Connect with us

Politik

Rapat Bersama 12 Mitra Bahas MoU dengan BSN, Ini Sorotan “Menohok ” Komisi I

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Untuk memboboti naskah Momerandum of Understanding (MoU) dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN), Komisi I DPRD Provinsi Maluku, rapat dengan 12 mitra, Jumat (9/7/2021).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Jantje Wenno, diruag rapat paripurna lebih dulu meminta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memaparkan program unggulan dan inovasinya.”Setelah mendengar paparan dari 12 Mitra, bapak Ibu anggota Komisi berikan respon sebelum ada nota kesepahaman dengan BSN, “harap Wenno.

Sejumlah anggota Komisi mengkritisi program dan inovasi para mitra terkait. “Vaksinasi butuh penjelasan dari pihak kesehatan. Agar dijelaskan kepada masyarakat,”ingat anggota Komisi I,Edison Sarimanela.

Disektor perikanan, harap politisi Hanura dari dapil Kota Ambon itu, sektor perikanan sangat luar biasa. Namun, harap dia, belum didukung sumber daya manusia untuk mengelolanya.

Anggota Komisi I, Alimudin Kolatlena mengatakan, pelayanan publik di Maluku rendah. “Kita punya komitmen bersama memperbaiki. Penjajakan Pak Gubernur, kerjasama dengan BSN untuk tingkatkan pelayanan kepada publik di Maluku,”ingatnya.

Ini dilakukan, harap dia, perbaiki kualitas pelayanan publik di Maluku. Dia juga mengaku, produk unggulan sesuai potensi perikanan dan kelautan.”Kita minta disikapi serius secara positif dari kita semua,”harap politik Gerindra dari dapil SBT itu.

Benhur Watubun, anggota Komisi I menegaskan, ada temuan beberapa poin dan item belum memenuhi standar MoU.”Rapat kali ini gerak cepat untuk proses pembahasan dalam penyampaian dokumen yang dimaksud dalam MoU,”ingatnya.

Ketua Fraksi PDIP ini mengingatkan, ada langkah maju Pemprov bangun kerjasama dengan BSN, agar ada standarisasi dalam menjaga kualitas produk unggulan di Maluku.”Jadi ada kualitas. Sejauhmana kesiapan OPD menyambut MoU ini. Jangan setelah MoU lalu kita tidur,”tegasnya.

Dia menyoroti, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mengalami ketimpangan. Apalagi dalam LKPJ, pelaku usaha menyoroti. “Saudara berteori, tapi implementasinya jauh dari harapan. Ini tidak ada kolerasi. Nilai dan ekspresinya harus ada kolerasi,”tandasnya.

Soal perikanan Maluku kalah dari daerah lain, disoroti Watubun.”Hasil kita mesti milik kita. Jangan dicaplok di Makasar dan Surabaya. Hasil kita mesti dilabelisasi. Kita mesti punya political will sesuai standar yang disiapkan sesuai kepentingan,”papar wakil rakyat asal Malra,Tual,dan Aru.

Anggota Komisi I Mumin Refra menegaskan, tata kelola birokrasi di OPD masing-masing mesti dievaluasi.”Maluku peringkat ke empat tidak berinovasi. Ini ini untuk meningkatkan kualitas birokrasi yang komprehensif dan kaderisasi hasil sumber daya alam kita,”jelasnya.

Ini lakukan, tambah dia, ada kemajuan jika birokrasi sinergi untuk menjawab semua kelemahan kota. Harapnya OPD siapkan infrastruktur sektor apa yang menjadi unggulan.”Pendidikan ada kemjuan. Ini uang harus dipacu,”terangnya.

Roi Alwen Pattiasina, Wakil Ketua Komisi I meminta OPD serius sikapi MoU. Dia menilai, program BKSDM gunakan bahasa asing disoroti “Kalau bisa program pakai konten lokal. Seperti Infokan dalam programnya seperti Tipa Baileu. Konten-konten pakai mutan lokal, ciptakan anak-anak kita mencintai Maluku,” harap Ketua DPD Partai Demokrat Maluku, asal dapil Malra, Tual, dan Ari.

Wenno menambahkan, setelah rapat disampaikan ke pimpinan dewan untuk ditindaklanjuti.”Kita akan sampaikan ke pimpinan agar MoU dengan Kepala BSN bisa dilakukan,”kata politisi Perindo dari dapil Kota Ambon. (DM-02)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *