Rumra Harap Kunker Presiden Pemekaran Provinsi MTR Jadi Perhatian

AMBON, DM. COM,-Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra berharap, kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,  beberapa hari lalu di lima kabupaten/kota di Maluku Tenggara Raya (MTR), beberapa hari lalu, setidaknya membawa angin segar usulan pemekaran Provinsi MTR.

“Kedatangan Presiden, jangan disuguhkan yang baik baik saja, namun masalah rentang kendali yang kini bisa dirasakan langsung oleh beliau, semoga bisa jadi pertimbangan pintu masuk bagi Pemekaran Provinsi MTR,”harap Rumra, kepada awak media, Selasa (20/9/2022).

Politisi PKS ini berharap,  momentum kehadiran Presiden  yang dikemas dalam kunjungan kerja, jadi salah satu kabar baik dan pastinya sudah ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah setempat guna menjawab segala persoalan.

“Agar Maluku dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan kabupaten dan provinsi lain yang berada di Indonesia,” harap wakil rakyat dari  daerah pemilihan Maluku VI tersebut.

Disisi lain, lanjut dia,  rencana kebijakan daerah terkait rekrutmen P3K yang direncanakan bakal dirumahkan, seharusnya diberikan ruang karena ini menyangkut pembukaan lapangan kerja.

“Mudah-mudahan Pemda sudah menyampaikan terkait permasalahan yang dimaksud jika sudah ada kebijakan mengenai honorer maka formulasi terbaik
dialokasikan pada rekrutmen CPNS untuk memberikan ruang seluasnya kepada orang yang ada di Maluku begitu juga P3K,” papar Rumra.

Jika tidak tidak diperhatikan dengan baik, tandas dia, maka akan ada pengangguran terbuka besar, dan tentunya angka kemiskinan akan melonjak tajam. Dirinya menambahkan, dampak kenaikan BBM juga harus menjadi fokus prioritas penyampaian.

Pasalnya, dari dua periode kepemimpinan sudah 10 kali kenaikan BBM yang paling dirasakan masyarakat menengah ke bawah apalagi dengan kebijakan baru baru ini membuat masyarakat meradang.

“Implikasi kenaikan BBM tentunya mempengaruhi semua lini kehidupan, pendidikan, bahan pokok, dan sebagainya, ironisnya tidak di ikuti dengan kenaikan upah minimum pekerja tentu ini membebani masyarakat, ini yang harus dipikirkan solusi terbaik,”pungkas kandidat kuat  anggota DPR RI periode 2024-2029 itu.(DM-01)