

Di Desa Weratan, kecamatan Larat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, misalnya warga setempat mengeluh karena biaya pemasangan listrik didesa itu, sebesar Rp 700 ribu. Begitu, juga mesin PLN Serwaru, kecamatan Letti, dilaporkan tidak berfungsi karena mengalami kerusakan bertahun-tahun karena rusak.”Selain dua wilayah itu banyak warga di 3T mengeluh belum ada listrik dan pelayanan PLN tidak maksimal. Padahal program Pak Presiden, 3T harus terang. PLN sepertinya tidak mendukung program Pak Presiden. Tentu sebagai penyambung lidah masyarakat kami harus sampaikan,”kata salah satu anggota Komisi II DPRD Malulu, Fredi Rahakbauw, ketika rapat dengan PLN Wilayah Maluku

Politisi Partai Golkar ini mengaku, warga Weratan mengadu kepada komisi II. Begitu, juga krisis listrik di PLN Serwaru, dirinya baru saja dilaporkan warga Letti, kalau mesin PLN mati total dan daerah itu gelap gulita.”Tolong PLN, cari solusi dan segera selesaikan agar warga tidak lagi mengeluh. Kita kasih toleransi untuk segera diselesaikan. Kalau tidak kami lapor ke PLN pusat,”ingatnya.

Tak hanya itu, Rahakbauw, mengaku mendapat laporan dari masyatakat kalau masih ada penagihan listrik. Padahal, sebut dia, ada warga mengeluh masih membayar lostrik.”Katanya daya 450 dan 900 digratiskan. Tapi, di Maluku Tenggara, saya mendapat laporan dari warga kalau mereka masih bayar listrik,”kesalnya.

Namun, hasil jawaban manajer pemasaran PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Soni Abraham, mewakili pimpinan BUMN itu, sepertinya belum memuaskan para anggota dewan, karena hanya memahami pemasaran.”Kami harap rapat berikut tidak lagi diwakili. Semua pimpinan PLN Maluku dan Maluku Utara, tidak lagi diwakili. Pak Soni, sepertinya tidak paham dan tidak bisa jawab,”tegas Rahakbauw.

Sementara wakil ketua komisi II, Temi Hursepuny dan Turaya Samal, juga mengaku, persoalan listrik juga terjadi di Aru dan Seram Bagian Barat.”Jadi persoalan listrik ini bukan saja di MBD dan KKT, tapi terjadi di seluruh kabupaten dan kota. Warga mengeluh lampu padam, tagihan listrik tinggi, dan listrik belum masuk di wilayah mereka,”terang Hursepuny dan Turaya.

Abraham mengatakan, berbagai persoalan listrik di Weratan, Letti, dan wilayah lain akan dicek agar warga tidak lagi mengeluh pelayanan listrik
“Kami juga akan sampaikan ke pimpinan untuk dicek. Kalau bisa persoalan yang terjadi segera diselesaikan. Kami akan cek setelah rapat,”kata Abraham.(DM-01)