Connect with us

Politik

RUU Daerah Kepulauan Masuk Prolegnas, DPRD Maluku Dorong Kawal di Pusat

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-DPRD Provinsi Maluku, mendorong tujuh provinsi kepulauan lainnya untuk bersama-sama memperjuangkan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan yang kini masuk lagi sebagai RUU prioritas dalam prolegnas DPR RI.

“RUU ini secara bersama mesti diperjuangkan oleh delapan provinsi kepulauan di Indonesia dan berada di bawah koordinasi Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan dimana ketuanya adalah Gubernur Sulawesi Tenggara,” kata Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury, kepada wartawan, Jumat (28/5/2021).

Sebab, sampai saat ini sesuai evaluasi DPRD Provinsi Maluku, kata Bendahara DPD PDI Perjuangan itu, RUU tersebut belum direspons secara baik oleh badan kerjasama propinsi kepulauan.

“Karena itu dalam rapat pimpinan dewan dengan ketua-ketua fraksi, komisi, dan Bapemperda, serta badan kehormatan DPRD Provinsi Maluku, maka kami semua berpendapat kalau DPRD Provinsi Maluku harus mengambil berbagai langkah lebih konkrit agar bagaimana RUU yang sudah masuk prioritas prolegnas tahun ini, mesti ditindaklanjuti pembahasannya oleh DPR RI,”harapnya.

Sesuai hasil pertemuan antara DPRD Prpvinsi Maluku dengan Sekda bersama tim eksekutif, maka disepakati beberapa hal penting dan salah satunya adalah segera berkomunikasi dengan semua DPRD provinsi kepulauan.

“Jadi kami DPRD Maluku bersama Pemprov yang punya inisiatif dan dalam pertemuan dengan tim pemda hari ini disepakati bila tidak ada halangan maka pekan depan dilakukan secara virtual dengan pimpinan DPRD pada delapan daerah kepulauan,” ujarnya.

Dia katakan, jika pertemuan virtual ini sudah dilakukan, maka DPRD Provinsi Maluku akan mengirim tim untuk bertemu Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan di Sulawesi Tenggara serta provinsi kepulauan lainnya.

Pertemuan ini guna membicarakan langkah-langkah seperti apa yang akan dilakukan, sebab kalau sudah masuk dalam RUU prioritas tentunya menjadi modal, namun jika tidak diproses dengan baik dan mendorongnya supaya dibicarakan maka tidak akan berjalan seperti yang terjadi tahun 2020.

Tak hanya itu, langkah penting yang dibuat DPRD Provinsi Maluku adalah akan mengundang tokoh-tokoh informal, akademisi atau pimpinan perguruan tinggi di daerah ini, termasuk tokoh adat untuk mendiskusikan dengan jalur masing-masing memperjuangkan RUU ini bisa dibahas di DPR RI.

“Karena dalam tahun 2020 RUU tersebut juga sudah diprioritaskan tetapi kenyataannya tidak dibahas, dan tahun ini masuk lagi tetapi kalau tidak dibahas juga maka ini sangat keliru,” tandas Wattimury.

Karena itu, Sebut dia, diambil berbagai langkah yang terukur sebagai lembaga untuk bisa mendorong agar DPR RI bersama pemerintah bisa membahas RUU tersebut yang sekarang dalam posisi tahun kedua masuk RUU prioritas.

“Awal bulan Juni akan ada pertemuan juga dengan anggota DPD RI asal Maluku, Nono Sampono untuk membahasnya sebab RUU ini merupakan usul inisiatif DPD RI,” ujarnya.(DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *