Politik
RAPBD 2021 Belum Dibahas, Ini Kata Refra
DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, belum juga dibahas DPRD Maluku dan pemerintah provinsi Maluku. Ini setelah waktu semakin dekat memasuki akhir 2020.
Ketua Fraksi Pembangunan Bangsa DPRD Provinsi Maluku, Mumin Refra, SH mengatakan, pembahasan RAPBD 2021 dalam waktu dekat segera dibahas. Kata dia, pembahasan RAPBD murni tahun anggaran 2021 sangat penting untuk rakyat Maluku.”Yang kami ketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku sudah siap, dan DPRD tentunya akan menyesuaikan agenda-agenda itu. Fraksi Pembangunan Bangsa akan tetap melakukan langkah-langkah taktis, dan strategis terhadap semua kebijakan ini, agar berjalan sesuai batas waktu yang telah ditentukan,” kata Refra, kepada DINAMIKAMALUKU
COM, Rabu (11/11).
Apalagi, ingat dia, APBD Provinsi Maluku, sangat kecil dan terbatas, karena recofusing penanganan dan pencegahan Covid-19 yang sangat terasa dampaknya terhadap masyarakat Indonesia, khususnya di Maluku.
Meski begitu, wakil rakyat dari daerah pemilihan Malra, Tual, dan Aru berharap, pengentasan kemiskinan di APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021 harus diwujudkan. Pasalnya, prioritas pengentasan kemiskinan adalah sebuah prinsip, menindaklanjuti visi besar Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail-Barnabas Orno.
“Sebagai partai pengusung, tentunya kami akan mendukung agenda itu sebagai sebuah kebutuhan, untuk menjawab apa yang cita-cita bersama itu,” ujar Refra.
Soal bidang apa saja yang harus diprioritaskan dalam APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021, Refra mengaku, semua sektor yang dianggap penting harus menjadi prioritas, dan dibackup oleh sektor-sektor yang lain.
“Kami melihat, bahwa sektor yang bisa memanfaatkan tenaga kerja yang cukup besar seperti pariwisata. Saya kira, sektor pariwisata harus menjadi prioritas unggulan. Contoh, hari ini Provinsi Maluku sudah menggelorakan sektor pariwisata sebagai sebuah kebutuhan utama untuk mendukung PAD,” pungkasnya .(DM-01)