SDA Melimpah, LW : Tapi Kita Seperti “Tikus Mati di Lumbung Padi”

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Provinsi Maluku, miliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, namun belum dikelola secara baik untuk kesejahteraan rakyat. Akibatnya,  daerah ini masih termiskin keempat.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury, dalam sambutanya ketika menerima 25 peserta Studi strategis Dalam Negeri (SSDN) Lemhanas di ruang pertemuan lantai V Kantor DPRD Provinsi Maluku, Senin (4/7/2022).

Bendahara DPD PDIP Provinsi Maluku ini memaparkan, secara geografis daerah ini hanya  memiliki luas darat sebesar 7, 6 persen. Sementara sisanya luas laut. Sedangkan jumlah penduduk hanya sekitar 1,88 juta jiwa.”Ini sangat berdampak terhadap penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU). DAU dihitung berdasarkan luas darat dan jumlah penduduk. Nah, ini sangat merugikan Maluku. Sementara APBD Maluku, hanya Rp 2,8 Trilyun,”terang Wattimury.

Atas dasar itu, Pemprov Maluku saat ini berjuang  agar Maluku Lumbung Ikan Nasional (M-LIN). Kata, Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kota Ambon yang Akrab disapa “LW” ini, M-LIN sudah di janjian ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, sampai sekarang belum direleasasikan.”Beberapa waktu lalu instansi terkait diundang Pempus bahas Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres). Kita berharap dalam waktu dekat M-LIN direleasasikan,”harapnya.

Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Maluku, saat ini bersama sejumlah Provinsi lainya tengah memperjuangkan Provinsi Kepulauan. Namun, ingat dia, sejak diperjuangkan mantan anggota DPR RI, Alex Litay, sampai sekarang, belum ada hasil “Sekarang,sudah berubah nama Provinsi daerah Kepulauan. Kita tidak persoalan nama.  Sudah beberapa kali masuk program legislatif nasional, tapi belum juga dibahas rancangan undang-undang. Kita sudah dijanjikan beberapa kali. Bahkan kita diundang di DPR RI, tapi tak kunjung di releasasikan,”kesalnya.

Dia berharap, jika M-LIN dan Provinsi Kepulauan direleasasikan, daerah ini bisa keluar dari daerah termisin ke empat. “Tentu banyak regulasi yang merugikan kita. Nah, kita bisa keluar dari garis kemiskinan kalau SDA kita dikelola secara baik. SDA kita melimpah, tapi kita tidak nikmati secara baik. Kita ini ibarat “Tikus Mati di Lumbung Padi,”tandasnya.

Dia berharap, jika para peserta SSDN Lemhanas kembali disampaikan kepada Gubernur Lemhanas, Menko Polhukam, Menteri Keuangan, dan Mnedagri.”Kita berharap ini menjadi studi pembanding agar dapat disampaikan ke pihak terkait. Hasil laut punya kami tapi tidak dapat apa-apa. Sebab selama ini regulasi yang ada merugikan kami masyarakat Maluku,”sebutnya.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Papua, ingat dia, sudah pasti digabungkan kemerdekaan pisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”Apakah kita harus teriak Merdeka !. Khan tidak. Kita diam saja melihat ketidakadilan terhadap kami. Kalau daerah lain sudah pasti teriak Merdeka !!,” tegasnya.

Deputi Pendidikan Lemhanas, Mayjen TNI Sugeng Santoso, SIP mengatakan,  25 orang peserta Lemhanas program studi lapangan soal ketahanan nasional didaerah. Daerah yang dipilih, salah satunya di Maluku.

“Program praktek lapangan untuk memahami dan kaji potensi daerah dan permasalahan yang dihadapi. Baik itu, geografi demografi ideologi atau studi pandang ketahanan nasional. Peserta Lemhanas harus memiliki kepekaan pecahkan persoalan bangsa. Ini dilakukan tingkatkan kapabilitas kepemimpinan, sehingga timbul pemimpin yang handal,”harapnya.

Tak hanya itu, dia berharap, dengan adanya praktek lapangan peserta memahami  tata kelola pemerintahan dan berbagai  persoalan yang hadapi.” Peserta memiliki pemahaman pemerintahan. Kami apresiasi Pemda dan instansi terkait lainya mendukung peserta SSDN PPRA 64 Lemhanas RI,”tandansya.

Soal, aspirasi yang disampaikan,  dia berjanji akan disampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.”Kita berharap ada perubahan dan kemajuan di Provinsi Maluku. Tentu aspirasi ini bagian dari atensi kami,”pungkasnya.(DM-01)