Sayangkan Bupati SBB Gunting Pita Gerai Indomaret, Ini Saran Atapary

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Keputusan Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Thimotius Akerina, turun langsung menggunting pita pengoperasian gerai Indomaret, disayangkan oleh salah satu anggota DPRD Ptovinsi Maluku, Samson Atapary.

Melalui postinganya di Facebook, Minggu (27/2/2022) wakil rakyat dari daerah pemilihan  SBB ini mengatakan, untuk pembukaan sekelas minimarket atau Gerai Indomaret, mestinya Bupati tidak perlu hadir untuk menggunting pita sebagai tanda beroperasi gerai tersebut.

“Tugas Bupati cukup hanya memberikan ijin pembukaan Gerai Indomaret. Sebab Indomaret adalah Investasi Besar Jaringan Nasional dan bukan kategori UMKM lokal. Bisnis Waralaba seperti Indomaret secara ekonomi sebenarnya tidak terlalu menguntungkan daerah,”tandas Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku itu.

Sebab, kata politisi PDIP itu, perputaran uang dari bisnis Waralaba tersebut sebagian besar lari ke luar daerah, sedikit yang tertinggal dan berputar di daerah.

“Beta membayangkan saat pembukaan Gerai Indomaret dan dihari yang bersamaan, sebagai wujud keberpihakan Bupati pada UMKM Sembako lokal, Bupati mengeluarkan kebijakan yang “Radikal” untuk sinergi antara kebijakan Tol Laut yang menyinggahi Piru dengan membangkitkan UMKM Sembako lokal, “terangnya.

Kandidat Bupati SBB ini mencontohkan, Bupati menetapkan kebijakan agar Bagian Ekonomi Pemda SBB segera buat Business Plan BUMDes Distributor dan Meluncurkan Bisnis tersebut dengan desainnya.

Pertama,  bangun gudang  barang yang besar dan  dianggarkan dgn APBD. Jadi gudang tetap menjadi aset Pemda yang dipinjam pakai ke BUMDes Distributor.

Kedua,  modal Kerja untuk BUMDes Distributor dari Penyertaan Modal dalam bentuk Saham dari setiap desa, minimal Rp 100 juta tiap desa, tapi desa yang APBDesnya besar bisa di atas Rp 100 juta. Modal kerja ini khusus dipakai untuk belanja barang yg menjadi kebutuhan utama masyarakat dan  belanja barangnya langsung di Surabaya.

“Barang-barang tersebut nantinya distribusi ke pondok-pondok, kios-kios dan toko-toko milik lokal baik yang ada di desa-desa maupun Kota, sehingga Pemda dapat mengontrol harganya yang harus lebih murah dari distributor yang selama ini memasukan barang di SBB termasuk harga yang berada di Gerai Indomaret,”jelasnya

Ketiga, Gaji Karyawan BUMDes Distributor untuk tahun pertama akan ditanggung Pemda lewat APBD dalam bentuk karyawan Outsourcing, karena tahun pertama biasanya  saldo negatif. “Nanti setelah tahun kedua setelah Saldo BUMDes Distributor positif baru gaji karyawan dibayar secara mandiri dari keuntungan. (Ini sistem subsidi). Dengan catatan yang Mengelola BUMDes Distributor harus diseleksi dari orang-orang yang Profesional dan  Memiliki Kecakapan dalam Mengembangkan dan Menjalankan Bisnis tersebut,”paparnya.

Keempat, Seluruh Jatah Kontainer Kapal Tol Laut dari Surabaya diblok oleh Pemda untuk khusus angkut barang-barang Sembako milik BUMDes Distributor.

Keenam, Pemda juga membangun kerjasama dengan Pemda Jawa Timur, dengan sistem Beras Petani Jawa Timur dibeli oleh BUMDes Distributor dan tanggung jawab Pemda Jawa Timur membangun Kesepakatan dengan pabrik-pabrik Rokok dan  Pabrik Minyak Goreng yang ada di Provinsi Jawa Timur supaya kebutuhan Cengkeh dan Kopra mereka ditangani oleh BUMDes Distributor. Sehingga kontainer balik bisa kirim cengkeh dan kopra.
Itu berarti nanti BUMDes Distributor juga akan membeli cengkeh dab kopra masyarakat dgn harga yg lebih baik dari harga yg dibeli oleh pengepul di Ambon.

“Inilah salah satu model Kebijakan yang adil, yaitu tetap menerima Investasi masuk di Daerah yang menjadi saingan UMKM, tapi dilain pihak tidak akan mematikan UMKM. Jadi Indomaret jalan, UMKM Bangkit,” pungkasnya.(DM-01)