Rakyat Menderita, DPRD Tanimbar Amankan Pokir Rp 30 Milyar

SAUMLAKI,DM.COM,-Ditengah masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sedang mengalami miskin ekstrim. Begitu juga diperparah situasi keuangan daerah berdasarkan hasil audit Inspektorat Provinsi Maluku, ditemukan hutang dan devisit sekitar Rp 400 Milyar, yang harus diselesaikan Pemerintah Daerah, baik éksékutif maupun legislatif.

Hal ini berdampak lemahnya siklus dan perputaran uang di daerah berjuluk  “Duan Lolat” itu. Belum lagi keadaan alam dan cuaca ekstrim seperti, hujan, angin kencang, badai dan gempa bumi, menyebabkan masyarakat sulit memperoleh hasil produksi maksimal dari sektor pertanian dan perikanan untuk kebutuhan pangan dan sumber ekonomi keluarga.

Namun, DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, justeru mementingkan kepentingan sendiri, dengan mengalokasikan sekitar Rp 30 miliar untuk Dana pokok pikiran atau dana aspirasi masyarakat. Dana ini menurut sejumlah kalangan sangat fantastis, jika dilihat dari kebutuhan masyarakat didaerah itu yang sangat mendesak dan butuh sentuhan.

Salah satu komponen pemuda Tanimbar, Fredik Metanfanuan kepada Kontributor DM.Com di Saumlaki, Minggu (26/02/2023) menyatakan, keprihatin terhadap keadaan faktual yang sedang dialami masyarakat saat ini. “Kesulitan ini memerlukan perhatian serius dari Pemda dan DPRD Tanimbar. Program aktual dan nyata diperlukan sebagai solusi dan jalan keluar untuk membantu ciptakan peluang memudahkan masyarakat Tanimbar memperoleh penghasilan ekonomi guna menjawab kebutuhan hidup sehari-hari,”ungkapnya.

Anehnya, kesal dia, kebutuhan dasariah masyarakat Tanimbar yang harusnya diprioritaskan dalam kebijakan anggaran, justru terabaikan dari tahun ke tahun. Menurut dia, pemangku kebijakan di Bumi Duan Lolat, terkesan tutup mata terhadap kebutuhan substansial seperti dialami masyarakat yang berdomisili di pulau Nuswotar.

“Sudah banyak permintaan yang kami ajukan berulangkali, tetapi sampai saat ini belum juga terjawab. Saya lihat sendiri, tidak ada bantuan dari pihak-pihak terkait atasi kebutuhan masyarakat di Nuswotar, yang tinggal jauh dari pusat kota Kecamatan dan ibukota Kabupaten.Untuk kebutuhan makan sehari-hari, masyarakat Nuswotar panggur pohon sagu. Namun sekarang ini, mereka panggur pohon Lontar untuk makan, “terang Metanfanuan.

Miris ya lagi, beber dia, ditengah kelaparan yang dialami rakyat, skala prioritas kebijakan anggaran Tahun 2023 oleh DPRD Tanimbar dan disetujui Pemda adalah Pokir bernilai fantastis sebanyak Rp 30 milyar. Terinci, 22 anggota DPRD, Pokirnya sebesar Rp 1 milyar. Sedangkan 3 pimpinan DPRD Tanimbar, ada yang dapat Rp 2,5 Milyar dan Rp 3 Milyar.

Untuk mengawal agar Pokir jumbo senilai Rp 30 Milyar tidak hilang dan dipastikan aman, pimpinan dan Badan Anggaran DPRD bersama Pemda Tanimbar saat ini, sedang di Jakarta mengawal evaluasi APBD Tanimbar Tahun Anggaran 2023 di Kementerian Dalam Negeri,” tandas Metanfanuan(DM-04)