Connect with us

Parlemen

Rapat dengan Kadinkes, Komisi IV : Jasa Nakes Terlambat karena Administrasi

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, mengakui keterlambatan pembayaran jasa tenaga Kesehatan Covid-19 tahun 2020, karena bersifat administrasi. Sebab, alokasi anggaran tersedia, namun butuh penyesuaian dalam Peraturan Gubernur (Pergub) sesuai pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP).

Ini setelah Komisi yang membidangi Kesehatan itu rapat dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku,DR Zulkarnain, M.S, Sp. JPK, FIHA dan direktur sejumlah rumah sakit milik pemerintah daerah menggelar rapat terkait belum dibayarnya jasa pelayanan Nakes Covid-19 tahun 2020 di ruang rapat Komisi IV, Kamis (19/5/2022).

“Kita membahas keterlambatan pembayaran jasa pelayanan pasien Covid-19 untuk Nakes kita ditahun 2020 lalu yang bertugas dirumah sakit lapangan BPSDM. Setelah kita melakukan rapat dan pendalaman ternyata keterlambatan itu dari sisi administrasi,”kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, kepada awak media, Kamis (19/5/2022).

Politisi PKB dari daerah pemilihan Kabupaten Maluku Tengah ini mengaku, Pergub Nomor 102 tahun 2021 tentang pedoman pembagian jasa pelayanan rumah sakit lapangan sudah ditandatangani 23 Desember 2021 lalu.” Setelah Pergub dikeluarkan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, meminta pertimbangan Badan Pemeriksaa Keuangan Provinsi (BPKP),”terangnya.

Ternyata, kata dia, dari hasil pertimbangan BPKP itu ada beberapa catatan. “Kalau dari catatan itu kita sounding di Pergub, memang banyak sekali dilakukan perubahan. Terutama di pasal 6 terkait dengan penerapan presentasi. Di Pergub mengatakan 50 persen untuk jasa pelayanan, 50 persen untuk pelayanan tidak langsung. Ternyata dalam telaah BPKP dan hasil rapat tadi, disampaikan bahwa, ada perubahan 60 persen dan 40 persen. Dengan demikian Pergub harus dirubah,”sebutnya.

Yang kedua, jelas Hurasan, didalam pasal di Pergub itu, cukup dengan surat keputusan Direktur rumah sakit BPSDM. “Jadi rancangan surat keputusan Direktur BPSDM sudah disampaikan kepada kita sesuai dengan telaah BPKP,”tandasnya.

Dengan demikian, lanjut dia, keterlambatan pembayaran pelayanan Nakes Covid-19, secara administrasi. “Jadi memang uangnya masih ada. Jadi uangnya ada di rekening penampungan rumah sakit dr Umarela, kurang lebih Rp 6 miliar. Jadi berdasarkan hasil rapat tadi, berdasarkan penyampaian dari Direktur RS Umarela, beliau tidak bisa mencairkan uang itu kalau belum ada produk hukum yang jelas. Jadi sampai sekarang belum ada perintah untuk dilakukan pencairan,”bebernya.

Dia berharap, Dinas Kesehatan Provonsi dalam waktu dekat adalah merevisi Pergub Nomor 102 Tahun 2021. “Setelah itu baru disiapkan keputusan rumah sakit alternatif BPSDM. Kami berharap dilakukan secepat mungkin sehingga dilakukan pembayaran. Ini khan sudah cukup lama. Meski uang ada tapi belum bisa dicairkan,”pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Maluku, dr Zulkarnain,M. S, SP, JPK, FIHA menegaskan,  jasa Covid-19 bagi tenaga kesehatan (Nakes) belum dibayarkan, karena Kadinkes sebelumnya tidak membuat petunjuk teknis atau Juknis.

Kendati begitu, dia menegaskan, pihaknya sementara berproses, setelah melalui Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi (BPKP) agar jasa Covid-19 bagi para Nakes segera dibayarkan.”Rencana operasi  Covid-19 sudah disusun, dan diserahkan softcopy  via aplikasi Whatshap (WA) kepada Sekretaris Satgas Covid-19, Hen Far-far, via ibu Ian (sekretaris) 22 Maret 2022 lalu, untuk ditambahkan poin-poin yang berhubungan dengan tugas dan fungsi  Satgas Covid-19. Jadi uangnya di rekening RSUD Ishak Umarella.( bukan di dinkes kesehatan),”kata Umarela, kepada DINAMIKAMALUKU.COM, Kamis (12/5/2022).
Pernyataan Zulkarnain, sekaligus menepis sorotan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Ruslan Hurasan, soal Jasa Covid-19 untuk 131 tenaga kesehatan(Nakes) yang bertugas di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang belum dibayarkan sejak 2020 lalu.
Zulkarnain menegaskan, terkait uang jasa dokter Covid-19, tahun 2020 lalu perkembangannya sebagai berikut, draft peraturan Gubernur (Pergub)  sudah dibahas di BPKP Provinsi Maluku.”Jadi kami sudah mendapatkan softcopy hasil telaahnya, tetapi masih menunggu hasil resmi yang ditandatangani kepala BPKP, hingga saat ini,”terangnya.

Hal ini, kata dia, karena tahun 2020 lalu, tidak buat petunjuk teknis (juknis) oleh Kadinkes yang sebelumnya.”Jadi setelah pembahasan internal selesai, baru akan dikomunikasikan dengan Biro Hukum.  SK Direktur RS Lapangan juga sudah dibuat draft nya, menunggu pembahasan internal dinas,”ingatnya.(DM-02)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *