Sarat Kepentingan di Tahun Politik, Pj Bupati KKT Rombak Birokrasi, Minta Mendagri Evaluasi

AMBON,DM.COM,-Rencana perombakan birokrasi dilakukan ditahun politik menjelang pemilu legislatif dan pemilu Presiden 14 Februari 2024 mendatang dinilai tidak tepat. Dikuatirkan, perombakan birokrasi yang hanya didasari kepentingan politik, sehingga mengganggu stabilitas politik dan keamanam di bumi Duanlolat.

Karenanya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, diminta evaluasi Penjabat (Pj) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Piterson Rangkoratat. Untuk itu, aktivis muda Kepulauan Tanimbar Alex Belay menilai, perombakan birokrasi yang dilakukan Pj Bupati KKT, dinilai sarat muatan Politik karena menjelang tahun politik.

” Semestinya Pj Bupati harus lebih objektif mendahulukan konsolidasi internal demi menjaga stabilitas keamanan dan politik di Tanimbar,”kata Belay, melalui keterangan tertulis kepada DINAMIKAMALUKU.COM, Kamis (4/1/2024).

Semestinya, harap dia, Pj Bupati Kepulauan Tanimbar mesti berpikir bagimana menciptakan kondusifitas daerah Kepulauan Tanimbar, apalagi momen ini sangat berdekatan dengan Pileg dan Pilpres.” Olehnya itu seorang Penjabat Bupati harus lebih memperioritaskan kestabilan politik menjelang tahun politik. Bukan sebaliknya tergiring masuk dalam konflik kepentingan keluarga atau kelompok yang dikemas dengan normatif seperti penyegaran birokrasi,”kesalnya.

Untuk itu, ingat dia, apapun yang dilakukan tetap berimbas pada tatanan kehidupan di Tanimbar. Mestinya, harap dia penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar diingatkan bahwa Tanimbar Itu termasuk dalam zona rawan potensi konflik Dldalam perhelatan politik.

“Untuk Itu, saya sarankan lebih baik Penjabat Bupati onsolidasi Slsemua komponen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memastikan dan membantu Aparat Penegak Hukum dalam menciptakan Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang aman dan damai menyongsong Tahun Politik 2024. Daripada sibuk mengurus pelantikan yang diduga demi mengamankan kepentingan Keluarga atau sanak saudara yang bertarung pada PiIeg atau kepentingan kelompok tertentu,”tegasnya.

Apalagi, ingat dia, ditahun politik seperti ini sangat terbuka penyalahgunaan jabatan dan membuka kemungkinan keterlibatan ASN dalam hajatan politik.” Untuk itu, selaku aktivis saya kengingatkan dan menyarankan kepada Penjabat Bupati untuk mempertibangkan bongkar pasang birokrasi khususnya menjelang tahun politik, Namun jika Tltetap ingin perombakan itu dilakukan maka sebaiknya dilakukan setelah pesta demokrasi itu usai, sehingga menjaga stabilitas Politik menjelang 14 Ferbuari nanti,”usulnya.

Namun, ingat dia, jika Pj Bupati tetap bersikukuh untuk lakukan perombakan birokrasi di tahun Politik, para aktivis konsolidasi untuk turun ke Jalan. guna Menyuarakan Hal Hal Kebaikan Demi Tanimbar Yang Aman dan Damai Ditahun Politik seperti ini.

Belay juga Meminta Kemendagri Untuk Mengevaluasi Pj Bupti Kepulauan Tanimbar yang melakukan Perombakan di tahun Politik karena diduga kuat ada kepentingan politik Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar menjelang tahun Politik di Kepulauan Tanimbar dan ini dapat menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat. (DM-01)