Ricuh, Musda DPD Partai Golkar Bursel Bakal Digelar di Kota Ambon

Musda DPD Partai Golkar

DINAMIKAMALUKU.COM,AMBON-Musyawarah Daerah (Musda) ke IV DPD Golkar Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Rabu (19/8) berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi, setelah para peserta Musda saling berdebat terkait surat mandat yang tumpang tindih atau ganda. Akibatnya, Musda ditunda dan kembali diagendakan digelar di kota Ambon.

Informasi yang diperoleh, Jumat ( 21/8) kericuhan terjadi setelah salah satu peserta Musda, melayangkan protes kepada Wakil Ketua DPD Golkar Maluku, Yusri Mahedar, ketika itu memimpin sidang Musda, disalah satu penginapan di kota Namrole, ibukota Bursel. Saat itu, peserta Musda tersebut melempar kursi ke meja pimpinan sidang. “Sontak pesera Musda lainya berdiri dan ikut protes,”kata sumber Kabar Timur, Kamis (20/8).

Dia mengaku, surat mandat ganda atau tumpang tindih terjadi di pimpinan anak cabang Golkar di kecamatan Namrole, Waisama, dan Ambalau.

Padahal, 3 kandidat siap bertarung untuk memperebutkan kursi ketua DPD Golkar Bursel yakni, Zainudin Booy, Jamatiya Booy dan Asriyadi Tomia.

Sementara pemilik suara sebanyak 12 suara yang terdiri dari 6 suara mewakili 6 PAC di 6 kecamatan, 1 suara dari organisasi sayap, 1 suara dari organisasi pendiri, 1 dari organisasi didirikan, 1 dari pengurus DPD II serta 1 suara dari dewan pembina.

Namun, Musda yang turut dihadiri oleh Pengurus DPD I Partai Golkar dibawa pimpinan Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku, Yusry AK Mahedar dan sejumlah fungsionaris DPD I lainnya ini sempat di skorsing beberapa kali kemudian dilanjutkan hingga terjadi kericuhan saat salah satu peserta dari Kecamatan Nomrole, Mustaqin Mahulauw tidak terima dirinya dibatasi untuk berbicara dan membanting kursi yang ada di ruangan musyawarah.

Akibat kejadian itu, Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku, Yusry AK Mahedar langsung skorsing sidang sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Mahedar kepada wartawan mengatakan, Musda tersebut diskors karena dari awal pihaknya berkeinginan agar acara ini berjalan dengan aman dan nyaman.

“Kenapa saya pindahkan Musda ini ke Ambon, karena saya sebagai pimpinan sidang dan penanggung jawab butuh kenyamanan dalam memimpin sidang, kejadian sekecil apapun saya juga punya sikap. DPD II sebagai pelaksana, dan saya sebagai DPD I penanggung jawab musda,” tegas Mahedar.

Dijelaskan, dalam juklak 202 DPP Partai Golkar juga dijelaskan apabila dalam musda tidak berjalan dengan nyaman, pimpinan sidang berhak skorsing, memutuskan dan memindahkan arena musda.

Disinggung terkait apakah penundaan Musda IV DPD II Bursel ini akan berpengaruh pada rekomendasi Partai Golkar dalam mencalonkan bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Bursel tahun ini, Mahedar menegaskan, itu tidak ada pengaruhnya, jika nanti rekomendasi dikeluarkan DPP, maka wajib hukumnya semua kader mengamankan rekomendasi tersebut, sebab jika tidak, akan ada sanksi partai bagi setiap kader yang membangkang.

“Siapapun kader Partai Golkar yang maju sebagai calon bupati dan wakil bupati saya sebagai Wakil Ketua DPD I menyampaikan kepada semua kader di Bursel, siapa yang lari dari keputusan DPP, dikenai sanksi hingga pemecatabt,” tegasnya.(DM-01)