Connect with us

Hukum

Salah Bayar Lahan RSU Haulussy Kepada Tisera, Alfons Ancam Lapor ke KPK

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, Pihak keluarga Alfons, bakal mengadukan pihak-pihak yang terlibat salah bayar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, pembayaran lahan rumah sakit itu kepada keluarga Yohanis Tisera, diduga terjadi tindak pidana korupsi.

“Setelah mendengar Pemerintah Provinsi Maluku, salah bayar Rp 8 miliar lebih untuk bayar lahan RSU Haulussy Ambon, kepada Yohanis Tisera, kita berencana lapor di KPK,”kata kuasa manajemen keluarga, Tisera, kepada awak media usai rapat dengan Komisi I DPRD Maluku, bersama Karo pemerintahan dan Karo Hukum Setda Maluku, Selasa (10/8/2021).

MELKIAS FRANS

Mantan Ketua Komisi A (kini komisi I) berharap, setelah laporan mereka , semua orang yang terlibat dalam proses pembayaran lahan RSU Haulussy, diperiksa, termasuk putusan hakim pengadilan. “Ini mafia peradilan. Setelah ini kita lapor ke KPK. Biar semua terang benderang. Kenapa bayar, padahal putusan pengadilan menangkan keluarga Alfons. Pasti ada yang masuk penjara,”tegasnya.

Kendati begitu, dirinya mengaku, kuasa hukum berencana mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.”Kita tunggu. Kalau di PK selesai kita koordinasi untuk lapor di KPK,”tandasnya.

Kendati demikian, dia berharap, proses pembayaran lahan RSU Haulussy Kepada Yohanis Toserba,, agar segera dihentikan. Dia justeru meminta Pemda bayar lahan RSU Haulussy, Kepada Keluarga Alfons.”Ini karena sudah ada putusan pengadilan negeri dan bukti-bukti bahwa lahan RSU Haulussy, sah milik keluarga Alfons. Makanya, kita minta hentikan bayar kepada Yohanis Toserba dan bayar kepada keluarga Alfons, sesuai kemampuan keuangan daerah, ” harap Frans.

Apalagi, ingat dia, ketika Komisi A uang dipimpinnya, pernah memutuskan agar Pemda tidak bayar lahan RSU Haulussy, Kepada Yohanis Tisera. ” Apakah Komisi I tidak tahu ada risalah kalau minta Pemda tidak bayar kepada keluarga Yohamis Tisera. Minta hentikan seluruh proses kepada Tisera karena cacat hukum kepemilikan dari diatasnya RSU Haulussy,”terangnya.

Kepala Biro Hukum, Alawiyah F. Alaydrus, SH. MH mengatakan, setelah putusan pengadilan negeri Ambon, pihaknya mempelajari.”Kami komunikasi dengan pengadilan. Kami akui menetapkan objek sengketa, menyatakan Yohanis Tisera, adalah cacat hukum. Pemda akui itu. Namun, penjelasan PN setelah kami pelajari putusan Pengadilan Ambon, bukan berada ada RSU Haulussy,”tegasnya.

Untuk itu, dia mengaku, pihaknya belum bayar lahan RSU Haulussy, Kepada Yohanis Tisera.” Kami belum bayar. Tapi lakukan pengembalian batas sari Badan Pertanahan Kota Ambon. Tim pengadaan tanah bersama biro pemerintahan dan BPN masih dalam luasan dan batas lahan RSU Haulussy,”jelasnya. (DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *